Perpanjangan PSBB di Jakarta Perlu Pengetatan Berbasis Lokal

MerahPutih.com - Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB) di Jakarta kembali diperpanjang mulai 26 Januari sampai 8 Februari 2021. Kebijakan ini tetapkan kembali karena tren kasus COVID-19 di DKI terus melonjak.

Sekretaris Fraksi PKS DPRD DKI, Ahmad Yani meminta, semua pihak mendukung kebijakan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan agar penyebaran penyakit corona bisa lebih terkendali dan tidak mengalami peningkatan tiap harinya.

Baca Juga

PPKM Diperpanjang, DPRD DKI Minta Pemerintah Tingkatkan 17 Aspek Ini

Untuk itu, ucap Yani, masyarakat tetap berdisiplin menjalankan protokol kesehatan termasuk selalu memakai masker jika keluar rumah, tidak berkumpul, menghindari keramaian dan selalu menjaga jarak serta rajin mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer.

Para tokoh dan pemimpin lokal seperti tokoh agama, Ketua RT, RW, LMK, Lurah dan Dewan Kota maupun anggota DPRD harus ikut melakukan sosialisasi, edukasi dan imbauan kepada masyarakat untuk semakin ketat menjalankan protokol kesehatan.

Secara khusus Yani meminta, agar penerapan PSBB ini menekankan pada pengetatan berbasis lokal pemukiman. Karena data dari Dinas Kesehatan menunjukkan masih ada 54 RW dengan status Zona Rawan dan 2452 RW yang masih terdapat kasus positif aktif di seluruh Jakarta.

“Saat ini terdapat 25 kelurahan di Jakarta dengan kasus aktif positif tertinggi dengan paling tinggi adalah kelurahan Jagakarsa yang memiliki 312 kasus positif aktif," ucap Yani di Jakarta.

Anggota Komisi B DPRD DKI ini mendorong perkantoran, instansi pemerintah, pusat perbelanjaan dan rumah makan serta pengelola ransportasi publik ikut mematuhi aturan yang ditetapkan dalam PSBB ketat ini, agar membantu penurunan penambahan kasus harian.

“Penularan kasus baru masih banyak terjadi dari tempat bekerja yang kemudian dibawa ke rumah. Sehingga dari klaster perkantoran menyebar menjadi klaster keluarga,” imbuh Yani.

Yani mengatakan, dirinya dapat memahami bila masyarakat dan pelaku usaha memiliki kejenuhan karena harus menerapkan protokol kesehatan.

Tapi, kata dia, hal ini perlu dipahami juga bahwa dengan penularan yang masih tinggi, saat ini semua kamar perawatan di RS rujukan COVID-19 hampir seluruhnya penuh. Sehingga ada orang yang terpapar corona dengan gejala sedang atau berat, akan sulit mendapatkan kamar perawatan di RS dan bisa berakibat fatal.

"Semua pihak harus saling mendukung dalam menjalankan kebijakan perpanjangan PSBB ketat ini khususnya yang berbasis lokal dan pemukiman untuk menekan angka penularan COVID-19 di Jakarta," pungkasnya. (Asp)

Baca Juga

Wagub DKI: PPKM Sebelumnya Belum Efektif Turunkan Kasus COVID-19