Persoalan Kampung Bayam Mesti Selesai, Bisa jadi Masalah Politik

MerahPutih.com - Permasalahan Kampung Bayam menarik simpati banyak orang. Sampai saat ini para warga belum diperbolehkan untuk menghuni Rumah Susun (Rusun) Kampung Bayam.

Terkait hal ini, anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PKS, Ahmad Mardono, menilai Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono ingkar janji untuk merelokasi eks warga Kampung Bayam yang menjadi korban penggusuran Jakarta International Stadium (JIS) ke Rusun Kampung Bayam.

Baca Juga:

Warga Kampung Bayam Diberi Pilihan Pindah Selain ke Rusun Nagrak

Sebab, dikatakan Ahmad Mardodo, jika merujuk pada kesepakatan awal, antara warga Kampung Bayam dengan pihak Pemprov DKI, mereka akan mendapatkan haknya di bulan Desember 2023.

"Untuk itu, saya meminta pihak Jakpro maupun Pemprov DKI untuk kembali kepada kesepakatan awal itu," ujar Mardono dalam keterangan tertulisnya, Rabu (24/1).

Ia pun meminta kepada Pj Heru segera menyelesaikan masalah warga Kampung Bayam dengan pendekatan kemanusiaan dan kekeluargaan.

Baca Juga:

Warga Kampung Bayam Eks Gusuran Stadion JIS Mulai Huni Rusun Bersubsidi Nagrak

Hal ini penting dilakukan untuk mencegah permasalahan warga Kampung Bayam meluas menjadi permasalahan sosial dan politik.

"Di antara 64 warga Kampung bayam yang pada kepemimpinan Gubernur Anies menjadi binaan pemda DKI, terdapat anak-anak di bawah umur dan siswa yang masih bersekolah, di mana mereka harus dijaga fisik dan mentalnya," ujar Mardono.

Di tengah kunjungan langsung ke lokasi, dalam rangkaian serap aspirai ke 1 DPRD DKI Jakarta, Mardono mengungkapkan bahwa saat ini masalah Kampung Bayam mulai menarik perhatian banyak pihak, termasuk Komnas HAM.

"Apalagi, warga yang berupaya mendapatkan haknya itu merasa kesulitan mendapatkan akses pasokan air bersih, serta aliran listrik pun dimatikan," tutupnya. (asp)

Baca Juga

Perwakilan Penghuni Eks Kampung Bayam Diajak Survei Rusun