Penolakan SPPG Solo, Pengelola Bersedia Tampung Aspirasi


SPPG di RW 10, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Solo ditolak warga, Rabu (15/10). (Foto: Merahputih.com/Ismail)
MERAHPUTIH.COM - PERWAKILAN Yayasan Nusantara Bumi Pertiwi Indonesia, Asep, selaku Mitra Badan Gizi Nasional (BGN) yang mendirikan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Padjajaran, Kelurahan Sumber, Solo, angkat bicara terkait dengan penolakan warga. Ia menegaskan tidak menutup mata atas aspirasi warga tersebut. Pihaknya terbuka untuk berdiskusi mencari solusi terbaik.
“Kami selaku yayasan dan mitra telah melakukan perizinan sesuai petunjuk teknis yang dikeluarkan BGN,” ujar Asep, Kamis (16/10).
Ia mengatakan diskusi bersama dilakukan untuk mendukung program ini. Pihaknya juga sudah memberitahukan kepada masyarakat. “Setelah mendapat instruksi untuk membangun SPPG, kami melakukan sosialisasi ke masyarakat. Setelah kami mendapatkan instruksi bangun,” ucap dia.
Mengenai permintaan izin ke wilayah setempat, Asep mengaku sudah menyampaikan pemberitahuan kepada masyarakat. Menurutnya, setelah mendapat instruksi untuk membangun SPPG, pihaknya melakukan sosialisasi ke masyarakat. "Kami sudah menyampaikan pemberitahuan sebelumnya kepada masyarakat setelah kami mendapatkan instruksi bangun. Setelah itu, kami sudah melakukan sosialisasi seminggu kemudian, sosialisasi ke masyarakat," ucap dia.
Baca juga:
SPPG Solo Ditolak Warga, Walkot Solo Sebut Jadi Bahan Evaluasi BGN
Ia mengakui ada beberapa persyaratan yang diajukan masyarakat setelah audiensi. Salah satunya Persyaratan Bangunan Gedung (PBG) yang menjadi surat di luar kebutuhan BGN. “Sebenarnya masyarakat inginkan ada syarat tambahan untuk izin gedung, PBG namanya. Itu kami akan lakukan, tapi kan itu tidak ada di juknis. Kami hanya mohon itu bisa diakselerasi dan bisa secara paralel," papar dia.
Ia menambahkan, selama pengurusan syarat tersebut, pihaknya meminta agar pengerjaan bangunan yang sudah 60 persen itu bisa tetap berjalan. Pembangunan SPPG berhenti sejak 5 hari yang lalu.
“Kami mengurus izin itu. Karena kan izin yang diminta masyarakat itu tidak ada di juknis. Jadi bukannya kami mau mengabaikan permintaan masyarakat, tidak. Tapi kan permintaan itu kan di luar petunjuk teknis, jadi kami berharap pembangunan tetap jalan, syarat itu tadi juga kita urus,” pungkasnya.(Ismail/Jawa Tengah)
Baca juga:
Bagikan
Berita Terkait
Pusat Pangkas Dana Transfer Daerah Rp 218 Miliar, ASN Solo Berlakukan WFH

Tayang 23 Oktober, Air Mata di Ujung Sajadah 2 Tampilkan Sisi Lain Kota Solo

Ahli Gizi Sebut SPPG Polri Bisa Jadi Role Model Program MBG, Dinilai Bersih dan Higienis

SPPG Tak Sanggup Jangkau Siswa di Pelosok 3T, DPR Usulkan Solusinya

Penolakan SPPG Solo, Pengelola Bersedia Tampung Aspirasi

Anak di Daerah Terpencil Terancam Kurang Gizi, DPR Usul Konsep Dapur Sekolah untuk Sajikan MBG

Koperasi Merah Putih dan Makan Bergizi Gratis Jadi Mesin Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Cuaca Panas, Suhu di Solo Tembus 30 Derajat Celcius

Habiburokhman Klaim tak Pernah Temui Warga yang Minta Program MBG Dihentikan

Emak-Emak Demo, Piknik di Kantor BGN Minta MBG Disetop
