Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com - Pemerintah diminta untuk mengoptimalkan program Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN agar tepat sasaran. Lantaran hingga saat ini pertumbuhan ekonomi nasional masih lambat dan belum sesuai dengan yang diharapkan.
Anggota Komisi IX DPR RI Ahmad Najib Qodratullah merespons realisasi pertumbuhan ekonomi nasional semester I tahun 2021 yang hanya berada pada kisaraan 3,1 hingga 3,3 persen. Realisasi ini jauh di bawah target dari APBN 2021 sebesar lima persen.
Baca Juga:
Penyerapan Anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional Capai Rp 305 Triliun
"Pemerintah harus lebih mengoptimalkan program PEN yang lebih tepat sasaran. Supaya mampu mendorong daya beli konsumsi masyarakat," kata Najib kepada wartawan, Selasa, (3/8).
Najib menekankan, bantuan langsung tunai dan bantuan sosial harus terus digulirkan oleh pemerintah agar siklus perekonomian terjaga
"Fokus bagaimana kita mampu mendorong daya beli masyarakat agar kemudian bangkit. Prioritaskan masyarakat kecil, agar kemudian daya beli itu bisa meningkat," ujarnya.
Ia meminta, pemerintah konsisten dan dispilin dalam penanganan pandemi COVID-19. Bukan hanya sekedar menerapakan PPKM, tetapi juga harus tersturuktur. Pasalnya, kebijakan pembatasan kegiatan telah membuat daya beli masyarakat menurun dan terbatas.
"Ya memang ini kita harus melakukan revolusi sosial dengan masyarakat bersama-sama sehingga kita bisa adaptif dengan situasi dan kondisi sehimgga kita tidak berlarut-larut denhan PPKM dan PPKM Terus dan pemerinyah perlu mendorong stimulus yang betul-betul menyentuh langsung masyarakat," katanya. Najib.
Tercatat, realisasi dana Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) hingga akhir Juli mencapai Rp 305,5 triliun atau 41 persen dari total pagu Rp 744,75 triliun. Dengan rincian realisasi klaster kesehatan Rp 65,55 triliun dan klaster perlindungan sosial sebesar Rp 91,84 triliun dari Rp186,64 triliun
Kemudian realisasi dukungan UMKM dan korporasi mencapai Rp 52,43 triliun dari pagu Rp 162,4 triliun, realisasi klaster prioritas mencapai Rp 47 triliun dari pagu Rp 117,94 triliun, dan realisasi insentif usaha mencapai Rp 43,35 dari pagu Rp 62,83 triliun. (Pon)
Baca Juga:
Rektor Unpad: Kesehatan Terjamin Akan Mendukung Pemulihan Ekonomi
