Zulfikar Sy
MerahPutih.com - Wacana pergantian Panglima TNI Gatot Nurmantyo kembali hangat diperbincangkan masyarakat. Jenderal Gatot yang beberapa bulan lagi berusia 58 tahun memang segera memasuki masa pensiun sebagai prajurit TNI.
Kandidat Panglima TNI yang baru saat ini masih dipersiapkan oleh Dewan Jabatan dan Kepangkatan Tinggi untuk dilaporkan pada Presiden Joko Widodo yang sedang berada di luar negeri.
“Saya kira wajar saja kalau ada wacana pergantian Pak Gatot, bagian dari rotasi kepemimpinan yang normal,” ujar pengamat intelijen dan isu-isu kawasan Ridlwan Habib di Jakarta, Rabu (14/11).
Menurut Ridlwan, pergantian Panglima TNI mutlak sepenuhnya hak Presiden. “Bapak Presiden bisa dan boleh mengganti Panglima kapan saja, tentu dengan mekanisme mengajukan usulan nama kepada DPR,” jelasnya.
Ridlwan menjelaskan, Indonesia perlu Panglima TNI yang fokus pada penguatan strategi pertahanan Indonesia di kawasan. Menurut dia, ada tiga dinamika isu kawasan yang harus menjadi perhatian khusus TNI.
Persoalan pertama, kata Ridlwan, tentang isu Laut Tiongkok Selatan. Dia berpendapat, posisi Indonesia yang amat strategis membutuhkan visi kepemimpinan Panglima TNI yang jelas terhadap isu ini.
“Perlu penguatan pangkalan-pangkalan di pulau terluar, misalnya di Ranai. Lalu juga tambahan alutsista untuk TNI AL dan TNI AU,” jelas master kajian strategi intelijen Universitas Indonesia tersebut.
Angkatan Laut Indonesia, lanjut dia, idealnya harus mampu beroperasi maksimal di luar Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) bahkan hingga 200 nautical mile dari lepas pantai Indonesia.
"Panglima TNI idealnya juga harus memikirkan interoperability ketiga angkatan yang saling mendukung dalam mengamankan wilayah Indonesia. Jangan hanya terjebak dalam isu dalam negeri saja,” tegasnya.
Masalah kedua, sambung dia, adalah dinamika konflik ISIS di Filipina selatan. Walaupun Marawi sudah berhasil direbut oleh tentara Filipina, namun jalur laut belum sepenuhnya aman.
“Perlu penguatan operasi bersama Angkatan Laut didukung dengan kekuatan armada udara di kawasan itu. Butuh Panglima TNI yang memahami secara detail mekanisme operasi laut dan operasi udara,” tambahnya.
Kemudian, problem ketiga adalah isu Papua yang terus digaungkan oleh kelompok kelompok separatis.
“Seorang Panglima TNI idealnya memiliki kemampuan pengendalian operasi penggalangan agar isu Papua tidak dimanfaatkan secara negatif oleh kelompok separatis bersenjata,” tukasnya.
Menurut dia, salah satunya dengan menggalang dukungan negara-negara di Pasifik Selatan agar mau menerima kepemimpinan Indonesia dalam memerangi tindakan ilegal pencurian ikan di laut sekitar kawasan (IUU Fishing). Pengaruh Indonesia diharapkan juga mampu mencegah internasionalisasi isu Papua oleh gerakan separatis bersenjata.
“Permasalahan strategis yang global seperti ini yang idealnya menjadi prioritas fokus Panglima TNI dan bukan soal politik dalam negeri,” katanya.
Koordinator Indonesia Intelligence Institute itu meyakini Presiden Joko Widodo sudah mempunyai calon pengganti yang tepat bagi Jenderal Gatot yang akan pensiun pada Maret 2018 mendatang.
“Pak Jokowi tentu sudah punya kalkulasinya, dari sisi waktu tentu sudah wajar jika Panglima yang sekarang diganti,” pungkasnya. (Pon)
Baca juga berita lainnya dalam artikel: KASAD Jenderal Mulyono Ingatkan Prajurit TNI Tidak Terseret Politik Praktis
