Pergantian Ketum Golkar Dinilai Pengaruhi Penentuan Paslon di Pilkada Jabar

Ananda Dimas PrasetyaAnanda Dimas Prasetya - Selasa, 13 Agustus 2024
Pergantian Ketum Golkar Dinilai Pengaruhi Penentuan Paslon di Pilkada Jabar

Airlangga Hartarto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (8/11/2023). ANTARA/Mentari Dwi Gayati

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Direktur Eksekutif Ethical Politics, Hasyibulloh Mulyawan, angkat bicara mengenai pengaruh mundurnya Airlangga Hartarto dari kursi Ketua Umum Golkar. Ia mengamati peta politik Pilkada 2024 berpotensi berubah pasca mundurnya Airlangga.

Golkar sebelumnya sudah memberi sinyal kuat bagi kader Gerindra, Dedi Mulyadi untuk maju sebagai calon gubernur di Pilkada Jawa Barat (Jabar). Adapun Jusuf Hamka atau Babah Alun berpeluang besar mendampingi Dedi.

Baca juga:

Keluar dari Golkar, Jusuf Hamka Sebut Politik Kasar dan Keras

Tapi Hasyibuloh menilai sikap Golkar di Pilkada 2024 bisa saja berubah. Hal ini tergantung siapa yang akhirnya duduk di kursi Ketum Golkar. Terlebih Babah Alun juga telah mengundurkan diri dari Golkar dan pencalonan di Pilkada Jabar.

"Kalau sosok yang akan dimunculkan di Pilkada Jabar pasca mundurnya Airlangga saya rasa ini masih dinamis dan tergantung nantinya dari ketum Golkar yang baru," ujarnya kepada MerahPutih.com, Selasa (13/8).

Baca juga:

Surya Paloh Ogah Komentari Mundurnya Airlangga Hartarto dari Ketum Golkar

Oleh karena itu, pria yang karib disapa Iwan ini memandang publik masih harus mencermati dinamika Golkar. Sebab dinamika ini juga akan mempengaruhi konstelasi politik di Pilkada 2024.

Jebolan Magister Ilmu Politik Universitas Nasional ini juga menduga nantinya Ketum baru Golkar pasti punya strategi sendiri terkait pemenangan Pilkada 2024.

"Sehingga kita harus menunggu ketum baru untuk merumuskan strategi di Jabar dan kandidat yang dirasa pantas memenangkan Kontestasi Pilkada di Jawa Barat," ujarnya.

Baca juga:

Pengamat Ungkap Sejumlah Cara Agar ‘Prahara’ Partai Golkar Tak Menimpa Partai Politik Lain

Diketahui, DPP Partai Golkar akan menggelar rapat pleno untuk memilih pelaksana tugas (Plt) ketua umum pengganti Airlangga Hartarto, pada hari ini.

Selain memilih Plt ketum, rapat pleno DPP Golkar juga akan menentukan jadwal musyawarah nasional (munas) atau musyawarah nasional luar biasa (munaslub). (Pon)

#Politik #Pilkada 2024 #Airlangga Hartarto #Golkar
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Aturan Ekspor SDA Satu Pintu Berlaku Besok, Menko Airlangga Jamin Masa Transisi Tanpa Kendala
Pemerintah memastikan kebijakan ekspor Sumber Daya Alam (SDA) satu pintu akan mulai berlaku pada 1 Juni 2026.
Wisnu Cipto - Minggu, 31 Mei 2026
Aturan Ekspor SDA Satu Pintu Berlaku Besok, Menko Airlangga Jamin Masa Transisi Tanpa Kendala
Indonesia
Legislator Golkar Dorong Evaluasi Ekspor Sawit Satu Pintu Lewat DSI, Beberkan Keluhan Petani
Komisi IV DPR RI minta pemerintah evaluasi kebijakan ekspor sawit satu pintu lewat DSI.
Wisnu Cipto - Minggu, 31 Mei 2026
Legislator Golkar Dorong Evaluasi Ekspor Sawit Satu Pintu Lewat DSI, Beberkan Keluhan Petani
Indonesia
KPK Ungkap Dugaan Intervensi Politik Fadia Arafiq dalam Kasus Outsourcing Pemkab Pekalongan
KPK mengungkap dugaan intervensi politik dalam kasus outsourcing di Pemkab Pekalongan. Pegawai outsourcing disebut diduga diarahkan mendukung Fadia Arafiq dalam pilkada.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 29 Mei 2026
KPK Ungkap Dugaan Intervensi Politik Fadia Arafiq dalam Kasus Outsourcing Pemkab Pekalongan
Indonesia
Lagu Mas Bahlil Ganteng Viral di Medsos, Golkar Angkat Suara
Golkar menilai fenomena viral lagu ‘Mas Bahlil Ganteng’ sebagai kreativitas netizen sekaligus bentuk apresiasi terhadap ketum mereka di Kabinet Merah Putih.
Wisnu Cipto - Rabu, 27 Mei 2026
Lagu Mas Bahlil Ganteng Viral di Medsos, Golkar Angkat Suara
Indonesia
Dasco Dukung Putusan MK soal Kuota 30 Persen Perempuan, Bakal Masuk Revisi UU Pemilu
Putusan MK soal kewajiban 30 persen caleg perempuan mendapat dukungan dari Sufmi Dasco Ahmad. DPR memastikan aturan tersebut akan masuk dalam revisi UU Pemilu.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 26 Mei 2026
Dasco Dukung Putusan MK soal Kuota 30 Persen Perempuan, Bakal Masuk Revisi UU Pemilu
Indonesia
Pemerintah Istimewakan AS, Dikecualikan Aturan Devisa Hasil Ekspor
Pemerintah menurunkan batas konversi DHE valuta asing ke rupiah dari sebelumnya 100 persen menjadi maksimal 50 persen.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 22 Mei 2026
Pemerintah Istimewakan AS, Dikecualikan Aturan Devisa Hasil Ekspor
Indonesia
Aturan Baru DHE SDA Berlaku 1 Juni 2026, Eksportir Wajib Simpan Devisa di RI
Pemerintah resmi merevisi aturan DHE SDA mulai 1 Juni 2026. Eksportir wajib menempatkan 100 persen devisa hasil ekspor ke sistem keuangan Indonesia.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 20 Mei 2026
Aturan Baru DHE SDA Berlaku 1 Juni 2026, Eksportir Wajib Simpan Devisa di RI
Indonesia
Pemerintah Bentuk Satgas Percepatan Ekonomi, Sikapi Penutupan Selat Hormuz
Mandat utama dari satgas itu mempercepat implementasi program prioritas pemerintah secara terintegrasi dan kolaboratif.
Dwi Astarini - Minggu, 03 Mei 2026
Pemerintah Bentuk Satgas Percepatan Ekonomi, Sikapi Penutupan Selat Hormuz
Indonesia
Pemerintah Nolkan Bea Masuk LPG dan Bahan Baku Plastik, Bantu Tekan Biaya Industri
Pemerintah menurunkan bea masuk LPG dari 5% menjadi 0% untuk menjaga daya beli dan mendukung industri. Kebijakan berlaku selama 6 bulan.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 28 April 2026
Pemerintah Nolkan Bea Masuk LPG dan Bahan Baku Plastik, Bantu Tekan Biaya Industri
Indonesia
Pemerintah Bebaskan Bea Masuk Bahan Baku Plastik Impor
kebijakan itu juga diterapkan guna menjaga stabilitas harga di sektor kemasan agar tidak mendorong kenaikan harga makanan dan minuman.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 28 April 2026
Pemerintah Bebaskan Bea Masuk Bahan Baku Plastik Impor
Bagikan