Pilkada Serentak Digelar Saat Pandemi, Ini Langkah KPU Daerah Yogyakarta
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 23 Juni 2020
Komisoner KPU Yogyakarta. (KPU Yogyakarta)
MerahPutih.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mulai mempersiapkan Pilkada dengan SOP new normal. KPU DIY telah mengajukan penambahan dana Pilkada sebesar Rp19 miliar kepada pusat untuk mendukung pelaksanaan pilkada.
Komisioner KPU DIY Wawan Budiyanto menjelaskan, penerapan SOP new normal mengakibatkan beberapa tambahan fasilitas kesehatan dan jumlah Tempat Pemumutan suara (TPS).
Selain itu, KPU bakal mengurangi jumlah warga pencoblos per TPS hampir dua kali lipat. Dari sebelumnya 800 warga pertps direncanakan berjumlah 500 orang.
Ia mencontohkan di Kabupaten Sleman, awalnya memerlukan sekitar 1.500 TPS ,dengan protokol new normal bertambah menjadi sekitar 2.000 TPS
Baca Juga:
KPK Telisik Dugaan Pembelian Makam San Diego Hills untuk Nurhadi dan Istri
KPU DIY bakal menyiapkan sekitar 6.253 TPS dengan estimasi jumlah pemilih 2.160.932 pemilih. Jumlah inipun bersifat tentatif mengikuti kebijakan pemerintah pusat.
"Kami juga harus menyiapkan alat pelindung diri untuk para petugas dan fasilitas cuci tangan atau hand sanitizer di setiap TPS," katanya.
Ia mengatakan, dengan SOP anyar tersebut, setelah melakukan perhitungan ulang, jumlah biaya tambahan yang dibutuhkan pihaknya sekitar Rp27 Miliar. Paling tidak, KPUD berharap, sebanyak 8 miliar akan didapatkan dari APBD Pemkab setelah. Sedangkan Rp 19 miliar ke pusat.
Pelaksanaan Pilkada di DIY jatuh pada tanggal 9 Desember 2020, mundur dari jadwal pada 23 September 2020. Penetapan tanggal ini didasarkan padaPKPU nomor 5 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan KPU Nomor 15 tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020.
KPU DIY telah berkordinasi dengan KPU 3 Kabupaten yang akan menggelar Pilkada serentak yakni KPU Gunungkidul, Sleman, dan Bantul. (*)
Baca Juga:
Rakyat Pikirkan Pandemi, RUU HIP Dinilai Tidak Punya Urgensi
*Berita ini ditulis Teresa Ika, reporter dan kontributor merahputih.com untuk wilayah Yogyakarta.
Bagikan
Alwan Ridha Ramdani
Berita Terkait
Pengamat Semprot Wacana Pilkada DPRD yang Rawan Transaksi Gelap, Rakyat Cuma Jadi Penonton Elite Pesta Pora
Wacana Pilkada Tidak Langsung Masih 'Jauh Panggang dari Api', DPR Pilih Fokus UU Pemilu
Hasil Rakernas, PDIP Dorong E-Voting Solusi Hemat Biaya Pilkada Langsung
Mayoritas Pemilih Partai Politik Tolak Pilkada Dipilih DPRD
Golkar Sebut Biaya Pilkada Langsung Berpotensi Merusak Kualitas Demokrasi
Politikus Demokrat Tolak Pilkada Dikembalikan ke DPRD, Soroti Politik Uang hingga Ketidaknetralan Aparat
Pilkada via DPRD Belum Dibahas, Dasco: Kita Fokus Tangani Bencana
Heboh Kodifikasi Hukum Pemilu, Komisi II DPR Tegaskan Pilkada Lewat DPRD Konstitusional
Wakil Ketua DPR Dasco Dikabarkan Konsolidasikan Dukungan Pilkada Oleh DPRD
ICW Tolak Kepala Daerah Dipilih DPRD, Rugikan Demokrasi dan Fasilitasi Politik Transaksional