Pilkada Jabar, Tiga Partai Sepakat Bentuk Koalisi Pancasila

Eddy FloEddy Flo - Jumat, 13 Oktober 2017
Pilkada Jabar, Tiga Partai Sepakat Bentuk Koalisi Pancasila

Ketua DPD PDIP Jawa Barat TB Hasanudin (Foto Twitter TB Hasanuddin)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Tiga partai politik yang terdiri dari Golkar, Hanura dan PDIP sepakat membentuk koalisi dalam menghadapi Pilkada Jawa Barat 2018. Ketua DPD PDIP Jawa Barat TB Hasanudin menyatakan ketiga partai bergabung dalam Koalisi Pancasila.

"Kita sudah sepakat. Hanura pernah bertemu, begitu juga dengan Partai Golkar. Kita namakan koalisi ini Koalisi Pancasila," kata Ketua DPD PDIP Jawa Barat TB Hasanudin, dalam siaran yang diterima di Purwakarta, Jumat (13/10).

Sebagaimana dilansir Antara, PDIP, Hanura dan Golkar membentuk Koalisi Pancasila sebagai langkah untuk memenangi pemilihan kepala daerah tingkat kabupaten/kota dan Pilgub Jabar 2018.

TB Hasanudin mengatakan, koalisi tersebut tidak hanya berlaku untuk Pemilihan Gubernur Jabar. Tapi juga berlaku di kabupaten/kota yang menggelar pemilihan umum kepala daerah (pilkada) serentak tahun depan.

Meski koalisi itu sudah mantap di tingkat Provinsi Jawa Barat, TB Hasanudin menyatakan kalau poros koalisi itu harus dilaporkan terlebih dahulu ke DPP masing-masing partai.

"Hasil dari pertemuan ini akan kita laporkan ke DPP masing-masing. Biarkan DPP masing-masing yang menentukan, apapun hasilnya, kami di tingkat daerah siap memenangkan Pilgub Jawa Barat," kata dia.

Sementara itu, Ketua DPD Partai Golkar Jabar Dedi Mulyadi mengatakan, konstelasi koalisi yang saat ini dibangun bukan atas dasar kepentingan politik. Kesamaan platform ideologi menjadi dasar utama yang mempertemukan ketiga partai ini untuk berjuang demi kesejahteraan masyarakat Jawa Barat.

"Jadi ukurannya bukan politik semata. Kita membangun koalisi ideologis. Kita tidak ingin sebuah koalisi ini hanya sekedar simbol, harus substantif demi kesejahteraan rakyat Jawa Barat. Makanya kita beri nama Koalisi Pancasila," kata Dedi Mulyadi.

Sementara itu, dengan bergabungnya tiga partai tersebut, maka siapa pun nama bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jabar yang akan diusung, itu sudah memenuhi syarat.

PDIP sendiri memiliki 20 kursi di DPRD Jawa Barat, Partai Golkar 17 kursi dan Partai Hanura tiga kursi.(*)

#Koalisi Kekeluargaan #Partai Golkar #PDIP #Partai Hanura #Dedi Mulyadi #TB Hasanudin
Bagikan
Ditulis Oleh

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian

Berita Terkait

Indonesia
Pemprov Jabar Ingin Gambir - Bandung Ditempuh 1,5 Jam Perjalanan Pakai Kereta Api
Dalam peta jalan kerja sama tersebut, Pemprov Jabar dan KAI juga akan menghidupkan jalur wisata "Jaka Lalana" yang melintasi rute Jakarta-Bogor-Sukabumi-Cianjur.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 27 November 2025
Pemprov Jabar Ingin Gambir - Bandung Ditempuh 1,5 Jam Perjalanan Pakai Kereta Api
Indonesia
Kader PDIP Sebut Serangan Ahmad Ali ke Jokowi Adalah Order Busuk Agar Aman dari KPK
Ariyadi menegaskan bahwa menyeret-nyeret PDIP dalam narasi yang tidak berdasar hanya menunjukkan upaya memutarbalikkan fakta
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 22 November 2025
Kader PDIP Sebut Serangan Ahmad Ali ke Jokowi Adalah Order Busuk Agar Aman dari KPK
Indonesia
Aria Bima Ingatkan Mahasiswa Penggugat UU MD3 Soal Sistem Pengambilan Keputusan di Lembaga Legislatif
Politisi PDIP ini menduga tuntutan tersebut lahir dari narasi dan persepsi negatif di publik mengenai kinerja DPR
Angga Yudha Pratama - Jumat, 21 November 2025
Aria Bima Ingatkan Mahasiswa Penggugat UU MD3 Soal Sistem Pengambilan Keputusan di Lembaga Legislatif
Indonesia
Gubernur Jabar Turun Tangan Damaikan Ribut Proyek Pengerukan Sungai, Ini Nama 3 Kades yang Bersitegang
Tiga kades yang bersitegang itu Kades Purwadana E Heryana, Kades Wadas Jujun Junaedi, dan Kades Sukamakmur Dede Sudrajat
Wisnu Cipto - Kamis, 20 November 2025
Gubernur Jabar Turun Tangan Damaikan Ribut Proyek Pengerukan Sungai, Ini Nama 3 Kades yang Bersitegang
Indonesia
KDM Terbitkan SE Larangan Hukuman Fisik di Sekolah, Semua Jenjang Wajib Patuh
Gubernur Jabar Dedi Mulyadi (KDM) melarang hukuman fisik di sekolah dan menegaskan disiplin harus bersifat edukatif, bukan menyakiti.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 15 November 2025
KDM Terbitkan SE Larangan Hukuman Fisik di Sekolah, Semua Jenjang Wajib Patuh
Indonesia
Golkar Solo Bakal Gelar Tasyakuran Soeharto Jadi Pahlawan Nasional
Partai Golkar sejak awal telah mengusulkan dan mendukung beliau beserta tokoh-tokoh lainnya untuk mendapatkan gelar pahlawan nasional. Kemudian tahun ini baru terwujud.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 11 November 2025
Golkar Solo Bakal Gelar Tasyakuran Soeharto Jadi Pahlawan Nasional
Berita Foto
Ariel Noah Bersama Vibrasi Suara Indonesia Sambangi Fraksi PDIP Bahas Royalti
Ketua Fraksi PDIP DPR Utut Adianto (kanan), Anggota Fraksi Banyu Biru (kedua kanan), menerima audiensi pengurus asosiasi Vibrasi Suara Indonesia (VISI) di antaranya Armand Maulana (kiri) dan Ariel NOAH (tengah), di Ruang Fraksi PDIP, Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/11/2025).
Didik Setiawan - Senin, 10 November 2025
Ariel Noah Bersama Vibrasi Suara Indonesia Sambangi Fraksi PDIP Bahas Royalti
Indonesia
Bupati Ponorogo Ditangkap KPK, PDIP: Kami Minta Maaf karena Dia tak Amanah
PDI Perjuangan Jawa Timur menghomati kewenangan dan proses hukum terhadap kadernya itu yang sedang dilakukan KPK.
Dwi Astarini - Sabtu, 08 November 2025
Bupati Ponorogo Ditangkap KPK, PDIP: Kami Minta Maaf karena Dia tak Amanah
Indonesia
Bahlil Lahadalia Minta Soeharto Jadi Pahlawan Nasional, Ungkit Peran Transmigrasi dalam 'Menjodohkan' Suku Jawa dan Papua
Ketum Golkar Bahlil Lahadalia mengusulkan Soeharto menjadi Pahlawan Nasional, menyoroti jasa program transmigrasi yang membentuk kebinekaan dan persatuan di Papua Selatan
Angga Yudha Pratama - Jumat, 07 November 2025
Bahlil Lahadalia Minta Soeharto Jadi Pahlawan Nasional, Ungkit Peran Transmigrasi dalam 'Menjodohkan' Suku Jawa dan Papua
Indonesia
Implementasi PP 47/24 Masih Rendah, Pemerintah Didesak Percepat Penghapusan Piutang Macet UMKM
Dalam praktiknya, para PKL yang tergabung dalam asosiasi tersebut banyak menemui kendala ketika mengakses permodalan ke institusi keuangan milik pemerintah (Himbara).
Dwi Astarini - Jumat, 31 Oktober 2025
Implementasi PP 47/24 Masih Rendah, Pemerintah Didesak Percepat Penghapusan Piutang Macet UMKM
Bagikan