Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com - Pilkada serentak 2020 diyakini jadi momentum bagi para calon kepala daerah menunjukkan komitmen dan pikirannya membantu masyarakat menghadapi pandemi covid-19.
"Pilkada juga momentum untuk mendorong belanja yang saat ini menjadi concern terkait penurunan ekonomi salah satunya dipicu penurunan konsumsi domestik," kata Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto dalam diskusi daring Taruna Merah Putih (TMP).
Ia menegaskan, mendukung sikap Pemerintah dan DPR yang tetap melaksanakan pilkada serentak 2020 di tengah desakan penundaan akibat pandemi COVID-19. Sebab bagi PDIP, Pilkada adalah pematangan demokrasi sehingga rakyat bisa memilih siapa pemimpinnya.
Baca Juga:
Mahfud Jelaskan Pertimbangan Pemerintah Tunjuk KSAD Pimpin Komite Penanganan COVID
Di sisi lain, lanjut ia, melaksanakan pilkada di tengah pandemi covid adalah bukan perkara mudah. Namun justru karena pandemi itu pula, maka periodisasi kepemimpinan di daerah tak boleh ditunda.
"Rakyat harus mendapatkan kepastian. Tak boleh pemimpin daerah kosong karena pilkada ditunda. Maka PDI Perjuangan mendorong pilkada harus dilaksanakan. Karena itulah jawaban kita atas rakyat," kata Hasto.
Pilkada, tegas ia, ujian bagi para calon kepala daerah untuk menunjukkan komitmen dan kedisiplinannya dalam menghadapi pandemi COVID-19. Para kepala daerah harus mampu menyajikan kepada rakyat apa saja solusi yang mereka miliki sebagai jawaban atas berbagai permasalahan rakyat akibat dampak pandemi.
"Jadi pilkada ini sekaligus momen bagaimana calon kepala daerah memiliki agenda prorakyat terkait isu sosial, ekonomi, dan lain-lain," ujarnya.
Pengamat Politik dari Indikator Indonesia Burhanuddin Muhtadi mengatakan, jika pelaksanaan pilkada serentak memang bisa memiliki dampak baik terkait pembelanjaan domestik yang meningkat. Namun di sisi lain, 63 persen responden dari survei Indikator Indonesia menunjukkan mereka masih berpikir pilkada harus ditunda.
Pilkada, lanjut ia, masih memungkinkan dilaksanakan tahun ini, namun dengan sejumlah catatan. Pertama, Pemerintah, DPR, serta lembaga penyelenggara pemilu harus menunjukkan sinyal solid, bahwa apa yang dihadapi dalam kondisi covid ini bisa dimitigasi dengan protokol kesehatan ketat.
"Jadi ketika ada pelanggaran disiplin dan sanksi, harus tegas. Apalagi sudah ada Inpres 6/2020. Dengan begitu, dari responden yang meminta penundaan, bisa merubah pikirannya," kata Burhanuddin. (Pon)
