Perangi Korupsi di Jakarta, Pramono Minta KPK Awasi Pengadaan Barang dan Jasa

Soffi AmiraSoffi Amira - Senin, 24 Maret 2025
Perangi Korupsi di Jakarta, Pramono Minta KPK Awasi Pengadaan Barang dan Jasa

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung. (Foto: MerahPutih.com/Ponco)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, bersama jajaran Pemprov DKI Jakarta menyambangi Gedung KPK, Jakarta Selatan, pada Senin (24/3).

Pada kunjungan itu, Pramono bertemu dengan Ketua KPK, Setyo Budiyanto dan elite lainnya. Tujuan dari silaturahmi ini adalah ingin memperkuat pengawasan dan pencegahan korupsi dalam pengadaan barang dan jasa di Jakarta.

Pramono menuturkan, pihaknya ingin adanya pendampingan dan pengawasan menyeluruh dari KPK, mulai dari perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, pelayanan publik, barang milik daerah, hingga area Monitoring Center for Prevention.

"Intinya adalah Pemerintah DKI dalam kepemimpinan saya ingin segala sesuatunya dilakukan pendampingan dan pengawasan secara menyeluruh," ujar Pramono.

Baca juga:

Pramono Anung Libatkan KPK Pantau Kebijakan Pemprov Jakarta

Melalui penguatan pengawasan, Pramono ingin pencegahan korupsi di Pemprov DKI mengalami perbaikan signifikan.

Ia juga menegaskan komitmen Pemprov DKI Jakarta untuk membuka diri terhadap pengawasan, termasuk di Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

"Hal ini mudah-mudahan akan memperbaiki sistem pemerintahan di Jakarta kemudian lebih lebih baik dan juga lebih terukur itu," katanya.

Pramono ingin berbagai proyek besar yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta mendapatkan supervisi khusus dari KPK, sehingga bisa mencegah terjadinya korupsi. Ia juga mengatakan, kasus-kasus yang belum selesai akan menjadi catatan bagi Pemprov DKI Jakarta.

Baca juga:

Aksi Unjuk Rasa KIM-Indonesia Desak KPK Usut Dugaan Korupsi Bupati Banggai

"Yang belum selesai tentunya itu menjadi catatan dan kami juga akan, kalau memang kasus itu belum berhenti tentunya Pemerintah Jakarta juga mempersiapkan diri untuk itu," ucap Pramono.

Sekretaris Jenderal KPK, Cahya Hardianto menyampaikan, pimpinan KPK menyambut baik langkah Pemprov DKI Jakarta dan menegaskan komitmen KPK untuk bersinergi dalam upaya pencegahan korupsi.

"Jadi pimpinan menyambut baik. Juga tadi harapan ke depan dari pimpinan KPK untuk sinergi dengan Pemprov DKI Jakarta akan tetap terus berjalan," kata Cahya.

Baca juga:

Pramono Tegaskan Penerima KJP Plus Gratis Masuk Wisata dan Museum di Jakarta

Pada pertemuan ini, pimpinan KPK juga mengingatkan sejumlah hal, termasuk dalam hal pengadaan barang dan jasa. Kepada Pramono, KPK pun menekankan pentingnya optimalisasi pendapatan daerah dan efisiensi anggaran APBD.

"Kemudian juga hal-hal yang mungkin pernah terjadi di provinsi lain tadi juga disampaikan agar jangan sampai itu terjadi di Jakarta," tutupnya. (Asp)

#Pramono Anung #KPK #Antikorupsi
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
KPK Geledah Tiga Ruangan Dirjen ATR/BPN, Amankan Dokumen dan Bukti Elektronik
Penggeledahan dilakukan untuk mencari dan melengkapi alat bukti yang diperlukan penyidik dalam mengusut perkara.
Dwi Astarini - Jumat, 18 September 2026
KPK Geledah Tiga Ruangan Dirjen ATR/BPN, Amankan Dokumen dan Bukti Elektronik
Indonesia
Kasus ATR/BPN, KPK Jelaskan Pertimbangan Belum Geledah Ruangan Nusron Wahid
KPK menjelaskan alasan ruangan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid belum digeledah. Penyidik fokus pada tiga ruang dirjen dan direktorat terkait.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 18 September 2026
Kasus ATR/BPN, KPK Jelaskan Pertimbangan Belum Geledah Ruangan Nusron Wahid
Indonesia
Gubernur Pramono ke Amerika Ketemu Zohran Mamdani, Bahas Transportasi hingga Pengelolaan Sampah
Wali Kota Mamdani mengajak Pramono bergabung dengan para pemimpin kota dunia di New York untuk membahas solusi atas sejumlah persoalan perkotaan.
Dwi Astarini - Jumat, 18 September 2026
Gubernur Pramono ke Amerika Ketemu Zohran Mamdani, Bahas Transportasi hingga Pengelolaan Sampah
Indonesia
Ditanya Soal Kasus KPK dan Kabar Menghilang, Jawaban Nusron Wahid Jadi Sorotan
Nusron Wahid buka suara soal perkara dugaan mafia tanah yang diproses KPK. Ia menyerahkan proses hukum kepada KPK dan memastikan pelayanan ATR/BPN tetap berjalan.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 18 September 2026
Ditanya Soal Kasus KPK dan Kabar Menghilang, Jawaban Nusron Wahid Jadi Sorotan
Indonesia
Setelah Geledah Kantor ATR/BPN, KPK Sasar Gedung Summarecon
Merupakan bagian dari rangkaian awal proses penyidikan yang dilakukan KPK untuk mencari dan mengumpulkan alat bukti serta petunjuk yang relevan.
Dwi Astarini - Jumat, 18 September 2026
Setelah Geledah Kantor ATR/BPN, KPK Sasar Gedung Summarecon
Indonesia
KPK Usut Dugaan 'Orang Kepercayaan' Nusron Wahid Terima Setoran Jual-Beli Jabatan ATR/BPN Rp 10 Miliar
KPK mendalami aliran uang Rp10 miliar yang diterima Arif Sugiyanto, terduga orang kepercayaan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid terkait dugaan suap dan rotasi jabatan.
Wisnu Cipto - Jumat, 18 September 2026
KPK Usut Dugaan 'Orang Kepercayaan' Nusron Wahid Terima Setoran Jual-Beli Jabatan ATR/BPN Rp 10 Miliar
Indonesia
Dipuji Prabowo Sebagai Gubernur Terbaik Walau Beda Partai, Pramono: Biar Publik Menilai
Pengakuan itu harus menjadi motivasi bagi partai politik lainnya untuk melahirkan kader yang bisa bekerja untuk rakyatnya.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 17 September 2026
Dipuji Prabowo Sebagai Gubernur Terbaik Walau Beda Partai, Pramono: Biar Publik Menilai
Indonesia
Ruang Kerja Menteri ATR/BPN Nusron Wahid Belum Tersentuh Penggeledahan KPK
KPK menegaskan tidak menggeledah ruang Menteri ATR/BPN Nusron Wahid. Fokus operasi pada tiga dirjen terkait kasus suap HGB Summarecon.
Wisnu Cipto - Kamis, 17 September 2026
Ruang Kerja Menteri ATR/BPN Nusron Wahid Belum Tersentuh Penggeledahan KPK
Indonesia
KPK Geledah Kementerian ATR/BPN usai OTT Summarecon, 3 Ruang Dirjen Disasar
KPK menggeledah Kementerian ATR/BPN usai OTT kasus Summarecon. Penyidik mengumpulkan bukti-bukti.
Soffi Amira - Kamis, 17 September 2026
KPK Geledah Kementerian ATR/BPN usai OTT Summarecon, 3 Ruang Dirjen Disasar
Indonesia
Pramono Segera Putuskan Usulan Harga Tiket Ragunan Naik Jadi Rp 10 Ribu
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, segera memutuskan usulan harga tiket Ragunan naik menjadi Rp 10 ribu.
Soffi Amira - Kamis, 17 September 2026
Pramono Segera Putuskan Usulan Harga Tiket Ragunan Naik Jadi Rp 10 Ribu
Bagikan