Pilkada DKI Jakarta, Sumarsono Liburkan PNS dan Swasta 19 April


Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi (kanan) dan Plt Gubernur DKI Jakarta, Soni Sumarsono. (ANTARA FOTO/Wahyu Putro A)
Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, Soni Sumarsono akan meliburkan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pihak swasta saat putaran kedua Pilkada 2017 (19/4).
Sumarsono mengatakan, keputusan tersebut sudah diatur dalam Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
"Di dalam UU mengatur bahwa Pilkada nanti, semua instansi diliburkan. Pak Mendagri sudah memberikan instruksi seperti itu. Kami mengacu pada Permendagri untuk memutuskan libur," kata Sumarsono di Balaikota, Jakarta Pusat, Kamis (6/4).
Selain itu, Sumarsono juga menyebut alasan hari pencoblosan Pilkada DKI ditetapkan sebagai hari libur adalah agar warga Jakarta dapat memanfaatkan hari tersebut untuk memberikan hak suara di TPS.
"Saya imbau, walaupun libur jangan digunakan untuk rekreasi. Jangan lupa gunakan hak suara Anda pada pencoblosan nanti. Libur ini untuk kepentingan pengabdian terbaik kepada bangsa, berkontribusi memberikan suara dalam memilih calon," katanya.
"Sekali nyoblos untuk lima tahun. Manfaatkan kesempatan itu. Kalau mau rekreasi, setellah nyoblos saja. Termasuk yang di apartemen dan seterusnya. Biasanya, 'kan mereka ada libur langsung pergi. Warga Jakarta itu ada yang nggak peduli dengan persoalan bernegara. Libur, pergi ke puncak," tandasnya. (Abi)
Baca berita terkait Sumarsono lainnya di: Sumarsono Sebut Surat Keterangan Disdukcapil Bebas Digunakan
Bagikan
Berita Terkait
Biar Rakyat Senang Saat Belanja, Mendagri Perintahkan Daerah Tahan Inflasi Maksimal di 3,5 Persen

[HOAKS atau FAKTA]: Mendagri Tito Sebut 100 Pulau akan Dijual Cuma-Cuma
![[HOAKS atau FAKTA]: Mendagri Tito Sebut 100 Pulau akan Dijual Cuma-Cuma](https://img.merahputih.com/media/ea/90/a7/ea90a76cc4ce6162e17453c96a46b02d_182x135.jpeg)
Retret Kepala Daerah Gelombang-2, Saat Makan Siang Begitu Duduk di Meja, Langsung Nyamber Pisang

Pelonggaran Efisiensi Bakal Berikan Perubahan Sektor Usaha Perhotelan dan Restoran

Raker Wamendagri dan Gubernur DKI Jakarta dengan Komisi II DPR Bahas Dana Transfer Pusat ke Daerah

Raker Wamendagri dan Gubernur dengan Komisi II DPR Bahas Dana Transfer Pusat ke Daerah

Ormas Sering Bikin Ulah, Mendagri Minta Ada Hukuman Lebih Keras hingga Audit Keuangan

5 Hasil Kesimpulan Rapat Komisi II bersama Mendagri dan Penyelenggara Pemilu Soal PSU

Mendagri Tito Siapkan Tim Blusukan Cek Efisiensi di Pemerintah Daerah

Mendagri Tito Akan Tanyakan Pj Gubernur DKI Lebih Dahulu soal Kebijakan Poligami
