Pesan Mendagri Tito ke 9 Pj Gubernur: Jaga Netralitas di Tahun Politik

Andika PratamaAndika Pratama - Selasa, 05 September 2023
Pesan Mendagri Tito ke 9 Pj Gubernur: Jaga Netralitas di Tahun Politik

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian melantik sembilan penjabat gubernur di Gedung Kemendagri, Jakarta, Selasa (5/9/2023). (ANTARA/Narda Margaretha Sinambela)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian melantik sembilan Penjabat (Pj) Gubernur di Gedung Kemendagri, Jakarta, Selasa (5/9).

Pelantikan ini sesuai dengan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 73/P Tahun 2023 tentang Pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur masa jabatan Tahun 2018 sampai 2023, serta Keppres Nomor 74/P Tahun 2023 tentang Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur masa jabatan Tahun 2018 sampai 2023.

Baca Juga

Mendagri Tito Lantik 10 Pj Gubernur Hari Ini, Berikut Nama-namanya

Berikut nama-nama penjabat gubernur yang dilantik:

1. Bey T. Machmuddin sebagai Pj Gubernur Jawa Barat

2. Komjen Pol (Purn) Nana Sudjana sebagai Pj Gubernur Jawa Tengah

3. Mayor Jenderal TNI (Purn) Hassanudin sebagai Pj Gubernur Sumatera Utara

4. Irjen Pol. Sang Made Mahendra Jaya sebagai Pj Gubernur Bali

5. Ridwan Rumasukun sebagai Pj Gubernur Papua

6. Ayodhia Kalake sebagai Pj Gubernur Nusa Tenggara Timur

7. Harrison Azroi sebagai Pj Gubernur Kalimantan Barat

8. Andap Budhi Revianto sebagai Pj Gubernur Sulawesi Tenggara

9. Bachtiar Baharuddin sebagai Pj Gubernur Sulawesi Selatan

Setelah upacara pelantikan, Tito memberikan pesan kepada para Pj Gubernur agar menjaga netralitasnya selama tahun politik ini.

"Sebagai ASN, saya meminta agar Anda tetap netral dalam tahun politik ini dan tidak terlibat dalam politik praktis," kata Tito.

Baca Juga

Mendagri Instruksikan Semua Kepala Daerah Jabodetabek Siram Jalanan untuk Atasi Polusi

Tito berharap agar para Pj Gubernur dapat fokus pada pembangunan daerah masing-masing dan melaksanakan amanah yang telah diberikan untuk kepentingan daerah.

"Harapannya Anda menggunakan wewenang ini untuk kebaikan masyarakat, saatnya untuk berbuat baik," tegasnya.

Tito menjelaskan, pemilihan Pj Gubernur dilakukan melalui mekanisme yang cermat dan transparan.

Selain itu, proses pemilihan dilakukan dengan terbuka oleh Tim Penilai Akhir (TPA) yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo.

"Pelantikan ini menandai bahwa bapak-bapak ini resmi menjadi kepala daerah, pemimpin sipil tertinggi di daerah yang akan sangat memengaruhi masa depan daerah," tambah Tito yang juga mantan Kapolri ini. (Knu)

Baca Juga

Kemendagri Tunggu Keputusan Presiden Soal Penugasan 10 Pj Gubernur

#Mendagri
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Masyarakat Berpenghasilan Rendah bakal Dibebaskan BPHTB dan IMB
Sekitar 30 juta keluarga belum memiliki rumah atau masih tinggal di hunian yang tidak layak.
Dwi Astarini - Selasa, 27 Oktober 2026
Masyarakat Berpenghasilan Rendah bakal Dibebaskan BPHTB dan IMB
Indonesia
Mendagri Tito Desak Daerah Segera Gunakan Dana Rp 1,24 Triliun untuk Atasi Karhutla
Dukungan anggaran dari pemerintah pusat tidak boleh berhenti pada penyaluran dana, tetapi harus segera diwujudkan dalam langkah operasional di lapangan.
Dwi Astarini - Senin, 26 Oktober 2026
Mendagri Tito Desak Daerah Segera Gunakan Dana Rp 1,24 Triliun untuk Atasi Karhutla
Indonesia
Mendagri Perintahkan Operasi Pasar Jelang Akhir Tahun Buat Kendalikan Harga
Selain operasi pasar, Mendagri mendorong penyaluran bantuan sosial tunai, bantuan non tunai, serta bantuan pangan untuk menjaga daya beli masyarakat
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 26 Oktober 2026
Mendagri Perintahkan Operasi Pasar Jelang Akhir Tahun Buat Kendalikan Harga
Indonesia
821 Ribu Rumah di Jakarta Tak Layak Huni, Tito Karnavian Singgung Anggaran DKI
Tito Karnavian meminta Pemprov DKI Jakarta mengalokasikan anggaran bedah rumah. BPS mencatat 821.840 rumah di Jakarta tidak layak huni pada 2026.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 26 Oktober 2026
821 Ribu Rumah di Jakarta Tak Layak Huni, Tito Karnavian Singgung Anggaran DKI
Indonesia
Pemerintah Pastikan Transfer ke Daerah Rp 18,9 Triliun Buat Gaji PPPK
Kebijakan hubungan keuangan pusat dan daerah juga mendorong pemerintah daerah menjaga porsi belanja pegawai agar tidak terlalu mendominasi APBD.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 19 September 2026
Pemerintah Pastikan Transfer ke Daerah Rp 18,9 Triliun Buat Gaji PPPK
Indonesia
Mendagri Janji Tidak Ada PPPK Yang Dirumahkan, 3 Skema Anggaran Disiapkan
Khusus terkait tenaga pendidik dan guru, pemerintah pusat dapat mengambil langkah untuk menangani persoalan tersebut.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 12 Agustus 2026
Mendagri Janji Tidak Ada PPPK Yang Dirumahkan, 3 Skema Anggaran Disiapkan
Indonesia
Syarat Mendagri Jika Daerah Ingin Dapat Dana Buat Bayar Pegawai
Pemerintah akan memeriksa apakah daerah tersebut masih memiliki hak atas Dana Bagi Hasil (DBH) yang belum disalurkan oleh Kementerian Keuangan.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 05 Agustus 2026
Syarat Mendagri Jika Daerah Ingin Dapat Dana Buat Bayar Pegawai
Berita Foto
Rapat Pleno Penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Tentang Satu Data Indonesia
Mendagri, Tito Karnavian, Mendes PDT, Yandri Susanto dan Menteri PPN/Bappenas, Rachmat Pambudy mengikuti Rapat dengan Baleg DPR di Jakarta, Kamis (9/7/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 09 Juli 2026
Rapat Pleno Penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Tentang Satu Data Indonesia
Indonesia
Daerah Terdampak Bencana Sumatra Dapat Tambahan TKD
Tambahan dana tersebut terdiri atas Rp 1,65 triliun untuk Aceh; Rp 6,35 triliun untuk Sumatra Utara; dan Rp 2,63 triliun untuk Sumatra Barat.
Dwi Astarini - Selasa, 26 Mei 2026
Daerah Terdampak Bencana Sumatra Dapat Tambahan TKD
Indonesia
Kepala Daerah Diperintahkan Antisipasi Gejolak Ekonomi Akibat Geopolitik Global
Mendagri memaparkan bahwa sektor transportasi menjadi penyumbang inflasi bulanan tertinggi pada periode ini.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 18 Mei 2026
Kepala Daerah Diperintahkan Antisipasi Gejolak Ekonomi Akibat Geopolitik Global
Bagikan