Angga Yudha Pratama
Merahputih.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, mengungkapkan bahwa Peraturan Presiden (Perpres) tentang tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) sedang dalam tahap finalisasi dan diprediksi akan terbit dalam pekan ini.
"Sekarang, ini sedang diselesaikan terkait Perpres Tata Kelola Makan Bergizi. Mudah-mudahan, minggu ini sudah ditandatangani oleh Bapak Presiden," ujar Dadan dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI di Jakarta, Rabu (1/10).
Perpres ini mengatur berbagai aspek krusial, termasuk standar makanan yang layak untuk penerima manfaat, isu sanitasi dan kebersihan, prosedur penanganan korban keracunan, hingga manajemen kebutuhan rantai pasok yang terus membesar.
Baca juga:
Dadan menekankan pentingnya segera menerbitkan Perpres ini untuk memperkuat tata kelola program MBG secara komprehensif.
"Dukungan terhadap program MBG sudah sangat urgent dilakukan, tidak hanya masalah keamanan sanitasi, higienis, penanganan korban, tetapi juga kebutuhan rantai pasok yang semakin besar," tegasnya.
Sebelumnya, Dadan juga melaporkan bahwa hingga 30 September 2025, sebanyak 6.456 penerima manfaat MBG terdampak kasus keracunan. Menanggapi hal ini, BGN telah mengambil tindakan tegas dengan menutup sementara satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) yang terbukti menyebabkan kasus keracunan.
"Jadi, dari hal-hal seperti itu, kita memberikan tindakan bagi SPPG yang tidak mematuhi standar operasional prosedur (SOP) dan menimbulkan kegaduhan kita tutup sementara sampai semua proses perbaikan dilakukan," jelas Dadan.
Selain itu, pemerintah memperketat seleksi penyuplai bahan baku makanan. Setiap SPPG kini diwajibkan memiliki Sertifikat Laik Higienis dan Sanitasi (SLHS) serta alat sterilisasi untuk memastikan semua alat makan yang digunakan penerima manfaat benar-benar steril.
Baca juga:
Cuma 1 dari Total 17 SPPG MBG di Solo Kantongi Sertifikat Laik Higienis dan Sanitasi
Secara umum, kasus keracunan dalam program MBG disebabkan oleh ketidakpatuhan SPPG terhadap SOP yang telah ditetapkan BGN. Sebagai contoh, BGN menetapkan pembelian bahan baku makanan harus dilakukan pada H-2 sebelum disiapkan. Namun, Dadan menemukan masih ada SPPG yang membeli bahan baku terlalu jauh sebelumnya, yakni H-4.
"Menurut Dadan, secara umum kasus keracunan pada program MBG disebabkan ketidakpatuhan SPPG terhadap SOP yang telah ditetapkan," dan "Dadan mengatakan BGN menetapkan bahwa pembelian makanan harus dilakukan pada H-2 sebelum makanan disiapkan. Akan tetapi, masih terdapat SPPG yang membeli bahan baku H-4."
