Angga Yudha Pratama
Merahputih.com - Aktivis wanita Nahdlatul Ulama Yenny Wahid, mendukung rekonsiliasi antara Joko Widodo (Jokowi) dan Prabowo Subianto. Menurut Yenny, Prabowo adalah sosok negarawan yang mengedepankan kepentingan bangsa dibanding pribadi.
Dia menilai pertemuan Prabowo dengan Jokowi juga akan memberi dampak positif terhadap pendukung masing-masing.
BACA JUGA: Gender dan Usia Harus Jadi Pertimbangan Jokowi dalam Memilih Para Menteri
"Jadi kalau kemudian terartikulasikan dengan pertemuan antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo, ini sangat baik sekali bagi seluruh pengikut kedua belah pihak, dan ini menjadi langkah awal bagi kita untuk membangun bangsa ini ke depannya," ujar Yenny di Jakarta, Kamis (4/7).
Menurutnya, program Jokowi dan Prabowo punya beberapa tujuan yang sama. Keduanya dinilai ingin Indonesia jadi negara besar dan disegani oleh seluruh dunia. "Pasti kedua pemimpin ini menginginkan agar tingkat pengangguran lebih menurun lagi, tingkat kemiskinan menurun lagi," imbuhnya.
Titik persamaan itu, menurutnya, bisa menjadi landasan kerja sama antara Prabowo dan Jokowi. Dia menyebut rekonsiliasi untuk kepentingan rakyat tak akan jadi masalah.
"Di titik inilah kemudian kerja sama bisa dilakukan. Menurut saya, kalau rekonsiliasinya adalah demi menyuarakan kepentingan seluruh masyarakat Indonesia, tidak ada masalah," jelas putri Presiden keempat RI, Abdurahman Wahid ini.
Ia lantas mendukung adanya kelompok oposisi di dalam pemerintahan. Menurutnya, pemerintahan sehat tak terlepas dari kehadiran oposisi yang kritis dan membangun.
"Jadi oposisi itu penting untuk menjaga iklim demokrasi yang sehat tetap terjaga. Tetapi jangan sampai oposisi yang ada itu modelnya seperti di beberapa negara yang hanya menghambat saja," ujar Yenny.
BACA JUGA: Pengamat Sarankan Gerindra Tiru PDIP Jika Ingin Menang Pemilu
Yeny menilai, semakin banyak jumlah partai pendukung di pemerintahan akan kian baik. Sebab, pemerintah akan lebih mudah dalam membuat kebijakan.
"Sebisa mungkin lebih banyak basis dukungan kepada pemerintah di DPR, itu akan memudahkan pemerintah dalam membuat kebijakan," ujarnya. (Knu)
