Andika Pratama
MerahPutih.com - Garuda Indonesia sedang diterpa krisis keuangan yang membuat utang semakin menumpuk. Bahkan, maskapai pelat merah itu terancam bangkrut.
Menanggapi kondisi buruk tersebut, salah satu anggota dewan komisaris Garuda, Peter F Gontha rela untuk tidak dibayar gajinya atau menghentikan pembayaran honorarium bulanan miliknya.
Baca Juga
Menurutnya, hal ini sebagai langkah untuk meringankan beban Garuda. Peter berharap, aksinya yang tidak untuk digaji saat ini bisa diikuti oleh teman-temannya di Garuda.
"Permohon pemberhentian Pembayaran Honorarium saya. Karena perusahaan adalah perusahaan publik dan bersejarah milik kita bersama, saya merasa hal ini perlu saya sampaikan secara terbuka," tulis Peter Gontha melalui Instagram resminya @petergontha, Rabu (2/6).
Seperti diketahui, PT Garuda Indonesia dikabarkan alami guncangan hebat akibat situas wabah COVID-19. Hal tersebut membuat penumpang pesawat menurun drastis. Anjloknya penumpang membuat keuangam memburuk. Garuda ternyata berdampak pada nilai utang yang mencapai Rp 70 triliun.
Direktur Utama Garuda Indonesia, Irfan Setiaputra menuturkan, jika Garuda Indonesia berutang 4,9 miliar dollar AS, senilai sebesar Rp 70 triliun. Parahnya, nilai utang itu nantinya akan bertambah setiap bulannya sekitar Rp1 triliun karena terus menunda pembayaran.
Bukan kali ini saja Peter buka suara mengenai kondisi Garuda. Ia pernah vokal meminta instansi atau lembaga pemerintah seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan, dan pihak kepolisian melakukan penelusuran dan melakukan audit forensik keuangan Garuda.
Peter menduga ada perilaku korupsi yang selama ini membuat keuangan Garuda sulit untuk berjalan di jalur yang positif.
"Di samping kesalahan manejemen selama 20 tahun terakhir, saya meminta BPK, KPK, kejaksaan, kepolisian atau siapapun untuk melakukan audit forensik mengenai korupsi yang terjadi di Garuda selama ini,” tuturnya.
Dugaan tersebut muncul berdasarkan beberapa faktor di antaranya harga sewa Garuda bisa hampir dua kali lipat lebih mahal dari harga di pasar. Selain itu, sampai saat ini terjadi pembelian pesawat yang salah dan tidak tepat untuk tujuannya, dan berbagai hal lainnya yang tidak efisien. (Asp)
Baca Juga
