PKB Buka Peluang Poros Pilpres Dilanjutkan ke Pilkada DKI

Frengky AruanFrengky Aruan - Senin, 04 Maret 2024
PKB Buka Peluang Poros Pilpres Dilanjutkan ke Pilkada DKI

Wasekjen DPP PKB, Syaiful Huda dorstop di kantor PKB. (Foto: Asropih).

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB), Syaiful Huda mengatakan bahwa poros Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 kemungkinan besar dilanjutkan pada gelaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta. Pada Pilpres 2024, PKB masuk dalam poros koalisi perubahan bersama Partai NasDem dan PKS.

"Jadi sikap terbuka kami menyangkut soal kemungkinan kita membangun poros melanjutkan poros dari Pilpres," ucap Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP PKB, Syaiful Huda di kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, Senin (4/3).

Baca Juga:

PKS Pastikan 5 Fraksi Pengusung Hak Angket di DPR Masih Solid

Namun demikian, Syaiful Huda menuturkan bahwa partainya hingga kini belum menyampaikan sikap terkait Pilkada DKI termasuk sosok dan partai koalisi. Perhelatan Pilkada serentak akan berlangsung pada 27 November 2024 mendatang.

Pasalnya sekarang ini pihaknya masih menghormati Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam melaksanakan rekapitulasi suara Pilpres dan Pileg.

Ketua Komisi X DPR ini melanjutkan bahwa PKB akan menyampaikan Pilkada DKI usai KPU mengumumkan hasil rekapitulasi suara nasional untuk Pileg dan Pilpres pada 20 Maret 2024.

"Kita akan nanti secara terbuka dan secara pasti akan kita sampaikan pasca 20 Maret, setelah KPU sudah memastikan siapa yang terpilih sebagai capres dan wakil presiden," tuturnya.

Yuda menerangkan, kemungkinan besar PKB juga akan membawa proses hukum menyangkut soal pelaksanaan Pilpres yang diduga adanya dugaan pelanggaran Pemilu.

Baca Juga:

KPK Pastikan Bakal Periksa Menteri Bahlil

"Yang kami rasa banyak lubang dari penyelenggaraan pilpres yang perlu disikapi secara bersama-sama dengan ketersediaan regulasi yang ada," tutupnya. (Asp)

#PKB #Partai Kebangkitan Bangsa #Pilkada Dki
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
PKB Kenalkan Seluruh Pengurus Daerah ke Presiden Prabowo di Istana
Sebeumnya, Cak Imin berharap dengan kepengurusan baru ini bisa menjaga suara PKB.
Alwan Ridha Ramdani - 2 jam, 20 menit lalu
PKB Kenalkan Seluruh Pengurus Daerah ke Presiden Prabowo di Istana
Indonesia
DPR Desak Reformasi Pasar Saham, Free Float 15 Persen Jadi Kunci Jaga Kepercayaan Investor
Komisi XI DPR mendukung reformasi pasar saham di tengah gejolak saat ini. Pemerintah harus menjalankan kebijakan soal ambang batas free float menjadi 15 persen.
Soffi Amira - Senin, 02 Februari 2026
DPR Desak Reformasi Pasar Saham, Free Float 15 Persen Jadi Kunci Jaga Kepercayaan Investor
Indonesia
Isu Reshuffle Kabinet Menguat, PKB: Presiden Prabowo Pasti Punya Pertimbangan Matang
Isu reshuffle kini makin menguat. PKB pun menyerahkan sepenuhnya ke Presiden RI, Prabowo Subianto.
Soffi Amira - Jumat, 30 Januari 2026
Isu Reshuffle Kabinet Menguat, PKB: Presiden Prabowo Pasti Punya Pertimbangan Matang
Indonesia
Isu Reshuffle Kabinet Mencuat, PKB Tegaskan Dukung Keputusan Presiden
"Perombakan kabinet adalah kewenangan penuh Presiden. Presiden tentu memiliki pertimbangan yang sangat matang jika melakukan reshuffle kabinet,” ujar Daniel Johan
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 30 Januari 2026
Isu Reshuffle Kabinet Mencuat, PKB Tegaskan Dukung Keputusan Presiden
Indonesia
PKB Tolak Reposisi Polri ke Kementerian: Ini Langkah Mundur Reformasi
PKB menegaskan Polri harus tetap berada di bawah Presiden dan menolak wacana penempatan Polri di bawah kementerian.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 27 Januari 2026
PKB Tolak Reposisi Polri ke Kementerian: Ini Langkah Mundur Reformasi
Indonesia
Legislator PKB: Gaji Guru Honorer Tak Manusiawi, Negara Lakukan Pelanggaran HAM
Anggota DPR PKB Mafirion menyoroti rendahnya gaji guru honorer yang dinilai tak manusiawi dan melanggar HAM.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 26 Januari 2026
Legislator PKB: Gaji Guru Honorer Tak Manusiawi, Negara Lakukan Pelanggaran HAM
Indonesia
Tunjangan Hakim Naik Mulai 2026, PKB: Saatnya Bersihkan Mafia Peradilan
Fraksi PKB mengapresiasi kenaikan tunjangan hakim melalui PP Nomor 42 Tahun 2025. Hakim diminta meningkatkan integritas dan memberantas mafia peradilan.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 08 Januari 2026
Tunjangan Hakim Naik Mulai 2026, PKB: Saatnya Bersihkan Mafia Peradilan
Indonesia
Pengamat Nilai Candaan Prabowo soal PKB Bukan Guyonan, Ada Pesan untuk Cak Imin
Presiden RI, Prabowo Subianto, sempat bercanda soal mengawasi gerak-gerik PKB. Menurut pengamat, hal itu bukanlah guyonan semata.
Soffi Amira - Rabu, 07 Januari 2026
Pengamat Nilai Candaan Prabowo soal PKB Bukan Guyonan, Ada Pesan untuk Cak Imin
Indonesia
Saat Retret Kabinet, Prabowo Berkelakar PKB dan Cak Imin Harus Diawasi
PKB sebelumnya sempat berkompetisi dengan Prabowo pada Pilpres 2024. Saat itu, pasangan Anies Baswedan–Cak Imin diusung PKB, PKS, dan NasDem.
Wisnu Cipto - Selasa, 06 Januari 2026
Saat Retret Kabinet, Prabowo Berkelakar PKB dan Cak Imin Harus Diawasi
Indonesia
Retret Kabinet Merah Putih di Hambalang, PKB Harap Bisa Hasilkan Kebijakan yang Bikin Rakyat Sejahtera
PKB berharap retret kedua Kabinet Merah Putih bisa menghasilkan kebijakan yang menyejahterakan rakyat.
Soffi Amira - Selasa, 06 Januari 2026
Retret Kabinet Merah Putih di Hambalang, PKB Harap Bisa Hasilkan Kebijakan yang Bikin Rakyat Sejahtera
Bagikan