Pimpinan DPRD DKI Bersyukur Anies Izinkan Sekolah Tatap Muka

Andika PratamaAndika Pratama - Kamis, 26 Agustus 2021
Pimpinan DPRD DKI Bersyukur Anies Izinkan Sekolah Tatap Muka

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Zita Anjani. (Foto: MP/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pimpinan DPRD DKI Jakarta menyambut baik langkah Pemprov DKI yang mengizinkan pembelajaran tatap muka (PTM) di sekolah yang dimulai pada 30 Agustus 2021 mendatang.

"Saya turut bersyukur, akhirnya Pemerintah memperbolehkan Sekolah Tatap Muka," ujar Wakil Ketua DPRD DKI, Zita Anjani di Jakarta Kamis (26/8).

Baca Juga

PTM di DKI Mulai Pekan Depan, Legislator Minta Pemprov Persiapkan dengan Matang

Menurutnya, ketika kebijakan sekolah tatap muka kembali digelar, semua pihak mendukungnya antara lain para pejabat dan pengamat pendidikan. Terlebih ia juga mendapatkan banyak telepon dari sejumlah orang tua siswa dengan menyampaikan rasa senang terkait anaknya kembali bersekolah.

"Bagaimana tidak, dampak negatifnya terlalu banyak jika PJJ (pembelajaran jarak jauh) masih berlanjut," urainya.

Putri Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan (Zulhas) ini menilai, jika sekolah online terus berlangsung diyakini ancaman putus sekolah meningkat, kekerasan terhadap anak meningkat, penurunan capaian belajar. Bahkan, belajar secara virtual itu menurunkan kompetensi belajar siswa yang kemudian mengancam masa depan anak.

Pekerja menata bangku di ruang kelas sekolah di SMA Negeri 87, Jakarta, Selasa (24/8/2021). ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Pekerja menata bangku di ruang kelas sekolah di SMA Negeri 87, Jakarta, Selasa (24/8/2021). ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A

Oleh karena itu, Zita melanjutkan, keputusan membuka sekolah ini tentu membawa dampak baik. Tapi jangan lupa para pengajar dan siswa wajib disiplin menjalankan protokol kesehatan penularan COVID-19 karena saat ini masih dalam situasi pandemi.

"Sekolah tetap harus memprioritaskan juga kesehatan anak," ucapnya.

Politikus asal PAN meminta, sekolah yang dibuka harus sudah memenuhi standar protokol kesehatan yang baik. Bila ada sekolah yang belum memenuhu protokol kesehatan, maka tugas pemerintah bantu melengkapinya, sehingga tidak terjadi klaster sekolah.

Selain itu, kata dia, vaksinasi harus menjadi salah satu syarat utama. Kepala Sekolah juga wajib memastikan, guru dan staff sudah di vaksin semua. Hal ini untuk menjaga anak-anak dibawah 12 tahun yang belum bisa di vaksin.

"Kalau prokes ketat dan Herd Immunity sudah terbentuk di sekolah. Insya Allah akan lebih aman," pungkasnya.

Sebelumnya, Dinas Pendidikan DKI Jakarta mengatakan, pekan depan atau 30 Agustus DKI akan memulai pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) di sekolah.

Tapi, pelaksanaan sekolah tatap muka terbatas pekan depan ini, akan difokuskan pada sekolah yang sudah melaksanakan uji coba PTM sebelumnya. Total sebanyak 610 sekolah akan melakukan PTM terbatas.

"Untuk pembelajaran tatap muka di DKI Jakarta barusan tadi sudah kita rapat konsolidasi terkait hal tersebut, itu kita rencananya akan melaksanakan PTM itu minggu depan," kata Kasubag Humas Dinas Pendidikan DKI Taga Radja. (Asp)

Baca Juga

Pemprov DKI Jakarta Izinkan Sekolah Laksanakan PTM Hingga Januari 2022

#Belajar Tatap Muka #DPRD DKI Jakarta
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
KPK Periksa Anggota DPRD Jakarta Bebizie terkait dengan Kasus Rita Widyasari
Bebizie diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan gratifikasi per metrik ton produksi batu bara di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Kalimantan Timur,
Dwi Astarini - Kamis, 13 Agustus 2026
KPK Periksa Anggota DPRD Jakarta Bebizie terkait dengan Kasus Rita Widyasari
Indonesia
Fraksi PKS DPRD DKI Kecam Challenge Hafalan Alqurab Berhadiah Miras, Desak Polisi Turun Tangan
Harus ada sanksi hukum untuk pihak-pihak yang sengaja membuat tantangan baca surah Alquran berhadian miras, agar ada efek jera.
Dwi Astarini - Rabu, 12 Agustus 2026
Fraksi PKS DPRD DKI Kecam Challenge Hafalan Alqurab Berhadiah Miras, Desak Polisi Turun Tangan
Indonesia
Ketua DPRD DKI Kecam Tantangan Hafalan Alquran Berhadiah Miras
Tindakan tersebut sudah menyakiti perasaan umat beragama khususnya umat Islam.
Dwi Astarini - Rabu, 12 Agustus 2026
Ketua DPRD DKI Kecam Tantangan Hafalan Alquran Berhadiah Miras
Indonesia
Pemprov DKI Harus Tegas Tindak Jukir Liar, sudah Ada Perdanya
Hal tersebut diatur dalam Pasal 10 Peraturan Daerah (Perda) Nomor (No) 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum (Tibum).
Dwi Astarini - Selasa, 11 Agustus 2026
Pemprov DKI Harus Tegas Tindak Jukir Liar, sudah Ada Perdanya
Indonesia
DPRD DKI Minta Pemkot Jakpus Serius Berantas Peredaran Ilegal Tramadol
Mendorong peningkatan pengawasan secara berkala, penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku dan penyalur obat ilegal.
Dwi Astarini - Minggu, 09 Agustus 2026
DPRD DKI Minta Pemkot Jakpus Serius Berantas  Peredaran Ilegal Tramadol
Indonesia
Gedung Bapenda DKI Terbakar, DPRD Minta Investigasi dan Pemulihan Dokumen Dipercepat
Gedung Bapenda DKI Jakarta di Jalan Abdul Muis terbakar hingga lantai 16. PSI DPRD meminta investigasi dan inventarisasi dokumen segera dilakukan.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 08 Agustus 2026
Gedung Bapenda DKI Terbakar, DPRD Minta Investigasi dan Pemulihan Dokumen Dipercepat
Indonesia
Gubernur Pramono Serukan Persatuan dalam Membangun Jakarta, tak Lihat Asal Partai Anggota Dewan
Tak pernah mempersoalkan latar belakang partai politik anggota DPRD DKI Jakarta yang ikut serta turun ke warga saat menjalankan tugas.
Dwi Astarini - Kamis, 30 Juli 2026
Gubernur Pramono Serukan Persatuan dalam Membangun Jakarta, tak Lihat Asal Partai Anggota Dewan
Indonesia
DPRD DKI Soroti Bentrokan Matraman, RT/RW hingga Aparat Diminta Perkuat Pengawasan
Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua meminta RT/RW, FKDM, Bhabinkamtibmas, Babinsa, lurah, dan camat memperkuat deteksi dini usai bentrokan di Matraman.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 28 Juli 2026
DPRD DKI Soroti Bentrokan Matraman, RT/RW hingga Aparat Diminta Perkuat Pengawasan
Indonesia
Biro Dikmental DKI Ajukan Anggaran 2027 Rp 362,3 Miliar, 29 Ormas Kebagian Hibah
Angka tersebut meningkat jika dibandingkan dengan anggaran 2026 yang senilai Rp 351,5 miliar.
Dwi Astarini - Selasa, 28 Juli 2026
Biro Dikmental DKI Ajukan Anggaran 2027 Rp 362,3 Miliar, 29 Ormas Kebagian Hibah
Indonesia
Komisi B DPRD DKI Tinjau Reservoir PAM Jaya, Dukung Penurunan NRW dan Peremajaan 13.000 Km Pipa
Komisi B DPRD DKI meninjau reservoir PAM Jaya dan mendukung penurunan NRW serta rencana peremajaan 13.000 km jaringan pipa senilai Rp 22,8 triliun.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 21 Juli 2026
Komisi B DPRD DKI Tinjau Reservoir PAM Jaya, Dukung Penurunan NRW dan Peremajaan 13.000 Km Pipa
Bagikan