'Perang Bintang' di Pilkada Jateng, Pengamat: Harus Kirim Doa Banyak

Merahputih.com - 'Perang Bintang' akan tersaji di Pilkada Jawa Tengah. Hal ini karena melibatkan pejabat setingkat Jenderal dari dua instansi berbeda yakni TNI dan Polri yakni Irjen Kementerian Perdagangan Komjen Ahmad Luthfi dan Mantan Panglima TNI, Jenderal TNI (Purn) Andika Perkasa.

"Itu akan menjadi menarik (Pilkada Jawa Tengah), satu TNI satu Polri, bintang empat melawan bintang tiga, harus kirim-kirim doa banyak itu," kata Analis Komunikasi Politik sekaligus Founder Lembaga Survei KedaiKOPI Hendri Satrio dikutip Antara, Kamis (5/9).

Ada beberapa faktor yang akan menjadi pemicu panasnya pertarungan di Jawa Tengah. Pertama, upaya maksimal yang akan dilakukan Andika dan PDI Perjuangan dalam merebut kursi gubernur Jawa Tengah.

Baca juga:

Bagi PDIP Pilkada Jateng Jadi Penentu 2029

"Perlu diingat bahwa Jawa Tengah ini akan sengit, di mana PDI Perjuangan akan mengeluarkan seluruh tenaga untuk menang," kata Hensat.

Faktor ini pula yang akan membuat Ahmad Luthfi dan koalisi gemuknya bertarung secara maksimal melawan PDI Perjuangan di Jawa Tengah. Tidak hanya itu, Hensat juga menyoroti komposisi bakal calon wakil gubernur yang mendampingi Andika dan Luthfi.

Untuk diketahui Andika dipasangkan dengan mantan Wakil Wali Kota Semarang sekaligus Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Hendrar Priadi.

Sedangkan Luthfi sendiri dipasangkan dengan mantan Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen yang berasal dari PPP.

Ke dua tokoh itu menurut Hensat memiliki basis dukungan tersendiri di Jawa Tengah sehingga membuat bobot ke dua pasangan bakal calon menjadi seimbang.

Yang terakhir yakni kekuatan antara TNI dan Polri di Jawa Tengah. Dua instansi ini dipastikan memiliki simpatisan sendiri yang nantinya akan berpengaruh kepada perolehan suaran Ahmad Luthfi dan Andika Perkasa.

Baca juga:

Soal Perang Bintang di Pilkada Jateng, Andika: Bagus Ada Pilihan

Namun demikian, Hensat berharap dua instansi ini tidak akan bersitegang dan menimbulkan konflik di tengah masyarakat.

"Memang teorinya Polri mau pun TNI netral tak berpolitik, namun tak ada salahnya jika kita juga harus waspada akan adanya pergesekan antara kedua elemen aparat keamanan ini," kata Hensat.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Marsekal TNI (Purn.) Hadi Tjahjanto memastikan jajaran TNI-Polri harus netral dalam kontestasi pilkada 2024.

Netralitas itu diperlukan agar tidak terjadi gesekan antar kelompok masyarakat sehingga terciptanya pilkada yang aman dan kondusif.