Zulfikar Sy
MerahPutih.com - Perang terhadap narkoba di Filipina menjadi sorotan dunia. Filipina, yang tengah secara besar-besaran melakukan pemberantasan terhadap peredaran nakorba di negara itu, dipandang bertanggung jawab atas terbunuhnya ribuan terduga narkoba tanpa proses pengadilan.
Namun demikian, Filipina akan mengizinkan penyelidikan dugaan pelanggaran hak asasi manusia dalam perang berdarah terhadap narkoba. Tapi, dengan syarat khusus.
"Penyelidikan dilarang jika dilakukan oleh pelapor khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk pembunuhan di luar hukum saat ini," kata seorang pejabat senior, Selasa (27/2), dilansir Antara.
Lebih dari 30 negara yang mayoritas negara Barat meminta Filipina untuk mengizinkan pakar PBB Agnes Callamard untuk menyelidiki ribuan pembunuhan dalam tindakan Presiden Rodrigo Duterte menumpas narkoba yang dipandang keras dan brutal selama 19 bulan.
Bidang spesialis Callamard di bawah PBB adalah pembunuhan di luar hukum, eksekusi secara cepat dan sewenang-wenang.
Juru bicara Duterte, Harry Roque mengatakan bahwa Filipina menyambut baik penyelidikan jika PBB mengirimkan pelapor yang kredibel, obyektif dan tidak bias, yang juga memiliki otoritas di bidang yang ingin mereka selidiki.
Namun Callamard tidak sesuai dengan deskripsi itu, katanya.
"Tentu saja, bukan Agnes Callamard. Itu adalah kesalahannya bahwa negara tidak mengizinkan dia masuk, " ujar Roque pada pengarahan media reguler.
Lebih dari 4.000 orang Filipina telah tewas oleh polisi selama perang obat terlarang dan kemungkinan ratusan hingga ribuan lainnya bernasib sama oleh orang-orang bersenjata tak dikenal.
Kelompok HAM dan lawan politik Duterte mengatakan eksekusi terhadap pengguna narkoba dan pengedar kecil tersebar luas dan sistematis. Pihak berwenang menyangkal tuduhan tersebut dan mengatakan bahwa mereka yang tewas adalah penjual yang melakukan perlawanan.
Pekan lalu, Amnesty International di Filipina mengatakan penyelidikan yang berarti terhadap aksi itu telah gagal dilakukan.
Seorang jaksa di Pengadilan Pidana Internasional di Den Haag awal bulan ini memulai pemeriksaan pendahuluan atas sebuah pengaduan yang menuduh Duterte dan setidaknya 11 pejabat melakukan kejahatan kemanusiaan. Duterte menyambut aduan tersebut.
Roque mengatakan bahwa ia memiliki pengacara yang bisa melakukan pekerjaan itu selain Callamard, tapi enggan mengatakan siapa sosok tersebut.
Duterte sebelumnya mengatakan akan menerima penyelidikan oleh Callamard dengan syarat bahwa dia setuju untuk melakukan debat terbuka dengannya.
Pada bulan Mei 2017 Callamard membuat kesal pemerintah, saat dia memberikan pidato di sebuah forum kebijakan selama kunjungan dalam kapasitas yang tidak resmi. (*)
