Zulfikar Sy
MerahPutih.com - Pengamat kebijkan publik Trubus Rahadiansyah menilai, posisi wakil menteri justru bertentangan dengan ucapan Presiden Joko Widodo yang ingin mempermudah birokrasi. Pengangkatan wamen menyebabkan kabinet menjadi gemuk.
Menurut Trubus, posisi wakil menteri yang ada sekarang ini menggambarkan pola pemerintahan Jokowi seperti tak sinkron dan inkonsistensi.
Baca Juga:
"Kan maksudnya merampingkan jalur birokrasi dan memangkas eselon, tapi ada wamen. Meski dibutuhkan karen Pasal 10 UU No 39 tahun 2008, di situ presiden dapat mengangkat wamen. Seperti beban kementerian yang berat. Tapi pengangkatan harus melalui evaluasi mana kementerian yang berat," kata Trubus kepada merahputih.com di Jakarta, Senin (28/10).
Pengajar dari Universitas Trisakti ini menyebut, pembagian jatah wakil menteri terkesan dipaksakan. Apalagi, ada sosok yang tak sesuai dengan kompetensinya.
"Gak ujug-ujug gitu. Kalau sekarang bagi jabatan. Seperti Projo yang diangkat. Dia gak punya kapasitas. Saya melihat (Budi Arie Setiadi) gak punya kredibilitas sebagai Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi," sesal Trubus.
Trubus juga melihat, komposisi menteri dan wakilnya cenderung tak seimbang.
"Apalagi yang satu menteri agama, menteri dari militer Pak Fachrul Razi dan wamen dari politikus PPP Zainut Tauhid. Apakah nanti menimbulkan kontradiksi. Apalagi ada 10 eselon satu di sana," kata Trubus.
"Lalu posisi Menhan kan Prabowo dia dari lawan politik dan wamennya gak ngerti pertahanan dan berasal dari dari bendum TKN," tambah Trubus.
Selain itu, Trubus melihat ada pos kementerian yang seharusnya tak perlu diisi posisi Wamen.
"BUMN gak perlu ada wamennya. Karena ada direksi. Menterinya hanya koordinir dan ratusan BUMN ada direksi. Tanggung jawab ada pada direksi. Apakah posisi wamennya ini akam optimal atau enggak," sebut Trubus.
"Saya takutnya ke depan bisa buruk, muka cermin dibelah. Dia tak mampu malah saling menyalahkan," tambah Trubus.
Baca Juga:
Posisi Wamen Berpotensi Picu Konflik 'Matahari Kembar' di Kementerian
Trubus yakin, pengangkatan Wamen bisa membuat masalah baru.
"Persoalan tak sesederhana itu karena ini hubungan antara menteri dari wakil menteri," jelas dia.
Sebelumnya, Jokowi menyebut pemangkasan birokrasi menjadi bagian dari lima program prioritas yang akan dikerjakan selama lima tahun pemerintahannya.
Tujuannya, menjadikan Indonesia sebagai negara maju pada 2045, dengan pendapatan menurut hitung-hitungan Rp320 juta per kapita per tahun atau Rp27 juta per kapita per bulan.
Sayangnya, ia malah mengangkat sejumlah anggota timses dan profesional menjadi wakil menteri. (Knu)
Baca Juga:
Politikus Golkar: Pengangkatan Wamen Hak Presiden Tapi Jangan Langgar Undang-undang
