Pertumbuhan Ekonomi Melorot, Dana PEN Harus Dioptimalkan

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Selasa, 03 Agustus 2021
Pertumbuhan Ekonomi Melorot, Dana PEN Harus Dioptimalkan

Perkantoran Jakarta. (Foto: Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pemerintah diminta untuk mengoptimalkan program Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN agar tepat sasaran. Lantaran hingga saat ini pertumbuhan ekonomi nasional masih lambat dan belum sesuai dengan yang diharapkan.

Anggota Komisi IX DPR RI Ahmad Najib Qodratullah merespons realisasi pertumbuhan ekonomi nasional semester I tahun 2021 yang hanya berada pada kisaraan 3,1 hingga 3,3 persen. Realisasi ini jauh di bawah target dari APBN 2021 sebesar lima persen.

Baca Juga:

Penyerapan Anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional Capai Rp 305 Triliun

"Pemerintah harus lebih mengoptimalkan program PEN yang lebih tepat sasaran. Supaya mampu mendorong daya beli konsumsi masyarakat," kata Najib kepada wartawan, Selasa, (3/8).

Najib menekankan, bantuan langsung tunai dan bantuan sosial harus terus digulirkan oleh pemerintah agar siklus perekonomian terjaga

"Fokus bagaimana kita mampu mendorong daya beli masyarakat agar kemudian bangkit. Prioritaskan masyarakat kecil, agar kemudian daya beli itu bisa meningkat," ujarnya.

Ia meminta, pemerintah konsisten dan dispilin dalam penanganan pandemi COVID-19. Bukan hanya sekedar menerapakan PPKM, tetapi juga harus tersturuktur. Pasalnya, kebijakan pembatasan kegiatan telah membuat daya beli masyarakat menurun dan terbatas.

"Ya memang ini kita harus melakukan revolusi sosial dengan masyarakat bersama-sama sehingga kita bisa adaptif dengan situasi dan kondisi sehimgga kita tidak berlarut-larut denhan PPKM dan PPKM Terus dan pemerinyah perlu mendorong stimulus yang betul-betul menyentuh langsung masyarakat," katanya. Najib.

Penyekatan di Jakarta. (Foto: Kanugrahan)
Penyekatan di Jakarta. (Foto: Kanugrahan)

Tercatat, realisasi dana Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) hingga akhir Juli mencapai Rp 305,5 triliun atau 41 persen dari total pagu Rp 744,75 triliun. Dengan rincian realisasi klaster kesehatan Rp 65,55 triliun dan klaster perlindungan sosial sebesar Rp 91,84 triliun dari Rp186,64 triliun

Kemudian realisasi dukungan UMKM dan korporasi mencapai Rp 52,43 triliun dari pagu Rp 162,4 triliun, realisasi klaster prioritas mencapai Rp 47 triliun dari pagu Rp 117,94 triliun, dan realisasi insentif usaha mencapai Rp 43,35 dari pagu Rp 62,83 triliun. (Pon)

Baca Juga:

Rektor Unpad: Kesehatan Terjamin Akan Mendukung Pemulihan Ekonomi

#Pertumbuhan Ekonomi #Pemulihan Ekonomi #Ekonomi #Ekonomi Indonesia
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Presiden Prabowo Bicara Ambisi Ekonomi RI, Target Masuk 4 Besar Dunia pada 2050
Prospek tersebut berkaitan dengan kondisi fundamental ekonomi Indonesia yang dinilainya tetap kuat.
Dwi Astarini - Kamis, 17 September 2026
Presiden Prabowo Bicara Ambisi Ekonomi RI, Target Masuk 4 Besar Dunia pada 2050
Indonesia
Prabowo Ungkap Investasi Rp 1.010 Triliun dan 1,4 Juta Lapangan Kerja Baru, Singgung MBG dan Kopdes Merah Putih
Prabowo menyebut investasi Indonesia mencapai Rp 1.010 triliun hingga Juni 2026 dan berkontribusi membuka sekitar 1,4 juta lapangan kerja.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 17 September 2026
Prabowo Ungkap Investasi Rp 1.010 Triliun dan 1,4 Juta Lapangan Kerja Baru, Singgung MBG dan Kopdes Merah Putih
Indonesia
Prabowo Soroti Inflasi 2,92 Persen dan Investasi Rp1.010 Triliun, Optimistis Ekonomi Indonesia
Presiden Prabowo Subianto optimistis Indonesia bisa masuk 5 besar ekonomi dunia pada 2050. Ia menyoroti inflasi 2,92 persen dan investasi Rp 1.010 triliun.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 17 September 2026
Prabowo Soroti Inflasi 2,92 Persen dan Investasi Rp1.010 Triliun, Optimistis Ekonomi Indonesia
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Indonesia Resmi Keluar dari Keanggotaan World Bank
Beredar konten yang menyebut Indonesia keluar dari keanggotaan World Bank. Cek kebenaran informasinya.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 07 September 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Indonesia Resmi Keluar dari Keanggotaan World Bank
Indonesia
Indonesia Menuju Kapitalisme Negara atau Welfare State? ini Pandangan Para Ekonom
Indonesia diperkirakan menuju kapitalisme negara atau welfare state. Ekonom mengungkapkan risikonya.
Soffi Amira - Jumat, 04 September 2026
Indonesia Menuju Kapitalisme Negara atau Welfare State? ini Pandangan Para Ekonom
Indonesia
Bakom Tegaskan tak Ada Niat Menempatkan BI di Bawah Pemerintah
Independensi tidak boleh mengorbankan koordinasi antarlembaga.
Dwi Astarini - Jumat, 21 Agustus 2026
Bakom Tegaskan tak Ada Niat Menempatkan BI di Bawah Pemerintah
Indonesia
Ekonom Minta Pemerintah tak Intervensi BI, Indonesia Kembali ke Masa Purba
BI merupakan bank sentral yang wewenangnya bebas dari campur tangan pemerintah atau pihak lain.
Dwi Astarini - Jumat, 21 Agustus 2026
Ekonom Minta Pemerintah tak Intervensi BI, Indonesia Kembali ke Masa Purba
Berita Foto
DBS Indonesia Dorong Pembiayaan untuk Lima Sektor Berkelanjutan
Peluncuran Riset: The Sustainability Shift: Indonesia's Industrial Landscape in Five Key Sectors, Opportunities and Risks Jakarta, Kamis (20/8/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 20 Agustus 2026
DBS Indonesia Dorong Pembiayaan untuk Lima Sektor Berkelanjutan
Indonesia
Posisi Utang Luar Negeri Indonesia Naik Lagi, Tembus Rp 8,09 Kuadriliun di Triwulan II-2026
BI melaporkan ULN Indonesia triwulan II-2026 naik 4,4% yoy menjadi USD 453,4 miliar dengan rasio ULN terhadap PDB 30,6%.
Wisnu Cipto - Selasa, 18 Agustus 2026
Posisi Utang Luar Negeri Indonesia Naik Lagi, Tembus Rp 8,09 Kuadriliun di Triwulan II-2026
Lifestyle
6 Jurusan Kuliah dengan Lulusan Paling Banyak Menganggur, Manajemen Teratas
BPS mencatat 1,03 juta pengangguran terdidik per Mei 2026. Simak 6 jurusan kuliah dengan lulusan paling banyak menganggur dan penyebabnya.
ImanK - Senin, 17 Agustus 2026
6 Jurusan Kuliah dengan Lulusan Paling Banyak Menganggur, Manajemen Teratas
Bagikan