Perpanjangan PSBB Ketat di DKI Tak Mampu Turunkan Kasus COVID-19

Zulfikar SyZulfikar Sy - Selasa, 02 Februari 2021
Perpanjangan PSBB Ketat di DKI Tak Mampu Turunkan Kasus COVID-19

Petugas yang mengenakan APD membawa peti berisi jenazah dengan protokol COVID-19 di TPU Srengseng Sawah, Jakarta, Kamis (21/1/2021). ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/aww.

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih.com - Perpanjangan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) ketat di Jakarta selama seminggu ini belum mampu menurunkan kasus COVID-19. Malah, tren kasus virus corona cenderung mengalami peningkatan.

"Masih lumayan tinggi, tapi ke depan kita harapkan bisa ada penurunan," Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta Ahmad Riza Patria di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat.

Adapun kondisi keterpakaian ruang perawatan pasien COVID-19 saat ini mencapai 84 persen. Begitu juga ketersediaan ruang ICU, tersisa 16 persen atau 84 persen keterisian pasien corona.

Baca Juga:

Pemprov DKI Pastikan tak Perkecil Luas Makam Jenazah COVID-19

Untuk mengatasi penuhnya ruang perawatan COVID-19, Riza menyampaikan, pihaknya ingin menambah rumah sakit (RS) rujukan COVID-19 dan hotel perawatan pasien COVID-19 tanpa gejala. Penambahan RS ini meningkat juga jumlah ruang perawatan COVID-19.

"Prinsipnya, Pemprov tentu dengan dukungan pempus (pemerintah pusat) selalu berusaha, mengupayakan peningkatan fasilitas, RS, laboratorium, tempat tidur, berbagai fasilitas lain," tuturnya.

Labih lanjut, kata Riza, DKI juga terus melakukan peningkatan tes usap atau swab test PCR terhadap masyarakat Jakarta.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Riza Patria. (Foto: MP/Asropih)
Wakil Gubernur DKI Jakarta Riza Patria. (Foto: MP/Asropih)


Ia pun mengklaim sudah 13 kali lipat dari standar yang diminta organisasi kesehatan dunia atau WHO.

"Kemudian kontribusi kami sudah mencapai 43 persen terhadap kontribusi PCR secara nasional, jadi Jakarta betul-betul mengupayakan melakukan berbagai upaya terkait pencegahan dan penanganan pengendalian COVID-19," tuturnya.

Menekan angka kasus COVID-19, lanjutnya, Pemprov DKI juga terus mengupayakan peningkatan testing, tracing, dan treatment (3T). Hal ini penting untuk mengetahui sejak dini kasus COVID-19 dan langsung ditangani.

Baca Juga:

Wali Kota Solo Klaim PPKM Mampu Tekan Penyebaran COVID-19

Tapi menurut dia, betapa pun aturan yang dibuat Pemda DKI, bila masyarakat abai dalam melaksanakan protokol kesehatan, regulasi untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 itu akan sia-sia.

"Untuk itu kami minta masyarakat yang ada di rumah disiplin, patuh, taat, hidup sehat, hidup seimbang, berjemur, berolahraga, tidur yang cukup," tutupnya. (Asp)

Baca Juga:

DPR Minta Kominfo Lalukan Survei Berkala Terkait Vaksinasi COVID-19

#COVID-19 #DKI Jakarta #Ahmad Riza Patria
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Dinkes DKI Catat 218 Kasus Campak hingga September, tak Ada Laporan Kematian
Langkah cepat yang diambil jajaran Dinkes DKI untuk mencegah penyakit campak salah satunya ialah melalui respons penanggulangan bernama ORI (Outbreak Response Immunization).
Dwi Astarini - Selasa, 09 September 2025
Dinkes DKI Catat 218 Kasus Campak hingga September, tak Ada Laporan Kematian
Indonesia
Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat
Terdapat sejumlah tahapan sebelum penurunan tunjangan perumahan anggota DPRD DKI terealisasi.
Dwi Astarini - Selasa, 09 September 2025
Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat
Indonesia
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Gratiskan Sewa 2 Bulan, UMKM Berebut Tempati Blok M Hub
Respons positif dari UMKM ini tidak terlepas dari berbagai insentif yang ditawarkan pemerintah dengan pemberian sewa gratis kios selama dua bulan.
Dwi Astarini - Senin, 08 September 2025
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Gratiskan Sewa 2 Bulan, UMKM Berebut Tempati Blok M Hub
Indonesia
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Tunggu Keputusan DPRD DKI Terkait dengan Tunjangan Rumah
Besarannya lebih besar ketimbang tunjangan DPR RI.
Dwi Astarini - Minggu, 07 September 2025
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Tunggu Keputusan DPRD DKI Terkait dengan Tunjangan Rumah
Indonesia
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Resmikan Halte Senen yang Rusak Parah saat Kerusuhan, Senin (8/9)
Seluruh layanan moda transportasi juga telah berjalan normal.
Dwi Astarini - Minggu, 07 September 2025
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Resmikan Halte Senen yang Rusak Parah saat Kerusuhan, Senin (8/9)
Indonesia
Pramono Kasi Target ke Atlet Jakarta, Raih Juara Umum PON 2028
Berharap olahraga di Jakarta dan Indonesia semakin marak, mempunyai karakter, serta dapat menjadi identitas bangsa sekaligus penggerak ekonomi nasional.
Dwi Astarini - Minggu, 07 September 2025
Pramono Kasi Target ke Atlet Jakarta, Raih Juara Umum PON 2028
Indonesia
Pramono Tegaskan Perubahan Status PAM Jaya Jadi Persoda demi tak Beratkan APBD
Ini merupakan strategi untuk menerapkan skema pendanaan non-APBD.
Dwi Astarini - Jumat, 05 September 2025
Pramono Tegaskan Perubahan Status PAM Jaya Jadi Persoda demi tak Beratkan APBD
Indonesia
DPRD DKI Janji Siap Kawal Tuntutan Massa Demo soal Anggaran dan Transparansi BUMD Dharma Jaya
DPRD DKI Jakarta berterima kasih atas kontrol sosial yang diberikan para mahasiswa.
Dwi Astarini - Kamis, 04 September 2025
DPRD DKI Janji Siap Kawal Tuntutan Massa Demo soal Anggaran dan Transparansi BUMD Dharma Jaya
Indonesia
Astrid Kuya Ceritakan Penjarahan Rumahnya, Banyak Anak Sekolah Ikut
Oleh sebab itu, Astrid menilai perlunya pendalaman atas pendidikan keagamaan bagii para siswa di sekolah Jakarta.
Dwi Astarini - Kamis, 04 September 2025
Astrid Kuya Ceritakan Penjarahan Rumahnya, Banyak Anak Sekolah Ikut
Indonesia
Anggaran Rp 3,9 Miliar Habis untuk Perbaiki 18 Lampu Lalu Lintas Akibat Demo Anarkis di Jakarta
Perbaikan dilakukan bertahap sejak Senin (1/9)
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 September 2025
Anggaran Rp 3,9 Miliar Habis untuk Perbaiki 18 Lampu Lalu Lintas Akibat Demo Anarkis di Jakarta
Bagikan