Perangi Korupsi di Jakarta, Pramono Minta KPK Awasi Pengadaan Barang dan Jasa

Soffi AmiraSoffi Amira - Senin, 24 Maret 2025
Perangi Korupsi di Jakarta, Pramono Minta KPK Awasi Pengadaan Barang dan Jasa

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung. (Foto: MerahPutih.com/Ponco)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, bersama jajaran Pemprov DKI Jakarta menyambangi Gedung KPK, Jakarta Selatan, pada Senin (24/3).

Pada kunjungan itu, Pramono bertemu dengan Ketua KPK, Setyo Budiyanto dan elite lainnya. Tujuan dari silaturahmi ini adalah ingin memperkuat pengawasan dan pencegahan korupsi dalam pengadaan barang dan jasa di Jakarta.

Pramono menuturkan, pihaknya ingin adanya pendampingan dan pengawasan menyeluruh dari KPK, mulai dari perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, pelayanan publik, barang milik daerah, hingga area Monitoring Center for Prevention.

"Intinya adalah Pemerintah DKI dalam kepemimpinan saya ingin segala sesuatunya dilakukan pendampingan dan pengawasan secara menyeluruh," ujar Pramono.

Baca juga:

Pramono Anung Libatkan KPK Pantau Kebijakan Pemprov Jakarta

Melalui penguatan pengawasan, Pramono ingin pencegahan korupsi di Pemprov DKI mengalami perbaikan signifikan.

Ia juga menegaskan komitmen Pemprov DKI Jakarta untuk membuka diri terhadap pengawasan, termasuk di Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

"Hal ini mudah-mudahan akan memperbaiki sistem pemerintahan di Jakarta kemudian lebih lebih baik dan juga lebih terukur itu," katanya.

Pramono ingin berbagai proyek besar yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta mendapatkan supervisi khusus dari KPK, sehingga bisa mencegah terjadinya korupsi. Ia juga mengatakan, kasus-kasus yang belum selesai akan menjadi catatan bagi Pemprov DKI Jakarta.

Baca juga:

Aksi Unjuk Rasa KIM-Indonesia Desak KPK Usut Dugaan Korupsi Bupati Banggai

"Yang belum selesai tentunya itu menjadi catatan dan kami juga akan, kalau memang kasus itu belum berhenti tentunya Pemerintah Jakarta juga mempersiapkan diri untuk itu," ucap Pramono.

Sekretaris Jenderal KPK, Cahya Hardianto menyampaikan, pimpinan KPK menyambut baik langkah Pemprov DKI Jakarta dan menegaskan komitmen KPK untuk bersinergi dalam upaya pencegahan korupsi.

"Jadi pimpinan menyambut baik. Juga tadi harapan ke depan dari pimpinan KPK untuk sinergi dengan Pemprov DKI Jakarta akan tetap terus berjalan," kata Cahya.

Baca juga:

Pramono Tegaskan Penerima KJP Plus Gratis Masuk Wisata dan Museum di Jakarta

Pada pertemuan ini, pimpinan KPK juga mengingatkan sejumlah hal, termasuk dalam hal pengadaan barang dan jasa. Kepada Pramono, KPK pun menekankan pentingnya optimalisasi pendapatan daerah dan efisiensi anggaran APBD.

"Kemudian juga hal-hal yang mungkin pernah terjadi di provinsi lain tadi juga disampaikan agar jangan sampai itu terjadi di Jakarta," tutupnya. (Asp)

#Pramono Anung #KPK #Antikorupsi
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung bakal Tertibkan Pihak yang Tarik Biaya Rp 500 Ribu Motret di Tebet Eco Park
Pramono bahkan baru mengetahui ada komunitas fotografi yang meminta uang dari warga yang memotret di taman sana.
Dwi Astarini - Senin, 20 Oktober 2025
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung bakal Tertibkan Pihak yang Tarik Biaya Rp 500 Ribu Motret di Tebet Eco Park
Indonesia
KPK Tanggapi Pernyataan Mahfud soal Proyek Whoosh: Kasus Korupsi Bisa Diusut Lewat Case Building
Jubir KPK sebut laporan dari masyarakat maupun tokoh publik merupakan bagian penting dari partisipasi publik dalam pemberantasan korupsi.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 20 Oktober 2025
KPK Tanggapi Pernyataan Mahfud soal Proyek Whoosh: Kasus Korupsi Bisa Diusut Lewat Case Building
Indonesia
Novel Baswedan: TWK KPK Manipulatif, Pimpinan Baru Jangan Lanjutkan Kebijakan Firli
Novel tegaskan proses TWK yang menjadi dasar pemberhentian puluhan pegawai itu sarat dengan manipulasi dan pelanggaran hukum.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 20 Oktober 2025
Novel Baswedan: TWK KPK Manipulatif, Pimpinan Baru Jangan Lanjutkan Kebijakan Firli
Indonesia
Eks Penyidik KPK Desak Prabowo Aktifkan Kembali 57 Pegawai Korban TWK: Saatnya Buktikan Perubahan!
Pengembalian hak konstitusional para pegawai yang diberhentikan melalui TWK menjadi langkah konkret untuk menandai perbedaan KPK di bawah Setyo Budiyanto.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 20 Oktober 2025
Eks Penyidik KPK Desak Prabowo Aktifkan Kembali 57 Pegawai Korban TWK: Saatnya Buktikan Perubahan!
Berita Foto
KPK Perpanjang Masa Penahanan Mantan Wamenaker Immanuel Ebenezer Alias Noel
Tersangka kasus dugaan pemerasan terkait sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Kemnaker Immanuel Ebenezer (kanan) berjalan keluar gedung usai menjalani pemeriksaan lanjutan di Gedung Merah Putih KPK Jakarta, Jumat (17/10/2025).
Didik Setiawan - Jumat, 17 Oktober 2025
KPK Perpanjang Masa Penahanan Mantan Wamenaker Immanuel Ebenezer Alias Noel
Indonesia
Pasar Taman Puring Belum Diperbaiki usai Kebakaran, Pramono Ungkap Alasannya
Pasar Taman Puring belum diperbaiki usai mengalami kebakaran. Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengungkapkan alasannya.
Soffi Amira - Jumat, 17 Oktober 2025
Pasar Taman Puring Belum Diperbaiki usai Kebakaran, Pramono Ungkap Alasannya
Indonesia
Usai Konsultasi ke KPK, Pramono Anung Putuskan Bangun RS di Lahan Sumber Waras pada 2026
11 Tahun mengendap, lahan Sumber Waras akhirnya bakal dibangun rumah sakit baru oleh Pemprov DKI.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 17 Oktober 2025
Usai Konsultasi ke KPK, Pramono Anung Putuskan Bangun RS di Lahan Sumber Waras pada 2026
Indonesia
Revitalisasi Pasar Taman Puring Mandek, Gubernur Pramono Tunggu Pedagang 'Damai'
Pasar Taman Puring diketahui sempat dilanda kebakaran pada 28 Juli 2025, yang menghanguskan sekitar 600 kios
Angga Yudha Pratama - Jumat, 17 Oktober 2025
Revitalisasi Pasar Taman Puring Mandek, Gubernur Pramono Tunggu Pedagang 'Damai'
Indonesia
KPK Tegaskan WNA yang Pimpin BUMN Tetap Wajib Lapor LHKPN dan Bisa Diusut jika Korupsi
KPK tetap memiliki kewenangan untuk menindak WNA yang menjabat di BUMN apabila terlibat dalam tindak pidana korupsi.
Dwi Astarini - Jumat, 17 Oktober 2025
KPK Tegaskan WNA yang Pimpin BUMN Tetap Wajib Lapor LHKPN dan Bisa Diusut jika Korupsi
Indonesia
KPK Telusuri Jejak Uang Rp 1,2 Triliun di Kasus Lukas Enembe, Pramugari hingga Pengusaha Diperiksa
KPK mendalami kasus dugaan korupsi dana penunjang operasional serta program peningkatan pelayanan kedinasan era Gubernur Lukas Enembe.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 17 Oktober 2025
KPK Telusuri Jejak Uang Rp 1,2 Triliun di Kasus Lukas Enembe, Pramugari hingga Pengusaha Diperiksa
Bagikan