Headline

PKB Desak Hak-Hak Para Korban Ledakan Pabrik Petasan Segera Dipenuhi

Eddy FloEddy Flo - Minggu, 29 Oktober 2017
PKB Desak Hak-Hak Para Korban Ledakan Pabrik Petasan Segera Dipenuhi

Personel Brimob Polda Metro Jaya di lokasi kebakaran pabrik petasan di Kosambi, Tangerang (MP/Rizki Fitrianto)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Nihayatul Wafiroh dari Fraksi PKB Komisi IX DPR mendesak agar hak-hak para korban kebakaran pabrik petasan di Kosambi, Tangerang dipenuhi.

"Sungguh menyedihkan. Peristiwa ini menunjukkan masih sangat rentannya keselamatan pekerja kita. Perlu perbaikan sistem keamanan, kesehatan dan keselamatan selama bekerja," kata Nihayatul Wafiroh via keterangan tertulisnya di Jakarta, Minggu (29/10).

Menurut dia, indikasi kurangnya pelatihan keselamatan kerja antara lain dari ditemukan fakta bahwa para korban pekerja sulit menemukan jalan keluar dari pabrik tersebut ketika tragedi kebakaran itu terjadi.

Politikus PKB ini sebagaimana dilansir Antara mengingatkan dalam pasal 3 UU No 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja disebutkan bahwa perihal keselamatan kerja juga mencakup mencegah, mengurangi dan memadamkan kebakaran.

"Artinya, UU kita telah melindungi hak-hak pekerja dan dalam pelaksanaannya perlu perbaikan," paparnya.

Untuk itu, Nihayatul Wafiroh mendukung sepenuhnya langkah-langkah yang dilakukan kepolisian guna mengusut tuntas kasus tersebut.

Sebelumnya, kasus kebakaran gudang petasan dan kembang api di Kosambi, Tangerang, yang mengakibatkan 48 orang tewas, seharusnya jangan berhenti hanya kepada pemilik perusahaan tetapi juga harus mengusut hingga pejabat pemberi izin dan pengawas perizinan tersebut.

"Semua yang terlibat dalam pengoperasian gudang kembang api harus diperiksa. Jangan sampai mereka yang terlibat justru lepas tangan," kata Sekjen DPP PKB Abdul Kadir Karding.

Menurut tokoh PKB itu, pihak kepolisian harus dapat mengusut kasus itu secara profesional karena jumlah korban yang jatuh juga dinilai sangat signifikan.

Kemudian, lanjutnya, kejanggalan lainnya adalah sistem keamanan dan keselamatan yang tidak berjalan serta lokasi gudang yang bersebelahan dengan bangunan sekolah negeri.

"Kejanggalan-kejanggalan ini harus diusut tuntas siapa yang paling bertanggung jawab, baik itu dari perusahaan maupun pejabat pemberi izin dan pengawas," tegas Anggota Komisi III DPR itu.

Penyidik Polda Metro Jaya menetapkan tiga tersangka yakni pemilik gudang petasan PT Panca Buana Cahaya Sukses Indra Liyono, Direktur Operasional Andria Hartanto dan tukang las Suparna Ega.(*)

#Kebakaran Pabrik Petasan #PKB #Komisi IX DPR
Bagikan
Ditulis Oleh

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian

Berita Terkait

Berita Foto
Raker Menkes Budi Gunadi dengan Komisi IX DPR Bahas Program Kesehatan Prioritas Nasional
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin saat rapat kerja (raker) dengan Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (19/1/2026).
Didik Setiawan - Senin, 19 Januari 2026
Raker Menkes Budi Gunadi dengan Komisi IX DPR Bahas Program Kesehatan Prioritas Nasional
Indonesia
Tunjangan Hakim Naik Mulai 2026, PKB: Saatnya Bersihkan Mafia Peradilan
Fraksi PKB mengapresiasi kenaikan tunjangan hakim melalui PP Nomor 42 Tahun 2025. Hakim diminta meningkatkan integritas dan memberantas mafia peradilan.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 08 Januari 2026
Tunjangan Hakim Naik Mulai 2026, PKB: Saatnya Bersihkan Mafia Peradilan
Indonesia
Pengamat Nilai Candaan Prabowo soal PKB Bukan Guyonan, Ada Pesan untuk Cak Imin
Presiden RI, Prabowo Subianto, sempat bercanda soal mengawasi gerak-gerik PKB. Menurut pengamat, hal itu bukanlah guyonan semata.
Soffi Amira - Rabu, 07 Januari 2026
Pengamat Nilai Candaan Prabowo soal PKB Bukan Guyonan, Ada Pesan untuk Cak Imin
Indonesia
Saat Retret Kabinet, Prabowo Berkelakar PKB dan Cak Imin Harus Diawasi
PKB sebelumnya sempat berkompetisi dengan Prabowo pada Pilpres 2024. Saat itu, pasangan Anies Baswedan–Cak Imin diusung PKB, PKS, dan NasDem.
Wisnu Cipto - Selasa, 06 Januari 2026
Saat Retret Kabinet, Prabowo Berkelakar PKB dan Cak Imin Harus Diawasi
Indonesia
DPR Soroti Ancaman Superflu, Pemerintah Diminta Bertindak Tanpa Tunggu Lonjakan Kasus
Anggota Komisi IX DPR RI meminta pemerintah gencarkan sosialisasi penggunaan masker dan perkuat kesiapan faskes untuk mencegah penularan superflu di Indonesia.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 06 Januari 2026
DPR Soroti Ancaman Superflu, Pemerintah Diminta Bertindak Tanpa Tunggu Lonjakan Kasus
Indonesia
Retret Kabinet Merah Putih di Hambalang, PKB Harap Bisa Hasilkan Kebijakan yang Bikin Rakyat Sejahtera
PKB berharap retret kedua Kabinet Merah Putih bisa menghasilkan kebijakan yang menyejahterakan rakyat.
Soffi Amira - Selasa, 06 Januari 2026
Retret Kabinet Merah Putih di Hambalang, PKB Harap Bisa Hasilkan Kebijakan yang Bikin Rakyat Sejahtera
Indonesia
Kematian Mahasiswi Unima Jadi Sorotan DPR, Dugaan Pelecehan oleh Dosen Diselidiki
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI mendesak aparat mengusut tuntas kematian mahasiswi Unima di Tomohon yang diduga terkait tekanan psikologis dan pelecehan seksual.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 31 Desember 2025
Kematian Mahasiswi Unima Jadi Sorotan DPR, Dugaan Pelecehan oleh Dosen Diselidiki
Indonesia
Uji Kelayakan Calon Ketua DPW PKB, Gus Halim Tegaskan Pemimpin Wajib Tahu Diri
Asesmen dilakukan lembaga profesional yang secara khusus bakal menguji mereka selama dua hari, 22-23 Desember 2025.
Dwi Astarini - Senin, 22 Desember 2025
Uji Kelayakan Calon Ketua DPW PKB, Gus Halim Tegaskan Pemimpin Wajib Tahu Diri
Indonesia
Golkar Usul Pilkada Dipilih DPRD, PKB: Ide Lama Cak Imin
Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Daniel Johan menanggapi usulan Partai Golkar soal pemilihan kepala daerah dipilih oleh DPRD.
Frengky Aruan - Senin, 22 Desember 2025
Golkar Usul Pilkada Dipilih DPRD, PKB: Ide Lama Cak Imin
Indonesia
Jelang Penetapan UMP 2026, DPR Tekankan Keseimbangan Kepentingan Pekerja dan Pengusaha
Komisi IX DPR menanggapi rencana pemerintah yang akan segera menetapkan UMP 2026. DPR meminta ada keseimbangan antara kepentingan pekerja dan pengusaha.
Soffi Amira - Selasa, 16 Desember 2025
Jelang Penetapan UMP 2026, DPR Tekankan Keseimbangan Kepentingan Pekerja dan Pengusaha
Bagikan