Pilgub Jatim, DPD PDIP: Tunggu Kejutan Tanggal 15 Oktober Nanti

Eddy FloEddy Flo - Senin, 09 Oktober 2017
Pilgub Jatim, DPD PDIP: Tunggu Kejutan Tanggal 15 Oktober Nanti

Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto membetulkan posisi pengeras suara yang digunakan Megawati Soekarnoputri. (MP/Dery Ridwansah)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia (PDIP) belum menentukan figur bacagub atau bacawagub yang akan bertarung pada Pilgub Jatim 2018 nanti.

Alasannya, di samping pertimbangan realitas politik di Jawa Timur, masih ada sejumlah mekanisme yang diperhatikan PDIP dalam penentuan figur dari partai berlambang banteng moncong putih itu.

Apalagi pengumuman pasangan calon di PDIP selalu diserahkan kepada Dewan Pimpinan Pusat. Rencananya Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan akan mengumumkan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur pada Minggu (15/10) kemarin.

"Kalau sesuai undangan memang tertera demikian. Malah wartawan sudah dapat duluan," ujar Sekretaris DPD PDIP Jatim Sri Untari ketika dikonfirmasi Antara di Surabaya, Minggu (8/10).

Selain mengumumkan pasangan calon, pada kesempatan sama juga dilakukan deklarasi pencalonan pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim periode 2019-2024.

Kepastian deklarasi itu terungkap dalam surat undangan bernomor 3338/IN/DPP/X/2017 tertanggal 6 Oktober 2017 yang ditandatangani Ketua Bapillu DPP PDIP Bambang Dwi Hartono dan Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto.

Surat tersebut ditujukan ke pengurus DPD PDIP Jatim beserta seluruh pengurus 38 DPC PDIP se-Jatim yang sesuai jadwal diselenggarakan di Kantor DPP di Jalan Dipenogoro, Jakarta Pusat.

Disinggung siapa nama pasangan calon yang akan diumumkan, anggota DPRD Jatim itu mengaku belum mengetahuinya karena merupakan kewenangan pusat.

Sementara itu, Ketua Bapillu DPP PDIP Jatim Bambang Dwi Hartono ketika dikonfirmasi terpisah belum memberikan jawaban, termasuk pesan elektronik yang disampaikan tak dijawabnya.

Untuk Pilkada Jatim 2018, PDIP tidak bisa mengusung pasangan calon sendiri karena hanya memiliki 19 kursi di DPRD Jatim sehingga kurang satu kursi untuk memenuhi persyaratan sesuai aturan KPU Jatim.

Selama ini, hanya PKB yang sudah menyatakan niatnya berkoalisi dengan PDIP, bahkan mengantar calon yang akan diusung PKB, Saifullah Yusuf (Gus Ipul) untuk mendaftar melalui PDIP.

Pada proses penjaringan di DPD PDIP Jatim sendiri, nama Gus Ipul menjadi satu-satunya bakal calon Gubernur yang mendaftar, sedangkan posisi bakal calon Wakil Gubernur terdapat lima nama.

Siapa figur yang bakal diumumkan PDIP tanggal 15 Oktober nanti?(*)

#Pilgub Jatim #DPP PDIP #Hasto Kristiyanto #PDIP
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Guruh Soekarnoputra Meninggal Dunia di Usia 73 Tahun, ini Profil dan Jejak Kariernya
Guruh Soekarnoputra meninggal dunia di usia 73 tahun, Sabtu (26/9). Ia meninggalkan karya dan lagu legendaris.
Soffi Amira - Sabtu, 26 September 2026
Guruh Soekarnoputra Meninggal Dunia di Usia 73 Tahun, ini Profil dan Jejak Kariernya
Indonesia
Puan Ungkap PDIP sudah Diajak Bicara soal PT 5 Persen dan Syarat Capres Diusung 2 Parpol
Angka tersebut belum menjadi keputusan resmi karena masih dibicarakan secara informal oleh partai politik.
Dwi Astarini - Selasa, 22 September 2026
Puan Ungkap PDIP sudah Diajak Bicara soal PT 5 Persen dan Syarat Capres Diusung 2 Parpol
Indonesia
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Penaikan PT diperlukan untuk mendorong efektivitas kerja parlemen.
Dwi Astarini - Minggu, 20 September 2026
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Indonesia
Sebut Demokrasi RI Rusak secara Legal, Andi Widjajanto: Everything Was Legalized
Pelemahan benteng demokrasi tidak dilakukan melalui pengerahan militer atau perebutan kekuasaan secara paksa, tapi dilegalkan melalui instrumen hukum formal atau autocratic legalism.
Dwi Astarini - Sabtu, 05 September 2026
Sebut Demokrasi RI Rusak secara Legal, Andi Widjajanto: Everything Was Legalized
Indonesia
Dari AS hingga Asia, Forum CALD Soroti Gelombang Populisme dan Kemunduran Demokrasi
Demokrasi menghadapi tantangan serius ketika kekuasaan politik dan ekonomi semakin terkonsentrasi, kepercayaan publik terhadap institusi melemah, ketimpangan membesar, serta populisme mendapatkan ruang untuk berkembang.
Dwi Astarini - Sabtu, 05 September 2026
Dari AS hingga Asia, Forum CALD Soroti Gelombang Populisme dan Kemunduran Demokrasi
Indonesia
Megawati Instruksikan PDIP Kirim Kapal RS Apung Laksamana Malahayati ke Lokasi Gempa NTT
Pengerahan Kapal RS Laksamana Malahayati ini merupakan tindak lanjut dan arahan langsung dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Dwi Astarini - Jumat, 21 Agustus 2026
Megawati Instruksikan PDIP Kirim Kapal RS Apung Laksamana Malahayati ke Lokasi Gempa NTT
Indonesia
PAN Setuju Dengan Megawati Tidak Ada Oposisi Dalam Politik Indonesia
Tidak ada satu pun pasal di dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang mengenal istilah partai koalisi, partai oposisi, shadow cabinet maupun partai penyeimbang.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 13 Agustus 2026
PAN Setuju Dengan Megawati Tidak Ada Oposisi Dalam Politik Indonesia
Olahraga
Semarak HUT ke-81 RI, Soekarno Cup 2026 Resmi Bergulir di Surabaya
Soekarno Cup 2026 resmi bergulir di Surabaya sebagai bagian peringatan HUT ke-81 RI, yang digagas Prananda Prabowo
Wisnu Cipto - Senin, 10 Agustus 2026
Semarak HUT ke-81 RI, Soekarno Cup 2026 Resmi Bergulir di Surabaya
Indonesia
Bambang Harymurti Pimpin Bedah Buku Erros Djarot, Megawati Duduk Bersanding Bersama Elit Politik Nasional
Memasuki agenda utama, sesi bedah buku autobiografi jilid 2 dan 3 ini dipandu langsung oleh jurnalis senior Bambang Harymurti yang bertindak sebagai moderator
Angga Yudha Pratama - Minggu, 09 Agustus 2026
Bambang Harymurti Pimpin Bedah Buku Erros Djarot, Megawati Duduk Bersanding Bersama Elit Politik Nasional
Indonesia
Dampak Putusan MK, PDIP Usulkan Anggaran MBG Rp 60 Triliun Tiap Tahun Dengan Target Terarah
Kelompok yang dinilai perlu menjadi prioritas, lanjutnya, meliputi anak-anak dari keluarga miskin dan rentan, ibu hamil, ibu menyusui, serta balita yang berisiko mengalami gangguan gizi.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 31 Juli 2026
Dampak Putusan MK, PDIP Usulkan Anggaran MBG Rp 60 Triliun Tiap Tahun Dengan Target Terarah
Bagikan