Eddy Flo
Merahputih Hukum - Persoalan pengangguran di tanah air belum sepenuhnya dituntaskan. Namun, muncul lagi persoalan baru yang dinilai akan menambah sulit tenaga kerja Indonesia untuk bersaing. Baru-baru ini secara legal pemerintah melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) meresmikan pasar bebas bagi pekerja asing.
Melalui pengesahan Permenaker Nomor 35 / 2015, artinya pemerintah sudah tidak punya tanggungjawab memprioritaskan tenaga kerja dalam negeri untuk lebih banyak lagi diserap perusahaan.
Sebelumnya, Permenaker Nomor 16 / 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing direvisi dengan Permenaker Nomor 35/ 2015.
Padahal, pasal 3 ayat 1 Permenaker 16/2015 berbunyi jika pemberi kerja mempekerjakan 1(satu) orang Tenaga Kerja Asing, maka wajib menyerap tenaga Kerja Indonesia sekurang kurangnya 10 orang pada perusahaan pemberi kerja yang sama.
Menanggapi hal itu, Anggota Komisi IX DPR RI, Rieke Diah Pitaloka, mengatakan pemerintah telah menghilangkan perlindungan terhadap pekerja dalam negeri dan mempersempit penerimaan perusahaan terhadap pekerja lokal.
"Ini merupakan bukti kurangnya proteksi pemerintah terhadap pekerja, pemerintah juga secara langsung telah meliberalisasi pasar kerja sehingga pekerja lokal akan semakin terjepit ditengah arus besar globalisasi," katanya melalui siaran pers, kepada merahputih.com, Senin (2/11).
Seharusnya, kata Rieke regulasi yang dibuat oleh pemerintah harus menghadirkan peran negara untuk lebih mengutamakan dan memperhatikan lapangan kerja bagi warga negaranya bukan sebaliknya.
"Saya khawatir dengan Permenaker ini, sebentar lagi kita akan menghadapi MEA, justru pelegalan melalui Permen ini, pekerja asing akan semakin membanjiri lahan kerja tanah air, sehingga menjadikan tenaga lokal tersingkir," tukasnya. (Fdi)
Baca Juga:
