Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com - Penjarahan rumah pribadi Menteri Keuangan Sri Mulyani menjadi sorotan publik. Rumah tersebut dinilai tidak mendapatkan penjagaan dan perlindungan yang layak, terutama saat terjadinya aksi.
Penjarahan ini dipandang mempengaruhi pandangan dunia internasional terhadap stabilitas ekonomi-politik di Indonesia.
Direktur Eksekutif Center of Economics and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira berpendapat Menteri Keuangan seharusnya mendapatkan perlindungan setara dengan RI-2 atau wakil presiden.
"Kita semua mengutuk kejadian penjarahan. Dari dulu saya konsisten kritis terhadap menteri keuangan, salah satunya karena menkeu ini kami anggap sebagai RI-2," kata Bhima.
Baca juga:
Posisi menteri keuangan memegang kunci anggaran negara. Jalan atau tidaknya program pemerintah hingga kepercayaan investor sebagian besar ditopang oleh kredibilitas menteri keuangan.
Ia menilai seharusnya Presiden Prabowo Subianto memberikan perlindungan yang lebih ketat terhadap Sri Mulyani yang menduduki posisi menteri keuangan.
Selain meningkatkan perlindungan menkeu, pemerintah juga bisa segera memenuhi tuntutan publik agar masalah bisa cepat terselesaikan.
"Hal ini salah satunya bertujuan untuk menjaga pandangan dunia terhadap Indonesia," ujarnya.
Rumah pribadi Menkeu Sri Mulyani menjadi sasaran penjarahan pada Minggu (31/8) dini hari. Penjarahan terjadi dalam dua gelombang. Gelombang pertama terjadi pada pukul 01.00 WIB dan gelombang kedua pada 03.00 WIB.
Gelombang kedua melibatkan massa yang lebih banyak, dengan rata-rata penjarah diperkirakan berusia sekitar 20-an tahun. Di mana, gerakan masa ini duduga berpola.
Sri Mulyani menyampaikan permohonan maaf dan menyatakan akan mengevaluasi untuk perbaikan usai kediamannya dijarah orang tak dikenal mengaku memahami bahwa membangun Indonesia merupakan perjuangan yang tidak mudah. (*)
