Pita Hitam "Save DPR" sebagai Sindiran terhadap Setya Novanto
Ruhut Sitompul saat mengikuti gerakan #SAVE DPR dan mendesak Setya Novanto mundur, Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (15/12). (Foto: MerahPutih/Venansius Fortunatus)
MerahPutih Politik - Guna mengembalikan kewibawaan lembaga perwakilan rakyat, puluhan anggota DPR RI lintas fraksi melakukan aksi pasang pita hitam di lengan kiri bertuliskan #Save DPR, Senin (15/12).
Pantauan merahputih.com di Gedung DPR RI, sekira 25 orang anggota memasang pita hitam sebagai bentuk penolakan terhadap Ketua DPR RI, Setya Novanto, yang dinilai telah menyalahi kode etik lembaga itu.
Setelah melakukan aksi pasang pita, kemudian puluhan anggota DPR meluncur menuju ruang paripurna untuk menggelar rapat bersama pimpinan DPR RI.
"Dengan hormat saudara Setya Novanto untuk segera mundur, sudah jutaan warga negara yang minta saudara untuk mundur," kata Ruhut Sitompul, sambil meluncur ke ruang sidang Paripurna DPR RI, Senin (15/12).
Dalam sidang pun, puluhan anggota tersebut masih menggunakan pita hitam #SaveDPR sebagai pesan bagi anggota lainnya untuk menjaga kewibawaan parlemen.
Sebelumnya, Ketua DPR RI, Setya Novanto, terlibat kasus pencatutan nama presiden dan wakil presiden RI soal perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia. Setya diperiksa di Sidang Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) atas pengaduan dari Menteri ESDM Sudirman Said. Selain Setya dan Sudirman, MKD telah memeriksa Presdir PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin dan Menkopolhukam Luhut Binsar Pandjaitan. (fdi)
BACA JUGA:
Bagikan
Adinda Nurrizki
Berita Terkait
Dua Konsep RUU Perampasan Aset, Semua Penyitaaan Berbasis Putusan Pengadilan
Rehabilitasi Sawah Rusak Rp 5 Triliun, DPR Minta Pengawasan Ketat
Syarat dan Ketegori Aset Tersangka yang Bisa Dirampas dalam RUU Perampasan Aset
Gaji Hakim Ad Hoc Mau Disulap Setara Hakim Karier, DPR: Tunjangan Harus Naik, Kalau Perlu Seribu Persen
DPR Mulai Kejar Harta Haram Koruptor Lewat RUU Perampasan Aset
166 Sekolah Rakyat Sudah Berdiri, Legislator Ingatkan Prabowo Sumbawa Jangan Dianaktirikan
DPR Ingatkan Kebijakan Strategis Pangan Hingga Industri Pemerintah Tak Boleh Tereduksi Kepentingan Kelompok
DPR Anggap Kritik KUHP Baru Sebagai Bagian Penting Demokrasi, Persilakan Publik Uji Materi ke MK
Pidato Ketua DPR Puan Maharani dalam Rapat Paripurna DPR Perdana Tahun 2026
Wacana Pilkada Tidak Langsung Masih 'Jauh Panggang dari Api', DPR Pilih Fokus UU Pemilu