Pilkada DKI Jakarta, Sumarsono Liburkan PNS dan Swasta 19 April
Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi (kanan) dan Plt Gubernur DKI Jakarta, Soni Sumarsono. (ANTARA FOTO/Wahyu Putro A)
Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, Soni Sumarsono akan meliburkan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pihak swasta saat putaran kedua Pilkada 2017 (19/4).
Sumarsono mengatakan, keputusan tersebut sudah diatur dalam Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
"Di dalam UU mengatur bahwa Pilkada nanti, semua instansi diliburkan. Pak Mendagri sudah memberikan instruksi seperti itu. Kami mengacu pada Permendagri untuk memutuskan libur," kata Sumarsono di Balaikota, Jakarta Pusat, Kamis (6/4).
Selain itu, Sumarsono juga menyebut alasan hari pencoblosan Pilkada DKI ditetapkan sebagai hari libur adalah agar warga Jakarta dapat memanfaatkan hari tersebut untuk memberikan hak suara di TPS.
"Saya imbau, walaupun libur jangan digunakan untuk rekreasi. Jangan lupa gunakan hak suara Anda pada pencoblosan nanti. Libur ini untuk kepentingan pengabdian terbaik kepada bangsa, berkontribusi memberikan suara dalam memilih calon," katanya.
"Sekali nyoblos untuk lima tahun. Manfaatkan kesempatan itu. Kalau mau rekreasi, setellah nyoblos saja. Termasuk yang di apartemen dan seterusnya. Biasanya, 'kan mereka ada libur langsung pergi. Warga Jakarta itu ada yang nggak peduli dengan persoalan bernegara. Libur, pergi ke puncak," tandasnya. (Abi)
Baca berita terkait Sumarsono lainnya di: Sumarsono Sebut Surat Keterangan Disdukcapil Bebas Digunakan
Bagikan
Berita Terkait
Berangkat Umrah saat Dilanda Bencana, Komisi II DPR Minta Mendagri Tindak Tegas Bupati Aceh Selatan
Purbaya Soroti Realisasi Belanja Daerah, Wamendagri Bima Arya Perintahkan Pemda Jadi Penggerak Roda Ekonomi
Kendalikan Harga, Inflasi Dipantau Setiap Minggu
Mendagri Tito Ingatkan Pemda Setop Pemborosan dan Perkuat Efisiensi Anggaran
Mendagri Tito soal Pemotongan TKD: Bukan Hal Baru, saat Pandemi COVID-19 Juga Pernah Dilakukan
Mendagri Ingatkan Kelapa Daerah Tidak Flexing dan Arogan, Timbukan Keresahan Rakyat
Mutasi Kepala SMP Negeri 1 Prabumulih Tidak Sesuai Aturan, Wali Kota Dapat Teguran Tertulis
Tunjangan Rumah Anggota DPRD Tuai Kritik, Pengamat Minta Mendagri Ambil Sikap Tegas
Biar Rakyat Senang Saat Belanja, Mendagri Perintahkan Daerah Tahan Inflasi Maksimal di 3,5 Persen
[HOAKS atau FAKTA]: Mendagri Tito Sebut 100 Pulau akan Dijual Cuma-Cuma