Pergantian Ketum Golkar Dinilai Pengaruhi Penentuan Paslon di Pilkada Jabar

Ananda Dimas PrasetyaAnanda Dimas Prasetya - Selasa, 13 Agustus 2024
Pergantian Ketum Golkar Dinilai Pengaruhi Penentuan Paslon di Pilkada Jabar

Airlangga Hartarto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (8/11/2023). ANTARA/Mentari Dwi Gayati

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Direktur Eksekutif Ethical Politics, Hasyibulloh Mulyawan, angkat bicara mengenai pengaruh mundurnya Airlangga Hartarto dari kursi Ketua Umum Golkar. Ia mengamati peta politik Pilkada 2024 berpotensi berubah pasca mundurnya Airlangga.

Golkar sebelumnya sudah memberi sinyal kuat bagi kader Gerindra, Dedi Mulyadi untuk maju sebagai calon gubernur di Pilkada Jawa Barat (Jabar). Adapun Jusuf Hamka atau Babah Alun berpeluang besar mendampingi Dedi.

Baca juga:

Keluar dari Golkar, Jusuf Hamka Sebut Politik Kasar dan Keras

Tapi Hasyibuloh menilai sikap Golkar di Pilkada 2024 bisa saja berubah. Hal ini tergantung siapa yang akhirnya duduk di kursi Ketum Golkar. Terlebih Babah Alun juga telah mengundurkan diri dari Golkar dan pencalonan di Pilkada Jabar.

"Kalau sosok yang akan dimunculkan di Pilkada Jabar pasca mundurnya Airlangga saya rasa ini masih dinamis dan tergantung nantinya dari ketum Golkar yang baru," ujarnya kepada MerahPutih.com, Selasa (13/8).

Baca juga:

Surya Paloh Ogah Komentari Mundurnya Airlangga Hartarto dari Ketum Golkar

Oleh karena itu, pria yang karib disapa Iwan ini memandang publik masih harus mencermati dinamika Golkar. Sebab dinamika ini juga akan mempengaruhi konstelasi politik di Pilkada 2024.

Jebolan Magister Ilmu Politik Universitas Nasional ini juga menduga nantinya Ketum baru Golkar pasti punya strategi sendiri terkait pemenangan Pilkada 2024.

"Sehingga kita harus menunggu ketum baru untuk merumuskan strategi di Jabar dan kandidat yang dirasa pantas memenangkan Kontestasi Pilkada di Jawa Barat," ujarnya.

Baca juga:

Pengamat Ungkap Sejumlah Cara Agar ‘Prahara’ Partai Golkar Tak Menimpa Partai Politik Lain

Diketahui, DPP Partai Golkar akan menggelar rapat pleno untuk memilih pelaksana tugas (Plt) ketua umum pengganti Airlangga Hartarto, pada hari ini.

Selain memilih Plt ketum, rapat pleno DPP Golkar juga akan menentukan jadwal musyawarah nasional (munas) atau musyawarah nasional luar biasa (munaslub). (Pon)

#Politik #Pilkada 2024 #Airlangga Hartarto #Golkar
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Pemerintah Siapkan Bermacam Bantuan, Genjot Ekonomi Kuartal IV-2026
Kebijakan itu di antaranya pembukaan rekening untuk warga negara dengan usia 17 tahun ke atas, bantuan pangan, hingga Bantuan Subsidi Upah (BSU).
Dwi Astarini - Kamis, 01 Oktober 2026
Pemerintah Siapkan Bermacam Bantuan, Genjot Ekonomi Kuartal IV-2026
Indonesia
PPh 21 Ditanggung Pemerintah Bakal Diperluas, Pekerja Gaji di Bawah Rp 10 Juta Dapat Keringanan
Pemerintah berencana memperluas PPh 21 Ditanggung Pemerintah untuk pekerja bergaji di bawah Rp 10 juta. Kebijakan ditargetkan mencakup 7,5 juta pekerja.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 01 Oktober 2026
PPh 21 Ditanggung Pemerintah Bakal Diperluas, Pekerja Gaji di Bawah Rp 10 Juta Dapat Keringanan
Indonesia
Sarmuji Dari Pengurus Koperasi Mahasiswa Menjadi Menteri Perindustrian
Karier politiknya kemudian berlanjut di parlemen yang terpilih menjadi anggota DPR RI di tahun 2014,
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 01 Oktober 2026
Sarmuji Dari Pengurus Koperasi Mahasiswa Menjadi Menteri Perindustrian
Indonesia
Petinggi Golkar Di Kabinet ; Bahlil Jadi Menko, Sarmuji Jadi Memperin
Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar M Sarmuji juga merapat ke Istana jelang pelantikan tersebut. Dia mengaku mendapat tugas untuk membantu Presiden Prabowo di bidang perindustrian.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 01 Oktober 2026
Petinggi Golkar Di Kabinet ; Bahlil Jadi Menko, Sarmuji Jadi Memperin
Indonesia
Parliamentary Threshold Naik, Proses Regenerasi Kader Politik Bakal Terpengaruh
peningkatan ambang batas juga dinilai bakal memberi tantangan berat bagi partai politik yang meraih suara di kisaran 1 - 3 perse
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 30 September 2026
Parliamentary Threshold Naik, Proses Regenerasi Kader Politik Bakal Terpengaruh
Indonesia
Simpanan Warga di Koperasi Diusulkan Dijamin LPS
Persoalan tersebut dapat diselesaikan dengan melibatkan Komisi XI DPR RI, termasuk untuk mengamandemen undang-undang yang diperlukan.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 25 September 2026
Simpanan Warga di Koperasi Diusulkan Dijamin LPS
Indonesia
Antisipasi Risiko Inflasi, Pemerintah Mitigasi El Nino dan Cuaca Ekstrem
Mitigasi dilakukan melalui optimalisasi pengelolaan air irigasi, percepatan dan pengaturan pola tanam, pemetaan wilayah rawan, penguatan early warning system, serta koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID).
Dwi Astarini - Kamis, 24 September 2026
Antisipasi Risiko Inflasi, Pemerintah Mitigasi El Nino dan Cuaca Ekstrem
Indonesia
Legislator Golkar Komentari Usul Dapil Nasional: Menarik, tapi jangan Bikin Bingung
Sistem tersebut menarik karena partai politik memiliki peran dalam menentukan calon yang memperoleh mandat rakyat.
Dwi Astarini - Rabu, 23 September 2026
Legislator Golkar Komentari Usul Dapil Nasional: Menarik, tapi jangan Bikin Bingung
Indonesia
Hingga Akhir 2026, Pemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tak Bakal Naik
Pemerintah memastikan harga bahan bakar minyak (BBM) tidak naik hingga akhir 2026.
Yusuf Abdillah - Rabu, 23 September 2026
Hingga Akhir 2026, Pemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tak Bakal Naik
Indonesia
Menko Airlangga: Industri Tekstil Bukan Sunset Industry, Masih Terbuka Ruang Ekspansi
Airlangga Hartarto menyebut industri tekstil bukan sunset industry. Sektor TPT menyumbang 0,97% PDB, menyerap 4 juta tenaga kerja dan ekspor US$12 miliar.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 23 September 2026
Menko Airlangga: Industri Tekstil Bukan Sunset Industry, Masih Terbuka Ruang Ekspansi
Bagikan