Pj DKI 1 Persilakan Formula E Dilanjutkan, Begini Sikap Fraksi PDIP

Andika PratamaAndika Pratama - Kamis, 10 November 2022
Pj DKI 1 Persilakan Formula E Dilanjutkan, Begini Sikap Fraksi PDIP

Pembalap melaju usai start pada balapan Formula E seri kesembilan di Jakarta International E-Prix Circuit (JIEC), Jakarta, Sabtu (4/6). ANTARA

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta tak mempermasalahkan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono melanjutkan gelaran balap mobil Formula E tahun depan di ibu kota.

Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono mengatakan, sebelum event internasional itu diselenggarakan alangkah baiknya, Pemprov DKI melalui Jakarta Propertindo (JakPro) mengungkap dulu audit keuangan Jakarta E-Prix musim lalu.

"Melanjutkan gelaran Formula E itu harus dimulai dengan laporan gelaran Jakarta e-Prix yang pertama dulu. Ketika itu sudah dilaporkan secara detail baru boleh lah itu dilanjutkan ke putaran berikutnya, gitu," terang Gembong saat dihubungi MerahPutih.com, Kamis (10/11).

Pasalnya sudah lebih dari lima bulan event tersebut terselenggara, audit keuangan Formula E tak kunjung diungkap ke masyarakat. Apalagi yang mempunyai program yakni Anies Baswedan sudah lengser dari Gubernur DKI.

"Kan kita belum tahu sampai hari ini laporannya belum jelas gitu," ucapnya.

Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta ini pun tegaskan, pihaknya tak persoalkan pernyataan Pj Heru untuk meneruskan Formula E 2023 dan 2024. Asalkan, kata Gembong, Pemprov sudah mengungkap audit ajang Formula E 2022.

Lanjut dia, jangankan rakyat DKI sampai saat ini Dewan Parlemen Kebon Sirih belum menerima laporan audit gelaran Jakarta E-Prix Juni kemarin.

"Ya itu kan sikapnya Pj seperti itu, ini sikap fraksi PDI Perjuangan seperti itu loh. jadi silahkan aja mau dilaksanakan sepanjang laporannya sudah disampaikan dulu, gitu loh," paparnya.

Gembong mengungkapkan, bahwa JakPro dalam waktu dekat ini berjanji bakal mengungkap hasil audit perhelatan Formula E.

"Ya kalo janjinya ya secepatnya, katanya pembahasan KUAPPS kemarin. Tapi secepatnya kapan kan sampe hari ini copynya kan belum ada," ungkapnya.

Sebelumnya, Penjabat (Pj) Gubernur Heru Budi Hartono mempersilakan gelaran Formula E untuk dilanjutkan tahun depan sesuai perjanjian Formula E Operation (FOE).

Pasalnya era Gubernur Anies melalui Jakarta Propertindo (Jakpro) telah meneken kontrak dengan FEO untuk menggelar event Jakarta E-Prix di musim 2022 hingga 2024.

Bahkan, FEO telah memberikan jatah dua hari balapan Formula E di tahun 2023.

"Silahkan saja kalo Jakpro dengan Ancol laksanakan gapapa juga silahkan," ujar Pj Heru di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Rabu (9/11).

Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) ini mengungkapkan, bahwa event balap mobil berenergi listrik tersebut sudah disepakati secara B to B (Bussiness to Bussiness) hingga musim balapan 2024.

"Ya itu kan udah B to B kan," terang Pegawai Negeri Sipil (PNS) Eselon 1 itu. (Asp).

#Heru Budi Hartono #Formula E #PDIP
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Hari Lahir Pancasila, PDIP Sentil Gejala Militerisme dan Pembungkaman Suara Kritis
"PDI Perjuangan sangat mengkhawatirkan terhadap menguatnya militerisme. Kita juga menolak berbagai bentuk pembungkaman terhadap komponen masyarakat yang kritis," kata Hasto
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 01 Juni 2026
Hari Lahir Pancasila, PDIP Sentil Gejala Militerisme dan Pembungkaman Suara Kritis
Indonesia
Politikus PDIP: Ibadah Kurban Bersifat Personal
Sementara itu, Juru Bicara Partai Gerindra Bahtra Banong menegaskan program bantuan sapi kurban Presiden memiliki dasar hukum dan mekanisme resmi dalam sistem keuangan negara.
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Politikus PDIP: Ibadah Kurban Bersifat Personal
Indonesia
Presiden Prabowo Sebut PDIP dalam Pidato, Tegaskan Pemenang Tender tidak Boleh Dinilai dari Latar Belakang Politik
Prabowo menegaskan pemerintah tidak boleh membedakan pemenang tender berdasarkan latar belakang politik.
Dwi Astarini - Rabu, 20 Mei 2026
Presiden Prabowo Sebut PDIP dalam Pidato, Tegaskan Pemenang Tender tidak Boleh Dinilai dari Latar Belakang Politik
Indonesia
Soroti Perpres Terbaru Prabowo, Kang TB: Kritik Masyarakat Jangan Dicap Ekstremisme!
TB Hasanuddin menilai Perpres 8/2026 berpotensi multitafsir dan bisa menimbulkan labelisasi ekstremisme terhadap masyarakat.
Wisnu Cipto - Kamis, 07 Mei 2026
Soroti Perpres Terbaru Prabowo, Kang TB: Kritik Masyarakat Jangan Dicap Ekstremisme!
Indonesia
PDIP Usul Ambang Batas Parlemen Nasional 5,5-6%, 1 Partai Minimal 38 Kursi
Ambang batas parlemen ideal 38 kursi dengan PT nasional 5,5–6 persen
Wisnu Cipto - Senin, 04 Mei 2026
PDIP Usul Ambang Batas Parlemen Nasional 5,5-6%, 1 Partai Minimal 38 Kursi
Indonesia
PDIP Respons Usulan Ambang Batas 13 Kursi DPR, Hasto: Perlu Kajian Mendalam
PDIP merespons usulan ambang batas parpol 13 kursi di DPR. PDIP mengatakan, bahwa harus ada kajian mendalam.
Soffi Amira - Senin, 04 Mei 2026
PDIP Respons Usulan Ambang Batas 13 Kursi DPR, Hasto: Perlu Kajian Mendalam
Indonesia
Sekjen PDIP Ajak Buruh Perkuat Solidaritas dan Gotong Royong
Kebersamaan dan gotong royong menjadi kekuatan utama untuk mendorong perubahan yang berpihak kepada rakyat kecil.
Dwi Astarini - Senin, 04 Mei 2026
Sekjen PDIP Ajak Buruh Perkuat Solidaritas dan Gotong Royong
Indonesia
Rano Karno Pertegas Pemprov DKI Pro ke Buruh, Tuntut Ruang Dialog Konstruktif demi Keadilan Pekerja Ibu Kota
Rano Karno memandang kaum pekerja sebagai elemen vital yang menentukan arah ekonomi daerah
Angga Yudha Pratama - Minggu, 03 Mei 2026
Rano Karno Pertegas Pemprov DKI Pro ke Buruh, Tuntut Ruang Dialog Konstruktif demi Keadilan Pekerja Ibu Kota
Indonesia
PDIP Suarakan Perlawanan Terhadap Eksploitasi Buruh, Masih Banyak Terjepit Upah Tak Layak
Di Indonesia sendiri, sejarah perjuangan buruh juga memiliki perjalanan panjang sejak masa kolonial ketika buruh mengalami berbagai bentuk penindasan, termasuk kerja paksa dan upah yang tidak manusiawi
Angga Yudha Pratama - Minggu, 03 Mei 2026
PDIP Suarakan Perlawanan Terhadap Eksploitasi Buruh, Masih Banyak Terjepit Upah Tak Layak
Indonesia
Suhud Alynudin Resmi Gantikan Khoirudin sebagai Ketua DPRD DKI Jakarta
Suhud Alynudin resmi menjadi Ketua DPRD DKI Jakarta. Ia menggantikan Khoirudin di posisi tersebut. Hal itu disetujui dalam paripurna DPRD DKI Jakarta.
Soffi Amira - Kamis, 30 April 2026
Suhud Alynudin Resmi Gantikan Khoirudin sebagai Ketua DPRD DKI Jakarta
Bagikan