Pilkada Saat Pandemi Dinilai Lebih Menyeramkan Ketimbang Isu Musiman Kebangkitan PKI

Ilustrasi - Pilkada serentak 2020. (ANTARA Jatim/Naufal Ammar)
Merahputih.com - Isu kebangkitan paham komunis kerap dihembuskan pada bulan September. Namun, isu ini kembali mereda setelah momentumnya lewat.
Direktur Eks Sudut Demokrasi Research and Analysis (Sudra) Fadhli Harahap menilai, masa kampanye Pilkada Serentak 2020, yang bertepatan dengan peringatan tragedi G30S/PKI harus diperingati sebagai sebuah sejarah kelam bangsa Indonesia.
"Sesuai protokol kesehatan tak perlu melakukan hal yang menimbulkan kerumunan massa;" jelas Fadhli dalam keteranganya, Rabu (30/9).
Baca Juga
644 Pelanggar Protokol Kesehatan di Cirebon Dihukum Ucapkan Pancasila
Ia menambahkan, isu PKI yang kerap muncul setiap tahun hanya menjadi komoditas politik jualan momentum yang sudah basi.
"Tujuannya tentu saja menyudutkan. Syukur, masyarakat semakin cerdas sehingga isu ini tidak laku lagi," imbuh Fadhli.

Fadhli menyebut, jika ada Calon Kepala Daerah yang masih menggunakan isu kebangkitan PKI artinya Cakada itu tidak punya visi inovatif bagaimana membangun daerahnya kedepan.
"Tantangan bangsa ini kedepan bukan lagi PKI tetapi COVID 19. Ini seperti hantu yang menyeramkan bahkan lebih mengerikan dari PKI. Menghantam siapa saja dan merusak apa saja," jelas dia.
Baca Juga
Tak Ada Rekaman CCTV, Irjen Napoleon Mengaku Enggak Terima Duit dari Djoko Tjandra
Fadhli menegaskan, Pilkada kali ini cukup dilematis karena bangsa ini sedang dihadapkan dengan bencana COVID-19.
"Calon Kepala daerah harus punya visi dan misi bagaimana bencana ini cepat berlalu, sehingga sendi-sendi masyarakat dapat berputar di era new normal," tutup Fadhli. (Knu)
Bagikan
Angga Yudha Pratama
Berita Terkait
Pisahkan Pemilu Nasional dan Lokal Mulai 2029, MK: Agar Fokus dan Tak Tambah Beban Kerja

Cabup Pilkada Boven Digul Nomor Urut 3 Diganti, Coblos Ulang 6 Agustus Anggaran Rp 21,2 M

KPU Tindaklanjuti Putusan MK Soal PSU di 24 Pilkada, Segera Koordinasi dengan Kemendagri

Biar Patuh UU, Komisi II DPR Tawarkan Opsi Pelantikan Pilkada Non-Sengketa MK Tetap Februari

MK Sesuaikan Panel Hakim Sengketa Pilkada Karena Anwar Usman Sakit, Janji Sesuai Tenggat Waktu

Tunggu Putusan MK, Pelantikan Kepala Daerah Diundur Serempak ke Maret

MK Janji Ambil Sikap Jika Ada Yang Ingin Pengaruhi Putusan

28 Petugas KPPS Meninggal Akibat Kelelahan Sepanjang Pilkada 2024

Kantongi Bukti Parcok Cawe-cawe di Pilkada 2024, PDIP Siap Buka-bukaan di MK

Forum Mahasiswa Solo Serukan Kondusif Pasca Pilkada Serentak 2024
