Pimpinan MPR Dorong Polri Evaluasi Penggunaan Senpi


ilustrasi senpi. (Foto: ANTARA/HO-Kelurahan Pejaten Barat)
MerahPutih.com - Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno mendorong evaluasi terhadap Polri untuk masalah penggunaan senjata api (senpi) yang kerap menjadi masalah akhir-akhir ini.
Hal tersebut berkaitan dengan terbunuhnya Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ryanto Ulil di tangan Kabag Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar.
Selain itu, Eddy juga menyoroti soal penembakan terhadap seorang paskibraka. Oleh sebab itu, ia berharap Polri melakukan pembinaan terhadap anggotanya yang memegang senpi.
"Saya kira pembekalan tentang moral dan mental dan selalu adanya monitoring terhadap itu tidak saja pada polisi tapi pada seluruh aparat penegak hukum (APH)," ujar Eddy di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (26/11).
Baca juga:
Mabes Polri Perketat Penggunaan Senpi oleh Anggota Pasca Kasus Polisi Tembak Polisi di Solok Selatan
Politikus PAN ini menilai APH memiliki kewenangan yang cukup luas dalam upaya penegakan hukum yang dibantu dan didukung oleh beberapa perangkat termasuk di antaranya persenjataan.
"Jika itu kemudian disalahgunakan tentu akan berakibat fatal sehingga masalah pembinaan mental moral merupakan suatu upaya berkelanjutan yang harus tetap dilaksanakan untuk seluruh APH," tuturnya.
Baca juga:
Temui Pelaku di Sel, Sahroni Tuntut Transparansi Kasus Polisi Tembak Polisi di Sumbar
Terkait kasus polisi tembak polisi, Eddy merasa ada dua hal yang perlu ditindak lanjuti. Pertama soal penggunaan senpi, kedua soal dugaan melindungi pertambangan ilegal.
Menurut Eddy, maraknya ilegal mining yang diduga terjadi karena ada kekuatan besar yang melindungi perlu ditangani. Ia mengataka direktorat jenderal penegakan hukum di kementerian ESDM perlu menindak.
"Selain penegakan hukum di bidang pertambangan terhadap ilegal mining, dalam hal ini pembinaan lebih baik lebih besar kepada pembinaan mental dan moral dari aparat penegak hukum kita," pungkasnya. (Pon)
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
Forum Indonesia Climate Change Forum (ICCF) 2025 Bahas RUU Pengelolaan Perubahan Iklim

Polri Kini Sudah Punya 672 SPPG, Paling Banyak Ada di Jawa Tengah

Ahli Gizi Sebut SPPG Polri Bisa Jadi Role Model Program MBG, Dinilai Bersih dan Higienis

Mabes Polri Sebut Oknum Polisi Rusak Citra Anggota Lain, Turunkan Tingkat Kepercayaan Rakyat

Badan Pengkajian Kupas Fungsi Kebangsaan MPR RI Melalui Jati Diri Bangsa

Ketua MPR dan Gubernur Jabar Dedi Mulyadi Tinjau Renovasi Mess MPR yang Dibakar Massa, Salah Satu Bangunan Heritage Bandung

MPR Desak Audit Ponpes Al Khoziny Sebelum Dibangun Ulang Pakai APBN

MPR Dorong RUU Pengelolaan Perubahan Iklim, Minta Aktivis Lingkungan Kolaborasi di ICCF 2025

Peneror Bom Sekolah Internasional NJIS Kelapa Gading Minta Tebusan Bitcoin US$ 30 Ribu

DPR Minta Polri Tunjukkan Kinerja Transparan, Serta Dorong Model Pemberantasan Tambang Ilegal
