Pimpinan dan Pegawai KPK Diingatkan Tidak Bermain Politik Praktis

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Jumat, 12 April 2019
Pimpinan dan Pegawai KPK Diingatkan Tidak Bermain Politik Praktis

Massa AMI berdoa di depan Gedung KPK (Ist)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Sejumlah massa mengatasnamakan Aliansi Muslim Indonesia (AMI) menggelar istighosah Jumat barokah berupa pembacaan yasinan, tahlil dan doa di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (12/4).

Mereka mendoakan agar pimpinan KPK dan jajaran pegawainya tidak bermanuver supaya tetap netral dan tidak bermain politik praktis di Pilpres 2019.

"Hari ini kami berdoa dan akan terus mengawal sampai hari pencoblosan 17 April agar pimpinan dan pegawai KPK tidak bermain politik praktis. Jangan berat sebelah, jika hendak melakukan pemberantasan korupsi," ungkap Koordinator AMI, Muhammad Nur.

Hal itu dikatakannya menyusul kontroversi penyidik KPK Novel Baswedan disebut berafiliasi dengan salah satu partai politik dan bakal dijanjiin jabatan Jaksa Agung apabila Prabowo-Sandi menang di Pilpres 2019.

"Kami dapat informasi jika ada konspirasi kelas tinggi alias politik tingkat tinggi di internal KPK. Nampak sekali di momen 2 tahun Novel kemarin banyak penampakan orang-orang yang dibelakang layar," ucap Nur.

ejumlah massa mengatasnamakan Aliansi Muslim Indonesia (AMI) menggelar istighosah Jumat barokah berupa pembacaan yasinan, tahlil dan doa di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (12/4)

Nur menilai KPK saat ini sudah bergeser jauh dari marwahnya. Ada gerakan politik yang luar biasa di dalam internal KPK. Sangat disayangkan jika ada oknum pegawai yang terafiliasi parpol dan bermain politik tetap bekerja di KPK.

"Mendingan keluar saja, sia-sia rakyat kasih duit ke kalian jika kalian bekerja tidak sesuai kemauan rakyat," tuturnya.

Nur menegaskan, pihaknya terpaksa turun gunung lantaran KPK dalam beberapa waktu terakhir. Mulai dari narasi Novel diduga bermuatan politik di media massa, hingga panggung rakyat KPK yang sempat diprotes keras oleh rakyat karena diduga dikerahkan oleh kekuatan politik eksternal, Kamis (11/4) kemarin.

"Jelang Pilpres 2019 KPK terus membuat kontroversi publik. KPK terkesan menghantam sana sini untuk tujuan politik. KPK ini bukan lagi lembaga anti rasuah tetapi gerakan politik," sebutnya.

AMI kembali mengingatkan KPK khususnya Novel Baswedan agar tak mencoba coba bermain politik praktis. Mengingat bila dilakukan, maka dapat memecah belah anak bangsa.

"Sekali lagi kami peringati Novel Baswedan jangan coba-coba. Ini peringatan keras dari AMI kepada Novel dan seluruh fungsionaris KPK," pungkasnya. (*)

#KPK
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Angga Yudha Pratama

Seorang jurnalis profesional, reporter senior, editor berita, dan asisten redaktur yang telah berkarya di industri media online nasional selama lebih dari satu dekade. Selalu mengedepankan akurasi, objektivitas, dan kualitas informasi dalam setiap karyanya berbekal dari pengalaman langsung bertahun-tahun melakukan peliputan di lapangan, penulisan berita, penyuntingan artikel, hingga pengelolaan konten digital. Keahlian tersebut membuat pemahaman secara menyeluruh proses produksi konten digital modern, mulai dari pencarian data, wawancara narasumber, verifikasi fakta, penulisan artikel, optimasi SEO, editing naskah, hingga publikasi berita sesuai kode etik jurnalistik. Lebih spesifik, pemahaman mengenai strategi optimasi SEO dan Digital Content untuk mesin pencari juga menjadi fokus saat ini di tengah disrupsi media. Keahlian itu meliputi SEO writing, content writing, copywriting, keyword research, semantic SEO, search intent, on page SEO, optimasi, artikel google, struktur heading SEO, evergreen content, optimasi readability, meta description hingga internal linking.
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
KPK Ungkap Penyitaan Rp 2 Miliar, Dirut KAI Bantah Pemberitaan
"Terkait ramainya pemberitaan hari ini di media tentang saya, saya sangat sedih dan menyatakan bahwa pemberitaan itu tidak benar," ujar Bobby dalam keterangan tertulis di Jakarta.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 07 November 2026
KPK Ungkap Penyitaan Rp 2 Miliar, Dirut KAI Bantah Pemberitaan
Indonesia
Dirut KAI Ngaku Sedih, Tapi KPK Pastikan Rp2 Miliar Sudah Disita Sejak Agustus Lalu
KPK menyita uang Rp2 miliar dari Dirut KAI inisial BR terkait dugaan korupsi digitalisasi SPBU Pertamina. BR bantah terlibat. Simak fakta lengkapnya di sini
Angga Yudha Pratama - Jumat, 06 November 2026
Dirut KAI Ngaku Sedih, Tapi KPK Pastikan Rp2 Miliar Sudah Disita Sejak Agustus Lalu
Indonesia
KPK Tegaskan Penyitaan Uang Bobby Rasyidin: Tak Terkait Jabatan Dirut KAI
KPK menjelaskan penyitaan uang Rp 2 miliar dari Bobby Rasyidin terkait kasus korupsi digitalisasi SPBU Pertamina. Penyitaan dilakukan sejak Agustus 2025.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 06 November 2026
KPK Tegaskan Penyitaan Uang Bobby Rasyidin: Tak Terkait Jabatan Dirut KAI
Berita Foto
KPK Ungkap Sitaan Rp2 Miliar dari Dirut KAI dalam Kasus Digitalisasi SPBU
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo memberikan keterangan pers terkait penyitaan uang di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta, Jum'at (6/11/2026).
Didik Setiawan - Jumat, 06 November 2026
KPK Ungkap Sitaan Rp2 Miliar dari Dirut KAI dalam Kasus Digitalisasi SPBU
Berita Foto
Momen Menteri ATR/BPN Nusron Wahid usai Jalani Pemeriksaan KPK sebagai Saksi
Menteri ATR/BPN Nusron Wahid meninggalkan Gedung KPK seusai menjalani pemeriksaan sebagai saksi di Jakarta, Rabu (4/11/2026).
Didik Setiawan - Rabu, 04 November 2026
Momen Menteri ATR/BPN Nusron Wahid usai Jalani Pemeriksaan KPK sebagai Saksi
Indonesia
Kelar Diperiksa KPK Terkait Dugaan Suap HGB Bogor, Nusron Wahid: Saya Pejabat!
Menteri ATR/BPN Nusron Wahid penuhi panggilan KPK terkait kasus dugaan suap HGB Summarecon Bogor. Cek fakta pemeriksaan dan daftar tersangkanya di sini!
Angga Yudha Pratama - Rabu, 04 November 2026
Kelar Diperiksa KPK Terkait Dugaan Suap HGB Bogor, Nusron Wahid: Saya Pejabat!
Indonesia
KPK Seret Dedi Congor Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai, Siapa Menyusul?
KPK resmi menetapkan Ahmad Dedi alias Dedi Congor sebagai tersangka baru dalam pusaran kasus suap pejabat Bea Cukai Kemenkeu. Simak update selengkapnya di sini!
Angga Yudha Pratama - Jumat, 30 Oktober 2026
KPK Seret Dedi Congor Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai, Siapa Menyusul?
Indonesia
KPK Geledah Kantor DLH Klaten Selama 7 Jam, Sejumlah Dokumen Disita
KPK menggeledah kantor DLH Klaten pada Kamis (29/10). Penyidik KPK membawa dua koper berisi barang bukti.
Soffi Amira - Jumat, 30 Oktober 2026
KPK Geledah Kantor DLH Klaten Selama 7 Jam, Sejumlah Dokumen Disita
Indonesia
KPK Hanya Geledah Kantor Bea Cukai Kudus, Tidak Bawa Pegawai
Ruwiya mengaku belum memperoleh informasi secara lengkap mengenai barang atau data yang dibawa tim KPK dari kantor tersebut.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 28 Oktober 2026
KPK Hanya Geledah Kantor Bea Cukai Kudus, Tidak Bawa Pegawai
Indonesia
KPK Geledah Bea Cukai dan Pabrik Rokok di Kudus
Di tengah kegiatan penggeledahan, aktivitas pelayanan dan pekerjaan pegawai di kantor tersebut masih berlangsung.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 28 Oktober 2026
KPK Geledah Bea Cukai dan Pabrik Rokok di Kudus
Bagikan