Pilkada Digelar 2024, Anies Harus Kerja Keras Jika Ingin Jadi Calon Presiden

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Minggu, 07 Februari 2021
Pilkada Digelar 2024, Anies Harus Kerja Keras Jika Ingin Jadi Calon Presiden

Gubernur Anies Baswedan. (Foto: Antara).

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak dilaksanakan pada 2024, tengah menjadi perdebatan para politisi Senayan. Jika pemilu digelar 2024, salah satu yang terdampak adalah Gubernur Anies Baswedan jika ingin maju jadi gubernur lagi atau bahkan calon presiden.

"Ada juga pihak yang mengkaitkan lebih jauh dalam perhelatan Pilpres 2024 yang dicurigai untuk menyingkirkan Anies dari pertarungan Pilpres nanti," kata Pengamat politik Karyono Wibowo di Jakarta, Sabtu (6/2).

Ia mengatakan, Anies dan para pendukung jangan merasa paling dijegal jika pemilu dilakukan 2024 Karena, hal ini berdampak kepada kepala daerah yang lain.

Baca Juga:

PDIP Keukeuh Pilkada Tetap Digelar Serentak 2024

"Jangan sampai isu pilkada dijadikan narasi untuk menjegal Pilpres, karena itu justru tidak berdasar dan lemah,” kata Karyono kepada wartawan, Sabtu (6/2).

Menurut dia, belum tentu ketika Pilkada dilakukan tahun 2022 itu bisa menjamin kemenangan dalam Pemilihan Presiden 2024.

"Anies harus berjuang keras, karena akan ada beberapa tokoh yang tidak bisa dianggap enteng," kata Direktur Eksekutif Indonesia Publik Institut (IPI) ini.

Ia mengatakan untuk lolos dan menang dalam kompetisi pemilu presiden tidak sesederhana itu, karena masih banyak variabel yang saling berhubungan terhadap lolos tidaknya menjadi kandidat presiden. Belum lagi, tahap pemilihan yang banyak faktor mempengaruhi kemenangan.

"Anies memang sudah menjadi tokoh yang diperhitungkan dalam kancah politik nasional, namanya selalu masuk radar survei calon presiden," katanya.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. (Foto: Antara)
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. (Foto: Antara)

Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta yang juga Wagub Ahmad Riza Patria menyatakan, partainya siap kapanpun Pilkada DKI digelar. Pilkada DKI seharusnya digelar pada 2024 nanti.

"Apapun keputusannya. Apakah seperti yang sekarang tetap 2024, atau nanti di 2022, 2023, apapun itu tugas kita mengikuti dan memastikan bahwa kita patuh dan taat pada peraturan perundangan yang ada," kata Ariza.

Gerindra sendiri belum menentukan sosok yang akan diusung pada Pilkada DKI selanjutnya. Dia menilai masih terlalu dini mengungkap siapa sosok potensial yang akan dibidik Gerindra.

"Jangan ditarik tarik ke depan, belum waktunya," tutur Ariza. (Knu)

Baca Juga:

Plt Gubernur DKI Pengaruhi Elektabilitas Anies di Pilkada Serentak 2024

#UU Pilkada #PemiluKada
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
PSI Ingin Tampung Aspirasi Warga Soal Pilkada Tak Langsung, Pilkada Masih Banyak Kekurangan
Kaesang, dalam pidatonya saat Rakernas PSI 2026, mengakui bahwa pelaksanaan Pilkada langsung selama ini belum dapat membuahkan hasil atau bahkan proses yang memuaskan
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 30 Januari 2026
PSI Ingin Tampung Aspirasi Warga Soal Pilkada Tak Langsung, Pilkada Masih Banyak Kekurangan
Indonesia
Komisi II DPR RI Usul Ambang Batas Parlemen Naik Jadi 7 Persen, Kunci Pemerintahan Efektif dan Sehat
Lebih jauh, muncul usulan untuk menaikkan angka ambang batas dari yang berlaku saat ini sebesar 4 persen menjadi kisaran 5 hingga 7 persen
Angga Yudha Pratama - Jumat, 30 Januari 2026
Komisi II DPR RI Usul Ambang Batas Parlemen Naik Jadi 7 Persen, Kunci Pemerintahan Efektif dan Sehat
Indonesia
High Cost Politics Calon Bikin Kepala Daerah Terjerat Korupsi, Bukan Ubah Cara Pemilihan
orupsi sering kali didorong oleh kebutuhan untuk menutup biaya politik yang telah dikeluarkan sebelumnya, sekaligus mengumpulkan modal untuk kontestasi periode berikutnya.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 23 Januari 2026
High Cost Politics Calon Bikin Kepala Daerah Terjerat Korupsi, Bukan Ubah Cara Pemilihan
Indonesia
Dasco Janji Tidak Buru Buru Bahas Revisi UU Pilkada, Fokus ke UU Pemilu
Revisi UU Pemilu akan dilakukan bersama dengan memperhatikan sistem dan mekanisme yang disiapkan oleh masing-masing partai politik.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 19 Januari 2026
Dasco Janji Tidak Buru Buru Bahas Revisi UU Pilkada, Fokus ke UU Pemilu
Indonesia
Pengamat Semprot Wacana Pilkada DPRD yang Rawan Transaksi Gelap, Rakyat Cuma Jadi Penonton Elite Pesta Pora
Kecenderungan biaya politik menjadi lebih mahal itu ada karena hanya segelintir elite yang memegang akses
Angga Yudha Pratama - Kamis, 15 Januari 2026
Pengamat Semprot Wacana Pilkada DPRD yang Rawan Transaksi Gelap, Rakyat Cuma Jadi Penonton Elite Pesta Pora
Indonesia
Wacana Pilkada Tidak Langsung Masih 'Jauh Panggang dari Api', DPR Pilih Fokus UU Pemilu
Pada saat itu, pembentuk UUD tidak menemukan kata sepakat untuk satu model pemilihan kepala daerah
Angga Yudha Pratama - Selasa, 13 Januari 2026
Wacana Pilkada Tidak Langsung Masih 'Jauh Panggang dari Api', DPR Pilih Fokus UU Pemilu
Indonesia
Hasil Rakernas, PDIP Dorong E-Voting Solusi Hemat Biaya Pilkada Langsung
PDIP percaya hak rakyat dalam menentukan pemimpin daerah lewat Pilkada langsung tidak boleh diganggu gugat
Wisnu Cipto - Selasa, 13 Januari 2026
Hasil Rakernas, PDIP Dorong E-Voting Solusi Hemat Biaya Pilkada Langsung
Indonesia
Mayoritas Pemilih Partai Politik Tolak Pilkada Dipilih DPRD
Hanya 53,3 persen publik percaya partai politik bekerja untuk kepentingan rakyat, sementara 39,3 persen menyatakan tak percaya.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 07 Januari 2026
Mayoritas Pemilih Partai Politik Tolak Pilkada Dipilih DPRD
Indonesia
Golkar Sebut Biaya Pilkada Langsung Berpotensi Merusak Kualitas Demokrasi
Pemilihan di DPRD dilakukan secara terbuka melalui voting terbuka guna mencegah praktik transaksional. Selain itu,hanya memilih kepala daerah tanpa wakil.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 07 Januari 2026
Golkar Sebut Biaya Pilkada Langsung Berpotensi Merusak Kualitas Demokrasi
Indonesia
Politikus Demokrat Tolak Pilkada Dikembalikan ke DPRD, Soroti Politik Uang hingga Ketidaknetralan Aparat
Akar persoalan pilkada terletak pada lemahnya regulasi. Oleh karena itu, perlu perbaikan menyeluruh terhadap Undang-Undang Pilkada
Dwi Astarini - Selasa, 06 Januari 2026
Politikus Demokrat Tolak Pilkada Dikembalikan ke DPRD, Soroti Politik Uang hingga Ketidaknetralan Aparat
Bagikan