Noer Ardiansjah
MerahPutih Bisnis - Masuknya relawan dan anggota tim sukses Jokowi-JK ke tubuh PT Perusahaan Gas Negara (PGN) Tbk masih dinilai wajar. Setiap pemerintahan menempatkan orang kepercayaannya di BUMN.
Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PGN di Jakarta, Senin (6/4) mengumumkan sejumlah perombakan dalam jajaran komisaris maupun direksi. Namun yang menonjol adalah masuknya sejumlah anggota relawan dan tim sukses pemenangan Jokowi-JK.
Tergesernya Komisaris Utama PGN Bayu Krisnamurthi oleh Iman Sugema diasumsikan adanya campur tangan Presiden Jokowi. Pasalnya, Iman Sugema merupakan Dewan Ahli Megawati Institute serta anggota tim sukses bidang ekonomi Jokowi-JK. Di samping itu, di jajaran komisaris PGN juga terdapat Paiman Rahardjo yang aktif di Sekretaris Rumah Koalisi Indonesia Hebat (KIH).(Baca: Timses Jokowi Dapat Jatah Komisaris PGN)
Adapun, pengamat pasar modal Budi Ruseno menilai hal itu adalah wajar. Mengingat Iman adalah orang yang dinilai paham program Jokowi-JK, sementara Bayu Krisnamurthi adalah Wakil Menteri Perdagangan di kabinet Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono.
Menurut Budi, rekam jejak Iman Sugema ini cukup baik. Meski dia tidak masuk dalam tim Jokowi-JK atau tidak, Iman adalah sosok ekonom yang selama ini cukup kritis serta memiliki pengamatan cukup jeli dari sisi makroekonomi.
"Apalagi PGN ini merupakan salah satu perusahaan BUMN yang relatif besar," kata Budi Ruseno ketika dihubungi tim merahputih.com, Jakarta, (7/4).
Selain itu, pengamat politik Ahmad Fuadin penempatan orang-orang presiden dalam tubuh BUMN juga kemungkinan sebagai politik balas budi. Artinya, itu merupakan bagian dari hasil kerja-kerja politik yang dilakukan oleh tim sukses. Bahkan pembagian jatah komisaris ini juga terjadi pada setiap pergantian rezim baru. Publik mengharapkan, sosok seperti Iman itu ditempatkan secara tepat dan bisa meningkatkan kinerja dari BUMN. (Baca: Jokowi Ditantang Beli Kembali Saham PGN dari Perusahaan Asing)
Namun, Ahmad menerangkab, jangan sampai justru dengan penempatan orang-orang kepercayana presiden malah memperburuk kinerja BUMN. Itu yang harus dikritik, maka penempatan komisaris di BUMN itu harus tetap mengedepankan aspek kapabilitas dan profesionalitas.
"Kalau tidak memperhatikan dua hal itu, yang kita susah berharap BUMN bisa maju" tutur Ahmad.(rfd)
