Petral Dibubarkan, Pemburu Rente Migas Lenyap?

Noer ArdiansjahNoer Ardiansjah - Rabu, 13 Mei 2015
Petral Dibubarkan, Pemburu Rente Migas Lenyap?

Menteri ESDM Sudirman Said, Menteri BUMN Rini Soemarno, Dirut Pertamina Dwi Soetjipto, dan Komisaris Utama Pertamina Tanri Abeng gelar jumpa pers di Jakarta, Rabu (13/5). (Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Bisnis - Mulai hari ini PT Pertamina resmi membubarkan PT Pertamina Energy Trading Limited (Petral) dan selanjutnya perusahaan-perusahaan di dalamnya akan dilikuidasi.

"Kami melihat bahwa peran Petral sudah tidak lagi signifikan dalam proses bisnis Pertamina sehingga kami putuskan mulai hari ini dilakukan penghentian kegiatan Petral," kata Direktur Utama Pertamina Dwi Sutjipto saat memberikan keterangan pers di Kementerian BUMN Jakarta, Rabu (13/5).

Pada kesempatan tersebut, ia menegaskan penghentian operasi Petral ini telah disetujui komisaris PT Pertamina. Dwi memberikan keterangan didampingi Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said, dan Komisaris Utama Pertamina Tanri Abeng.

Selama ini, aktivitas bisnis berkisar pada pengadaan minyak mentah, produk BBM dan gas untuk kebutuhan dalam negeri maupun luar negeri. Sejauh ini, publik menilai pola bisnis yang dijalankan Petral memicu mahalnya harga jual BBM dalam negeri serta menguntungkan para pemburu rente bisnis migas.

Untuk, langkah pembubaran Petral tersebut akan didahului dengan uji kepatutan keuangan dan hukum, serta audit investigasi yang akan dilakukan auditor independen.

Kegiatan bisnis Petral, terutama menyangkut ekspor dan impor minyak mentah dan produk kilang, akan sepenuhnya dijalankan oleh Integrated Supply Chain (ISC) Pertamina.

"Pada saat yang sama, Pertamina juga akan merampungkan perbaikan tata kelola dan proses bisnis yang dijalankan oleh ISC," kata dia.

Keputusan ini membuat segala hak dan kewajiban Petral yang masih ada akan dibereskan atau diambilalih oleh Pertamina, termasuk segala bentuk aset juga akan dimasukan sebagai bagian dari BUMN itu.

Menteri BUMN Rini Soemarno menyatakan arahan Presiden Jokowi sangat jelas bahwa kita harus memutus praktik buruk di masa lalu, dan pembubaran Petral merupakan langkah yang harus diambil.

Adapun, Menteri ESDM Sudirman Said menambahkan, Petral terpaksa ditutup agar terjadi efisiensi rantai pasokan, dimana Pertamina sebagi perusahaan negara itu terus melakukan efisiensi terhadap supply chain, karena itu sejak dulu diupayakan untuk mendorong yang namanya Integrated Supply Chain (ISC).


Persepsi Negatif

Menurut Sudirman, sudah merupakan rahasia umum dan beberapa kali menjadi pembahasan di parlemen bahwa sebetulnya dengan Petral dan ISC menata procurement lebih transparan dan lebih adil jelas berpotensi penghematan yang besar, dan itu sesuatu yang harus dijadikan pegangan oleh masyarakat.

“Memutus rantai distribusi tentunya akan membuat harga pemerintah berkepentingan untuk turut membuat mata rantai pasokan efisien supaya masyarakat mendapat pasokan energi dengan harga yang wajar,”  lanjut Sudirman.

Kata kunci yang kedua adalah reputasi, reputasi anak perusahaan Pertamina yang bernama Petral ini sejak dulu lekat dengan persepsi-persepsi negatif.

“Ada banyak praktik yang ditenggarai tidak transparan dan itu juga diungkapkan oleh Tim Reformasi Tata Kelola Migas, jadi mereka memberikan rekomendasi yang sangat clear, sangat jelas dan obyektif dan saya kira rekomendasi sudah mulai dijalankan oleh karena itu kemudian Petral dialihfungsikan bukan menjadi single buyer tapi kemudian salah satu bider saja,” imbuh Menteri ESDM.

Sejak Januari 2015, Pertamina telah memusatkan proses bisnis pengadaan minyak dan produk minyak di fungsi ISC. Berdasarkan hasil evaluasi manajemen selama kuartal I 2015, dapat disimpulkan bahwa ISC cukup berhasil dalam menjalankan fungsinya dan terbukti menghasilkan efisiensi yang signifikan bagi Pertamina. Setidaknya dalam tiga bulan terakhir ada penghematan sebanyak US$22 juta.

Baca Juga

 DPR Setuju Petral Dibubarkan

Petral Sarang Mafia Migas?

Tim Anti Mafia Migas Minta KPK Telusuri Para Mafia

 

 

 

#Kementerian ESDM #Tim Reformasi Tata Kelola Migas #Mafia Migas #Petral #Pertamina
Bagikan
Ditulis Oleh

Noer Ardiansjah

Tukang sulap.

Berita Terkait

Indonesia
Pertamina Gabungkan Anak Usaha Sektor Hilir, Penyaluran BBM Diklaim Bakal Efisien
Integrasi ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi operasional, memperkuat kepastian pasokan energi nasional, serta meningkatkan daya saing Pertamina.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 05 Februari 2026
 Pertamina Gabungkan Anak Usaha Sektor Hilir, Penyaluran BBM Diklaim Bakal Efisien
Indonesia
DPR Percepat RUU Migas, Pertamina PHE Jadi Calon Tunggal Pengelola Kontrak Energi
Saat ini terdapat tiga skenario utama dalam pembentukan BUK yang tertuang dalam naskah akademik
Angga Yudha Pratama - Kamis, 05 Februari 2026
DPR Percepat RUU Migas, Pertamina PHE Jadi Calon Tunggal Pengelola Kontrak Energi
Indonesia
Pengamat Nilai Kesaksian Ahok Bongkar Borok Tata Kelola Pertamina 2013-2024, Kejaksaan Harus Tindaklanjuti
Sejauh ini, tim penyidik Jampidsus Kejagung menetapkan 18 tersangka yang berasal dari jajaran petinggi BUMN, perusahaan rekanan, hingga pengusaha swasta kenamaan
Angga Yudha Pratama - Minggu, 01 Februari 2026
Pengamat Nilai Kesaksian Ahok Bongkar Borok Tata Kelola Pertamina 2013-2024, Kejaksaan Harus Tindaklanjuti
Indonesia
Update Harga BBM 1 Februari: Pertamina, BP, Shell, dan Vivo Kompak Turun
Sementara itu, bagi masyarakat pengguna bahan bakar subsidi, pemerintah tetap mempertahankan harga pada level lama
Angga Yudha Pratama - Minggu, 01 Februari 2026
Update Harga BBM 1 Februari: Pertamina, BP, Shell, dan Vivo Kompak Turun
Indonesia
Komisi XII DPR Soroti Mafia Migas, Penyalahgunaan BBM Dinilai sebagai Kejahatan Sistematis
Anggota Komisi XII DPR, Rico Alviano, mendesak penegakan hukum untuk mafia migas. Hal itu terungkap setelah ditemukan pelangsiran BBM.
Soffi Amira - Jumat, 30 Januari 2026
Komisi XII DPR Soroti Mafia Migas, Penyalahgunaan BBM Dinilai sebagai Kejahatan Sistematis
Indonesia
Ahok 'Nyanyi' di Sidang Tipikor Dugaan Korupsi Pertamina, Sebut Laporan BPK dan BPKP Bersih dari Penyimpangan
Dalam kesempatan tersebut, Ahok juga merespons dakwaan jaksa penuntut umum (JPU) yang menyebut adanya kerugian negara fantastis mencapai Rp285 triliun
Angga Yudha Pratama - Selasa, 27 Januari 2026
Ahok 'Nyanyi' di Sidang Tipikor Dugaan Korupsi Pertamina, Sebut Laporan BPK dan BPKP Bersih dari Penyimpangan
Indonesia
Candaan Ahok Pecahkan Suasana Sidang Korupsi Pertamina yang Tegang
Negara diperkirakan menanggung kerugian total mencapai Rp285,18 triliun
Angga Yudha Pratama - Selasa, 27 Januari 2026
Candaan Ahok Pecahkan Suasana Sidang Korupsi Pertamina yang Tegang
Indonesia
Prabowo Ultimatum Dirut Simon Aloysius dan Direksi Jangan Cari Kekayaan di Pertamina
Prabowo menyoroti adanya korupsi selama bertahun-tahun dalam tubuh Pertamina dan sektor energi Indonesia, termasuk manipulasi harga impor minyak.
Wisnu Cipto - Selasa, 13 Januari 2026
Prabowo Ultimatum Dirut Simon Aloysius dan Direksi Jangan Cari Kekayaan di Pertamina
Indonesia
Resmikan Proyek Refinery, Prabowo: Infrastruktur Energi Skala Besar Dilakukan 32 Tahun Lalu
Diketahui, pada 1994, Presiden ke-2 RI Soeharto meresmikan kilang Pertamina di Balongan, Indramayu, Jawa Barat.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 12 Januari 2026
Resmikan Proyek Refinery, Prabowo: Infrastruktur Energi Skala Besar Dilakukan 32 Tahun Lalu
Indonesia
Presiden Prabowo Resmikan Kilang Minyak Terbesar di Indonesia, Sentil Dirut Pertamina jangan Korupsi
Prabowo meminta Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri membereskan persoalan yang ada di Pertamina.
Dwi Astarini - Senin, 12 Januari 2026
Presiden Prabowo Resmikan Kilang Minyak Terbesar di Indonesia, Sentil Dirut Pertamina jangan Korupsi
Bagikan