Angga Yudha Pratama
Merahputih.com - Komisi I DPR sepakat memperkuat peran dan kewenangan Badan Keamanan Laut (Bakamla) dalam menjaga keamanan wilayah laut. Termasuk dari sisi regulasi dengan percepatan RUU Keamanan Laut.
Komisi I mempunyai pandangan yang sama akan pentingnya percepatan RUU tentang Keamanan Laut.
"Antara lain memberikan peran dan kewenangan yang lebih pada Bakamla dari posisi saat ini," kata Wakil Ketua Komisi I DPR, Utut Adianto di Jakarta, Selasa (2/2).
Baca Juga
Hal tersebut merupakan kesimpulan rapat yang disampaikan Utut saat memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi I DPR RI dengan Kepala Bakamla RI Laksdya TNI Aan Kurnia.
Kesimpulan lain, Komisi I DPR memahami capaian kinerja Bakamla pada tahun anggaran 2020 dan realisasi anggaran TA 2020 sebesar Rp545,08 miliar atau 96,39 persen dari pagu TA 2020 sebesar Rp565,47 miliar.
Untuk selanjutnya, kata dia, Komisi I DPR mendorong Bakamla untuk terus meningkatkan kinerjanya dalam rangka mewujudkan komitmen dan integritas Bakamla, termasuk mengupayakan laporan keuangan mendapatkan opini WTP (wajar tanpa pengecualian) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Di sisi lain, sebagaimana dikutip Antara, Utut menyampaikan keprihatinan Komisi I DPR atas pagu alokasi TA 2021 yang semula Rp515,5 miliar yang mengalami penurunan menjadi Rp478,13 miliar.
Komisi I DPR juga mengharapkan program-program prioritas nasional dapat terlaksana sebagaimana yang telah direncanakan pada RKP secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
Dalam RDP tersebut, kalangan legislator menyampaikan dukungannya terhadap penguatan Bakamla, seperti disampaikan Junico Siahaan yang mengakui bahwa hambatan yang dihadapi Bakamla sangat luar biasa.
Oleh karena itu, Nico Siahaan, sapaan akrab legislator Komisi I DPR RI itu memastikan dukungannya untuk mendorong segera dirampungkannya RUU Bakamla.
Senada, Bobby Adhityo Rizaldi yang juga anggota Komisi I DPR sepakat mendukung eksistensi dan kerja Bakamla ke depan bisa lebih baik, melalui penganggaran maupun legislasi.
Baca Juga
Namun, diakuinya, DPR mengalami kesulitan mendorong peningkatan anggaran karena laporan keuangan Bakamla dari BPK masih disclaimer hingga 2019. Sementara itu, Kepala Bakamla RI Laksdya TNI Aan Kurnia menyampaikan apresiasi atas dukungan Komisi I DPR RI terhadap institusi yang dipimpinnya sejak awal 2020 itu.
Aan berjanji akan berupaya meningkatkan peran Bakamla ke depan dengan keterbatasan yang dimilikinya, termasuk membenahi laporan keuangan agar dapat memperoleh predikat WTP dari BPK. "Di kepemimpinan saya, saya yakin akan ada perubahan," kata Aan menegaskan. (*)
