Peretasan Data Pribadi via Media Sosial Semakin Masif, Masyarakat Diminta Waspadai

Andika PratamaAndika Pratama - Minggu, 22 Desember 2019
Peretasan Data Pribadi via Media Sosial Semakin Masif, Masyarakat Diminta Waspadai

Ilustrasi perlindungan data pribadi. Foto:Net

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih.com - Ketua DPC GMNI Tangsel Zein Nasution meminta RUU Perlindungan Data Peribadi segera disahkan menjadi undang-undang agar hak-hak masyarakat terlindungi. Zein memaparkan erbagai praktik penyalahgunaan data pribadi semakin marak dan merugikan publik.

Zein mencontohkan, berbagai kasus peretasan akun media sosial di dalam negeri dan skandal bocornya 87 juta pengguna Facebook di Amerika memantik kekhawatiran masyarakat

Baca Juga

Menjelang Akhir Tahun, Ancaman Penjahat Siber semakin Meningkat

"Untuk itu regulasi perlindungan data pribadi sangat penting karena berkaitan dengan kedaulatan data bagi setiap warga negara", tegas Zein kepada Merahputih.com, Sabtu (21/12)

Ketua GMNI Tangsel ini menegaskan bahwa Indonesia membutuhkan segera regulasi yang berkaitan dengan kedaulatan data pribadi. Pentingnya perlindungan data pribadi merupakan keniscayaan di era revolusi digital.

ilustrasi  (Foto: Pexels/Soumil Kumar)
ilustrasi (Foto: Pexels/Soumil Kumar)

Zein mengungkapkan, sejumlah contoh kasus yang sering terjadi hingga saat ini, antara lain adalah banyaknya penawaran asuransi, promo berbagai produk dari pihak tidak dikenal yang masuk melalui telepon, sms, email dan akun pribadi tanpa permisi.

Zein mengatakan, Globalisasi diera digital yang sudah demikian masif telah menembus batas batas negara. Dunia telah dikendalikan oleh teknologi smartphone dengan jaringan internet. Kemajuan teknologi tersebut di satu sisi memudahkan manusia, tapi di saat bersamaan membawa dampak negatif.

Baca Juga

Kepala BSSN Sebut Indonesia Tengah Alami Serangan Siber dari Berbagai Sisi

Zein mengaku prihatin, karena sudah banyak kasus kejahatan cyber seperti peretasan email, WhatsApp, akun media sosial masih terus terjadi dan terkesan ada pembiaran.

Oleh karena itu semua pihak perlu mendorong Rancangan Undang-undang Perlindungan Data Pribadi atau RUU PDP agar segera disahkan menjadi undang-undang.

"Dengan adanya undang-undang tersebut, pengumpulan, penyimpanan, hingga pemanfaatan data pribadi akan diatur agar bisa melindungi hak privasi seseorang," ujarnya.

Zein berharap, RUU PDP ini segera dibahas antara DPR dan Pemerintah dan segera disahkan agar data pribadi terlindungi dan aparat penegak hukum memiliki landasan yuridis dalam memberantas kejahatan cyber yang sudah meresahkan masyarakat.

Baca Juga

Pentingnya Mendorong RUU Keamanan Siber

"UU PDP sangat penting karena data adalah jenis kekayaan baru bangsa kita, kini data lebih berharga dari minyak dan emas", pungkas ketua GMNI Tangerang Selatan. (Knu)

#Badan Siber Dan Sandi Negara
Bagikan
Ditulis Oleh

Andika Pratama

Berita Terkait

Indonesia
Ribuan Malware Mengintai, Inilah 3 'Dosa' Fatal yang Bikin Data Anda Ludes!
Meskipun BSSN sering mengirimkan notifikasi potensi serangan siber, hanya sekitar 27-29 persen instansi atau organisasi yang menanggapi laporan tersebut
Angga Yudha Pratama - Selasa, 29 Juli 2025
Ribuan Malware Mengintai, Inilah 3 'Dosa' Fatal yang Bikin Data Anda Ludes!
Indonesia
Presiden Prabowo Batal Lantik Wakil Kepala BSSN
Pratama Persadha sebelumnya digadang-gadang akan dilantik sebagai Wakil Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
Frengky Aruan - Rabu, 19 Februari 2025
Presiden Prabowo Batal Lantik Wakil Kepala BSSN
Indonesia
Operasi Pengamanan Siber Pilkada Serentak 2024 akan Dipantau dari Jakarta
Semua perangkat sudah dilakukan pengecekan
Angga Yudha Pratama - Jumat, 08 November 2024
Operasi Pengamanan Siber Pilkada Serentak 2024 akan Dipantau dari Jakarta
Indonesia
Badan Siber Diperintahkan Lakukan Mitigasi Saat Pilkada
Kecepatan dan ketepatan informasi merupakan hal yang sangat penting agar permasalahan yang terjadi dapat segera diantisipasi
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 26 Agustus 2024
Badan Siber Diperintahkan Lakukan Mitigasi Saat Pilkada
Indonesia
DPR Minta Pemerintah Evaluasi SDM Dunia Siber
Anggota Komisi I DPR RI meminta pemerintah untuk melakukan investigasi dan melakukan evaluasi sumber daya manusia (SDM) di lembaga-lembaga siber negara.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 13 Agustus 2024
DPR Minta Pemerintah Evaluasi SDM Dunia Siber
Indonesia
DPR Desak Pemerintah Lakukan Audit Keamanan Siber
Anggota Komisi I DPR RI Sukamta mengusulkan agar Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menyusun program kerja audit forensik keamanan siber.
Mula Akmal - Kamis, 14 September 2023
DPR Desak Pemerintah Lakukan Audit Keamanan Siber
Fun
Perkuat Keamanan Siber, Huawei dan BSSN Tingkatkan Kerjasama
Pelatihan keamanan siber dapat terus dilakukan sesuai dengan perkembangan teknologi terkini.
Hendaru Tri Hanggoro - Sabtu, 17 Juni 2023
Perkuat Keamanan Siber, Huawei dan BSSN Tingkatkan Kerjasama
Bagikan