Dwi Astarini
MERAHPUTIH.COM - PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bakal bersurat ke Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani untuk pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPn) dan Pajak Penghasilan (PPh) Rumah Susun Sewa (Rusunawa) Pasar Rumput, Jakarta Selatan.
Hal itu dikatakan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi saat mendampingi Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) RI Maruarar Sirait meninjau Open House Rusunawa Pasar Rumput, Jakarta Selatan, Jumat (1/11).
Pj Teguh Setyabudi mengatakan, sampai saat ini, pembayaran sewa Rusun Pasar Rumput masih dikenai PPn dan PPh.
"Kemudian juga harga ini belum termasuk PPn dan Pph. Kami berupaya untuk mengajukan permohonan kepada Menkeu. Mudah-mudahan PPn dan PPh ini bisa dibebaskan sehingga lebih bisa meringankan masyarakat berpenghasilan rendah," tuturnya.
Baca juga:
Pj Heru Bantah Anak Buahnya Terlibat Penjarahan Rusunawa Marunda
Pj Teguh juga meminta bantuan kepada Menteri PKP Maruarar Sirait dan DPRD untuk mengawasi Rusunawa Pasar Rumput. "Kami juga mohon dukungan dari Menteri PKP dan DPRD," ujarnya.
Rusunawa Pasar Rumput memiliki 1.984 unit yang tersebar di tiga tower hunian. Terdapat dua tipe hunian di Rusunawa Pasar Rumput, yaitu tipe hook seluas 38 meter persegi dan tipe standar seluas 36 meter persegi. Kedua tipe itu memiliki fasilitas seperti homogeneous tile 60x60, toilet duduk dan shower, plafon exposed, engineering door accessories ex dorma, kusen jendela aluminium powder coating, daya listrik 1.300 watt, air Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), dan keramik kamar mandi roman.
Di luar unit hunian, tersedia juga fasilitas pendukung meliputi pasar tradisional, sekolah pendidikan anak usia dini (PAUD), balai warga, minimarket, food court, ATM center, perpustakaan, dan masjid.(asp)
Baca juga:
