Perkara Gibran Digugat Rp 204 T tidak Diterima, PN Solo Berdalih Ranahnya PTUN

MerahPutih.com - Pengadilan Negeri (PN) Solo tidak menerima gugatan perdata perkara nomor 283/Pdt.G/2023/PN Skt dengan nilai tuntutan mencapai Rp204 triliun buntut majunya Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres merujuk putusan Mahkamah Konstitusi.

Penggugat perkara itu adalah Ariyono Lestari dengan tergugat I Almas Tsaqibbirru Re A (pangaju uji materil batas usia capres/cawapres di ML) dan tergugat II Gibran Rakabuming Raka, serta turut tergugat KPU. Gugatan tidak diterima karena materi pokok perkara masuk ranah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)

“Kami dari pihak PN Solo tidak berwenang mengadili apa yang menjadi tuntutan tergugat,” kata Humas Pengadilan Negeri (PN) Solo, Bambang Ariyanto, di kantornya, Jumat (23/2).

Baca Juga:

Gibran Digugat Wanprestasi Rp 10 Juta Biaya Ubah Pasal Syarat Cawapres

Menurut Bambang, putusan gugatan yang diajukan Ariyono itu dipercepat melalui putusan sela. Dikatakannya, isi putusan sela itu mengabulkan eksepsi yang diajukan tergugat II dan turut tergugat.

Bambang menjelaskan PN tidak berwenang untuk mengadili perkara perdata dengan perkara nomor 283/Pdt.G/2023/PN Skt karena substansinya menyinggung terkait putusan MK tentang syarat batas usia Capres-Cawapres.

"Dan dalam pertimbangan itu merupakan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara. Karena bukan merupakan ranah dari PN Surakarta, karena terkait dengan substansinya sendiri menyinggung mengenai termasuk dengan keputusan mahkamah konstitusi," papar dia.

Baca Juga:

KPU Digugat Rp 1 Triliun karena Terima Pendaftaran Pilpres Gibran

Majelis Hakim PN Solo pun menyarankan kepada tergugat agar mengajukan gugatan ke PTUN. "Akhirnya majelis hakim berpendapat dari pada bertele-tele, dan menyalahi azas peradilan cepat, sederhana, biaya ringan itu ya dikabulkan saja dalam eksepsi," tandas Bambang

Diketahui, Gibran Rakabuming Raka, Wali Kota Solo sekaligus cawapres Koalisi Indonesia Maju (KIM), digugat secara perdata di PN Solo membayar ganti rugi Rp 1 juta kepada 204.807.222 WNI sehingga kerugian materiil mencapai Rp 204 triliun.

Dalam gugatan, Gibran dianggap merugikan hak-hak masyarakat sipil, melanggar kontrak politik Wali Kota Solo hingga 2025, dan memanfaatkan putusan MK yang dianggap tidak netral. (Ismail/Jawa Tengah)

Baca Juga:

Digugat Rp 70,5 T Terima Pendaftaran Gibran, KPU Tunggu Panggilan Pengadilan