Polri Percepat Pembentukan Direktorat Siber di Seluruh Polda

Ikhsan Aryo DigdoIkhsan Aryo Digdo - Rabu, 21 Februari 2024
Polri Percepat Pembentukan Direktorat Siber di Seluruh Polda

: Kepala Puslitbang Polri, Brigjen Iswyoto Agoeng Lesmana Doeta. (Foto: Dok Humas Polri)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Polri bergerak cepat menghadapi tantangan kejahatan siber yang semakin kompleks dengan mempersiapkan pembentukan pasukan siber di setiap Polda seluruh Indonesia.

Langkah ini dilakukan dalam rangka mewujudkan visi Polri 4.0 dalam menghadapi era digital.

Baca Juga:

Moeldoko Sebut Pemerintah Berhasil Tekan Angka Kematian Petugas Pemilu

Menurut Kapuslitbang Polri, Brigjen Iswyoto Agoeng Lesmana Doeta, pembentukan Direktorat Reskrim Siber di setiap Polda diharapkan dapat meningkatkan respons dan efisiensi dalam menangani kasus-kasus kejahatan siber yang semakin merajalela.

“Pembentukan Direktorat Reskrim Siber di setiap Polda diharapkan dapat meningkatkan respons dan efisiensi dalam menangani kasus-kasus kejahatan siber yang semakin kompleks,” ujar Iswyoto di Jakarta, Rabu (21/2).

Menurut dia, langkah ini juga diikuti dengan penelitian dan pengembangan di Siber Polri untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas penyidik siber serta menata struktur organisasi Subdirektorat di tingkat Polda.

Baca Juga:

Alasan KPU Sempat Hentikan Sementara Sirekap

Sementara itu, Analis Utama Puslitbang Polri Kombes Ade Djadja Subagdja mengungkapkan bahwa meningkatnya serangan malware dan kejahatan siber menunjukkan bahwa kapasitas yang dimiliki oleh DIT Tipidsiber Bareskrim Polri saat ini telah mencapai titik overload.

“Pembentukan pasukan siber di setiap Polda menjadi solusi untuk mengatasi tantangan kejahatan virtual yang semakin kompleks,” ujar Ade Djadja.

Dia menuturkan, penelitian dan pengembangan di Siber Polri perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas penyidik siber.

“Termasuk menata struktur organisasi Subdirektorat di tingkat Polda,” tutup Ade.

Adapun Direktorat Siber didirikan di Polda Metro Jaya, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Selain itu, Polda Sumatera Utara, Bali, Sulawesi Tengah, Kalimantan Timur, dan Papua. (knu)

Baca Juga:

Ratusan TPS di Papua Belum Lakukan Pencoblosan

#Polri
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Jelang HUT ke-81 RI, Prabowo Resmikan 3.395 Jembatan dan 3.000 Sumber Air
Jelang HUT ke-81 RI, Presiden Prabowo meresmikan 3.395 jembatan dan 3.000 sumber air yang dibangun TNI dan Polri di seluruh Indonesia.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 13 Agustus 2026
Jelang HUT ke-81 RI, Prabowo Resmikan 3.395 Jembatan dan 3.000 Sumber Air
Indonesia
Resmikan Ribuan Jembatan dan Sumber Air, Presiden Prabowo: Kita Perlu Investasi Besar-besaran
Proyek infrastruktur seperti ini perlu dibangun untuk memberikan manfaat bagi rakyat.
Dwi Astarini - Kamis, 13 Agustus 2026
Resmikan Ribuan Jembatan dan Sumber Air, Presiden Prabowo: Kita Perlu Investasi Besar-besaran
Indonesia
Prabowo Ingatkan Polri: jangan cuma Hadir di Pusat Perekonomian
Secara khusus, ia menyoroti kerja kepolisian yang dilakukan hingga ke wilayah terpencil dan desa.
Dwi Astarini - Kamis, 13 Agustus 2026
Prabowo Ingatkan Polri: jangan cuma Hadir di Pusat Perekonomian
Indonesia
Resmikan Jembatan dan Sumber Mata Air, Begini Pidato Presiden Puji TNI dan Polri
Kepala Negara menyebut langkah yang diambil oleh TNI dan Polri itu merupakan sebuah misi mulia dan bentuk pengabdian kepada masyarakat Indonesia.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 13 Agustus 2026
Resmikan Jembatan dan Sumber Mata Air, Begini Pidato Presiden Puji TNI dan Polri
Indonesia
DPR soal TNI Ikut Jaga Kamtibmas: Sinergi Boleh, tapi jangan Ambil Wewenang Polri
Sinergi harus tetap dilaksanakan secara terukur, profesional, sesuai kewenangan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dwi Astarini - Kamis, 13 Agustus 2026
DPR soal TNI Ikut Jaga Kamtibmas: Sinergi Boleh, tapi jangan Ambil Wewenang Polri
Indonesia
Dibidik KPK, Pejabat Bea Cukai Dedi Congor Sudah Tersangka di Polri Sejak 2023
Pejabat Bea Cukai Madya, Ahmad Dedi alias Dedi Congor, sudah ditetapkan tersangka gratifikasi oleh Polri sejak 2023.
Wisnu Cipto - Selasa, 11 Agustus 2026
Dibidik KPK, Pejabat Bea Cukai Dedi Congor Sudah Tersangka di Polri Sejak 2023
Indonesia
Polri Tepis Sertifikat Pramuka Garuda 'Jalur Tol' Jadi Polisi, Tetap Harus Lulus Seleksi
Polri menegaskan sertifikat Pramuka Garuda hanya dokumen pendukung seleksi. Calon anggota tetap wajib mengikuti tes sesuai aturan rekrutmen Polri.
Wisnu Cipto - Minggu, 09 Agustus 2026
Polri Tepis Sertifikat Pramuka Garuda 'Jalur Tol' Jadi Polisi, Tetap Harus Lulus Seleksi
Indonesia
Hanya 7 Profesi Sipil Boleh Punya Senjata Api di Indonesia, Cek Syarat dan Aturannya!
Polri menegaskan kepemilikan senjata api sipil di Indonesia hanya untuk profesi tertentu. Calon pemilik wajib lolos tes kesehatan, psikologi, sertifikat menembak, dan screening Polri.
Wisnu Cipto - Minggu, 09 Agustus 2026
Hanya 7 Profesi Sipil Boleh Punya Senjata Api di Indonesia, Cek Syarat dan Aturannya!
Indonesia
Pengamat Sebut Regenerasi Kapolri Keniscayaan, Keputusan Tetap Hak Prerogatif Presiden
Pergantian Kapolri merupakan bagian dari regenerasi organisasi yang wajar dan harus ditempatkan dalam koridor konstitusi, bukan didorong tekanan demonstrasi.
Dwi Astarini - Kamis, 06 Agustus 2026
Pengamat Sebut Regenerasi Kapolri Keniscayaan, Keputusan Tetap Hak Prerogatif Presiden
Indonesia
Tanggapi Isu Surpres Pergantian Kapolri, Listyo Sigit: Itu Hak Prerogatif Presiden
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memastikan isu surpres pergantian Kapolri tidak memengaruhi kinerja Polri.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 05 Agustus 2026
Tanggapi Isu Surpres Pergantian Kapolri, Listyo Sigit: Itu Hak Prerogatif Presiden
Bagikan