Angga Yudha Pratama
Merahputih.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang membantah jika penuntasan kasus dugaan suap dan gratifikasi yang menjerat Gubernur Jambi Zumi Zola dikesampingkan.
Saut menegaskan, pihaknya tak pernah memberikan perlakuan khusus kepada mantan Bupati Jabung Timur itu.
Menurut dia, ada beberapa faktor yang membuat penyidik hingga kini belum mengagendakan pemeriksaan Zumi. Penyidik, terakhir melakukan pemeriksaan terhadap Zumi pada 15 Februari 2018 lalu.
"Ini soal prioritas dan alokasi resources SDM," kata Saut saat dikonfirmasi, Selasa (27/3).
Saut mengungkapkan, minimnya jumlah pegawai internal KPK jadi salah satu alasan proses penyidikan satu perkara, termasuk kasus Zumi Zola memakan waktu panjang.
Meski begitu Saut mengaku optimis bakal menyelesaikan semua perkara korupsi bahkan membersihkan negeri ini jika KPK diberi tambahan 20.000 pegawai.
"Kasih kan saya 20.000 pegawai KPK dan dana 0,5 % APBN, maka akan cepat bersih negeri ini," tegas Saut.
Karena itu, Saut meminta semua pihak bersabar dan memberi waktu kepada penyidik untuk menyelesaikan proses penyidikan dari kasus tersebut.
"Sabar saja dulu, tak akan lari gunung dikejar. Nanti kita tunggu jadwal dari penyidik pasti punya rencana, pastilah makin cepat makin baik," pungkas Saut.
Sejak ditetapkan sebagai tersangka, Zumi Zola baru sekali diperiksa penyidik. Bahkan, KPK terakhir memeriksa saksi untuk Zumi Zola di Markas Antirasuah pada 13 Februari 2018. Saksi yang diperiksa itu yakni Mantes selaku pihak swasta.
Tak hanya itu, KPK juga mendapat protes keras setelah menghadirkan Zumi Zola dalam acara pencegahan tindak pidana korupsi di Jambi beberapa waktu lalu. Kehadiran ZumiZola yang berstatus tersangka korupsi dalam acara itu pun cukup ironi dan disesalkan banyak pihak.
Di sisi lain, lambatnya pengusutan kasus dugaan suap dan gratifikasi yang menjerat Zumi Zola ini pun menjadi pertanyaan besar bagi publik. Padahal, uang suap yang diterima Zumi Zola diduga kuat sebagai ihwal 'dana ketok' pengesahan APBD kepada DPRD Jambi.
Dalam kasus ini, KPK sebelumnya hanya menetapkan empat orang sebagai tersangka. Keempat tersangka itu antara lain Anggota DPRD Jambi Supriyono, Plt Sekda Pemprov Jambi Erwan Malik, Plt Kadis PUPR Arfan dan Asisten III Bidang Administrasi Pemprov Jambi Saipudin.
Setelah melakukan pengembangan, KPK akhirnya menetapkan Zumi Zolasebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi atas sejumlah proyek di lingkungan Pemprov Jambi. Diduga kuat, uang yang diterima Zumi Zola dari sejumlah perusahaan digunakan untuk 'uang ketok' pengesahan APBD Jambi kepada DPRD Jambi. (Pon)
