Perpanjang Masa PSBB Transisi atau Tidak, Begini Saran PKS kepada Anies

MerahPutih.com - Kasus virus corona di Jakarta terus melonjak tinggi secara signifikan saat pembatasan sosial berskala besar (PSBB) transisi.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pun harus memutuskan hari ini, Kamis (16/7), apakah akan kembali ke PSBB untuk pengetatan aktivitas warga untuk meminimalisir COVID-19 atau memperpanjang masa PSBB transisi menuju new normal.

Baca Juga:

Kasus Corona Meroket, DPRD Minta Anies Berani Rem Darurat PSBB Transisi

Sekretaris Fraksi PKS DPRD DKI Achmad Yani mendukung Anies bila ingin mengembalikan PSBB dengan pengawasan ketat. Yani juga menyarankan kepada Anies untuk evaluasi menyeluruh penerapan PSBB.

Menurut dia, salah satu penyebab melonjaknya kasus COVID-19 di DKI pada PSBB transisi adalah banyaknya jumlah pelanggaran protokol kesehatan. Terutama di transportasi publik dan juga pusat keramaian seperti pasar dan perkantoran.

"Kalau mereka (masyarakat) memang tidak bisa disiplin sebaiknya kembali saja lagi ke PSBB," ujar Yani di Jakarta Kamis (16/7).

Kekhawatiran PKS bukan tidak berdasar, kapasitas rumah sakit yang ada di Jakarta jumlahnya terbatas dan juga jika lonjakan jumlah menjadi tidak terkendali, maka ekonomi juga akan terdampak langsung.

“Semua ini akan berakibat pada ketahanan ekonomi dan sosial Jakarta sebagai ibu kota. Karena itu, jika memang harus PSBB lagi, insyaallah PKS akan mendukung Pak Anies demi terciptanya Jakarta yang lebih baik dan terkendalinya wabah COVID-19," terangnya.

Baca Juga:

PSBB Mau Berakhir, PKS Minta Anies Tak Buka Tempat Hiburan Malam

Yani juga mengingatkan pentingnya ketegasan pemerintah dalam melakukan pengawasan. Jika ada yang melanggar, maka harus diberi hukuman yang memberikan efek jera sehingga masyarakat akan patuh dan tidak melanggar protokol kesehatan.

Misalnya saja, lanjut Yani, masyarakat yang tidak memakai masker saat keluar rumah, baik ke mal, tempat ibadah, dan tempat-tempat keramaian harus diberi hukuman tegas. Juga jika ada tempat usaha yang tidak menerapkan protokol kesehatan, bisa dicabut izin usahanya secara permanen.

“Kami rasa dengan begitu semua pihak akan berpikir jika ingin melanggar protokol kesehatan." tutup Yani. (Asp)

Baca Juga:

Pelanggar Lalu Lintas Saat PSBB Transisi Meroket 50 Persen