Pergantian Panglima TNI, Meutya Hafid: Tidak Harus Bergiliran
Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Meutya Hafid hadir rapat fraksi di DPP Golkar, Slipi, Selasa (24/3). (Foto: MP/Bartolomeus Papu)
MerahPutih.com - Wakil Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid menegaskan, komisinya sangat terbuka menerima siapapun calon pengganti Jenderal Gatot Nurmantyo.
Diyakininya, baik AD, AL atau AU pasti sudah melalui seleksi oleh pemerintah untuk diuji di DPR. Oleh sebab itu, Komisi I meyerahkan sepenuh kepada presiden.
"Dari Matra manapun kami terbuka, silahkan. Yang pasti kami yakin pemerintah sudah mengkaji itu," kata Meutya di Komplek Parlemen Jakarta, Senin (27/11).
Menurutnya, berdasarkan pengalaman Komisi I ada sejumlah aspek yang harus dipenuhi calon agar masuk dalam bursa pencalonan.
Jadi, tidak semata-mata harus bergilir, tetapi dilihat dari sisi sosial politik serta kapabilitas calon.
"Tentunya banyak aspek yang perlu dipertimbangkan, bergilir tidak harus menjadi keharusan, dan kami yakin presiden selektif untuk itu," ujar dia.
Terkait siapa yang paling berpotensi? Politisi Golkar ini mengaku menyerahkan kepada Presiden. Namun dia mengatakan hingga saat ini belum menerima nama calon tersebut.
"Belum ada, tapi pada prinsipnya, jika sudah diterima, proses di DPR tidak akan lama. Sebab kami sudah sering melakukan fit and proper test," kata dia. (Fdi)
Bagikan
Berita Terkait
Ancaman Invasi AS dan Kerusuhan Iran, DPR Soroti Keselamatan WNI
Komisi I DPR Minta Kemlu Bergerak Cepat Tangani Kasus Penculikan 4 WNI di Perairan Gabon
Panglima TNI Mau Bentuk Batalyon Olahraga, Atlet Sipil Bakal Direkrut
Manipulasi Gambar Jadi Konten Porno, DPR Dukung Komdigi Blokir Grok AI
Komisi I DPR Soroti Serangan AS ke Venezuela, Hukum Internasional Kian Diabaikan
Pesawat CN-235 Buatan Indonesia Dipakai AS di Operasi Maduro, DPR: Perkuat Alutsista Nasional
Penangkapan Presiden Venezuela Rusak Tatanan Dunia, DPR Minta RI Desak PBB Gelar Sidang Darurat
Diusulkan Jadi Presiden Dewan HAM PBB, DPR: Kepercayaan Dunia terhadap Indonesia akan Meningkat
Resbob Hina Suku Sunda, Komisi I DPR Minta Pelaku Ujaran Kebencian Ditindak Tegas