Pimpinan DPRD DKI Bersyukur Anies Izinkan Sekolah Tatap Muka

Andika PratamaAndika Pratama - Kamis, 26 Agustus 2021
Pimpinan DPRD DKI Bersyukur Anies Izinkan Sekolah Tatap Muka

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Zita Anjani. (Foto: MP/Asropih)

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih.com - Pimpinan DPRD DKI Jakarta menyambut baik langkah Pemprov DKI yang mengizinkan pembelajaran tatap muka (PTM) di sekolah yang dimulai pada 30 Agustus 2021 mendatang.

"Saya turut bersyukur, akhirnya Pemerintah memperbolehkan Sekolah Tatap Muka," ujar Wakil Ketua DPRD DKI, Zita Anjani di Jakarta Kamis (26/8).

Baca Juga

PTM di DKI Mulai Pekan Depan, Legislator Minta Pemprov Persiapkan dengan Matang

Menurutnya, ketika kebijakan sekolah tatap muka kembali digelar, semua pihak mendukungnya antara lain para pejabat dan pengamat pendidikan. Terlebih ia juga mendapatkan banyak telepon dari sejumlah orang tua siswa dengan menyampaikan rasa senang terkait anaknya kembali bersekolah.

"Bagaimana tidak, dampak negatifnya terlalu banyak jika PJJ (pembelajaran jarak jauh) masih berlanjut," urainya.

Putri Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan (Zulhas) ini menilai, jika sekolah online terus berlangsung diyakini ancaman putus sekolah meningkat, kekerasan terhadap anak meningkat, penurunan capaian belajar. Bahkan, belajar secara virtual itu menurunkan kompetensi belajar siswa yang kemudian mengancam masa depan anak.

Pekerja menata bangku di ruang kelas sekolah di SMA Negeri 87, Jakarta, Selasa (24/8/2021). ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Pekerja menata bangku di ruang kelas sekolah di SMA Negeri 87, Jakarta, Selasa (24/8/2021). ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A

Oleh karena itu, Zita melanjutkan, keputusan membuka sekolah ini tentu membawa dampak baik. Tapi jangan lupa para pengajar dan siswa wajib disiplin menjalankan protokol kesehatan penularan COVID-19 karena saat ini masih dalam situasi pandemi.

"Sekolah tetap harus memprioritaskan juga kesehatan anak," ucapnya.

Politikus asal PAN meminta, sekolah yang dibuka harus sudah memenuhi standar protokol kesehatan yang baik. Bila ada sekolah yang belum memenuhu protokol kesehatan, maka tugas pemerintah bantu melengkapinya, sehingga tidak terjadi klaster sekolah.

Selain itu, kata dia, vaksinasi harus menjadi salah satu syarat utama. Kepala Sekolah juga wajib memastikan, guru dan staff sudah di vaksin semua. Hal ini untuk menjaga anak-anak dibawah 12 tahun yang belum bisa di vaksin.

"Kalau prokes ketat dan Herd Immunity sudah terbentuk di sekolah. Insya Allah akan lebih aman," pungkasnya.

Sebelumnya, Dinas Pendidikan DKI Jakarta mengatakan, pekan depan atau 30 Agustus DKI akan memulai pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) di sekolah.

Tapi, pelaksanaan sekolah tatap muka terbatas pekan depan ini, akan difokuskan pada sekolah yang sudah melaksanakan uji coba PTM sebelumnya. Total sebanyak 610 sekolah akan melakukan PTM terbatas.

"Untuk pembelajaran tatap muka di DKI Jakarta barusan tadi sudah kita rapat konsolidasi terkait hal tersebut, itu kita rencananya akan melaksanakan PTM itu minggu depan," kata Kasubag Humas Dinas Pendidikan DKI Taga Radja. (Asp)

Baca Juga

Pemprov DKI Jakarta Izinkan Sekolah Laksanakan PTM Hingga Januari 2022

#Belajar Tatap Muka #DPRD DKI Jakarta
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
DPRD DKI Jakarta akan memprioritaskan pembahasan 15 peraturan daerah (Perda) terkait kekhususan Jakarta.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
Indonesia
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Mudah-mudahan bisa terkejar
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Indonesia
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Angka itu tidak boleh berubah
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Indonesia
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Fraksi PAN khawatir perubahan ini akan mengutamakan pemodal daripada kepentingan rakyat
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Indonesia
Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat
Terdapat sejumlah tahapan sebelum penurunan tunjangan perumahan anggota DPRD DKI terealisasi.
Dwi Astarini - Selasa, 09 September 2025
Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat
Indonesia
DPRD DKI Tak Mau Terburu-buru Ambil Keputusan Turunkan Tunjangan Rumah
Keputusan ini juga dilatarbelakangi oleh aksi unjuk rasa dari Aliansi Mahasiswa Peduli Sosial Demokrasi
Angga Yudha Pratama - Senin, 08 September 2025
DPRD DKI Tak Mau Terburu-buru Ambil Keputusan Turunkan Tunjangan Rumah
Indonesia
Pramono Tanggapi soal Tunjangan Rumah Anggota DPRD DKI, Sebut Sudah Jalin Komunikasi
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menanggapi soal tunjangan rumah anggota DPRD DKI. Ia mengatakan, sudah menjalin komunikasi dengan DPRD DKI.
Soffi Amira - Senin, 08 September 2025
Pramono Tanggapi soal Tunjangan Rumah Anggota DPRD DKI, Sebut Sudah Jalin Komunikasi
Indonesia
Fantastis! Segini Besaran Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD DKI yang Lebih Besar dari DPR
Besaran gaji dan tunjangan anggota DPRD DKI Jakarta menuai protes. Selain itu, besaran gaji dan tunjangannya lebih besar dari DPR RI.
Soffi Amira - Minggu, 07 September 2025
Fantastis! Segini Besaran Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD DKI yang Lebih Besar dari DPR
Indonesia
Pengamat Soroti Tunjangan Perumahan Anggota DPRD DKI, Aturannya Dianggap tak Jelas
Pengamat Kebijakan Publik, Trubus Rahardiansyah, menyoroti tunjangan anggota DPRD DKI Jakarta. Tunjangan tersebut berkisar Rp 78,8 juta dan Rp 70,4 juta.
Soffi Amira - Minggu, 07 September 2025
Pengamat Soroti Tunjangan Perumahan Anggota DPRD DKI, Aturannya Dianggap tak Jelas
Indonesia
Audiensi dengan Aliansi Mahasiswa Peduli Demokrasi, DPRD DKI Klaim Bakal Sesuaikan Tunjangan Perumahan Anggota Sesuai Anggaran
Wakil Ketua DPRD DKI sebut akan menindaklanjuti perubahan nilai tunjangan sesuai pendapatan anggaran daerah Jakarta saat ini.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 04 September 2025
Audiensi dengan Aliansi Mahasiswa Peduli Demokrasi, DPRD DKI Klaim Bakal Sesuaikan Tunjangan Perumahan Anggota Sesuai Anggaran
Bagikan