Eddy Flo
MerahPutih.Com - Kubu Prabowo-Sandi telah menyatakan sikap yakni menolak hasil rekapitulasi suara Komisi Pemilihan Umum (KPU). Penolakan tersebut, menurut Kepala Pusat Penelitian Politik LIPI Firman Noor sebagai bentuk perlawanan terhadap dugaan kecurangan di Pemilu 2019.
"Ini bentuk perlawanan kubu Prabowo-Sandi yang menilai proses Pemilu Presiden 2019 penuh kejanggalan," kata Firman Noor di Jakarta, Selasa (14/5) malam.
Firman menilai sikap BPN tersebut karena melihat hasil rekapitulasi suara di daerah, saksi BPN tidak menandatangani berita acara karena ditemukan dugaan kecurangan pemilu. Meski proses rekapitulasi suara secara nasional masih berlangsung.
Menurut dia, dengan penolakan tandatangan dari kubu Prabowo-Sandi, seharusnya direspon KPU daerah dengan melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) namun tidak dilakukan.
"Ini memancing kubu Prabowo menunjukkan adanya kejanggalan dan merasa proses ini tidak baik, tidak sesuai dengan keinginan banyak kalangan," terang Firman Noor.
Firman menilai pernyataan BPN tersebut tidak melanggar aturan karena merupakan sikap kontestan pemilu yang merasa ada kecurangan dalam pemilu lalu mengambil sikap.
Menurut dia sikap BPN Prabowo-Sandi tersebut, proses rekapitulasi suara di KPU tetap berjalan karena sudah ada jadwalnya.
"Proses terus berjalan meskipun pada akhirnya saya melihat ada pertarungan sengit bagi KPU, karena BPN Prabowo-Sandi memiliki data," ujarnya.
Selain itu dia menilai sikap BPN tersebut terlalu dini karena proses rekapitulasi masih berjalan karena seharusnya proses tersebut diselesaikan lalu kontestan memberikan sikapnya.
Namun dia memahami sikap BPN tersebut karena melihat adanya dugaan kecurangan pemilu lalu mereka mengambil sikap tegas.
Sebelumnya, Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Djoko Santoso mengatakan pihaknya menolak hasil rekapitulasi suara yang sedang dilakukan KPU, karena diduga banyak kecurangan yang terjadi dalam proses pelaksanaan Pemilu 2019.
"Kami BPN Prabowo-Sandi bersama rakyat Indonesia yang sadar demokrasi, menolak hasil perhitungan suara dari KPU RI yang sedang berjalan," kata Djoko dalam acara "Mengungkap Fakta-Fakta Kecurangan Pilpres 2019", di Hotel Sahid, Jakarta.
Sebagaimana dilansir Antara, mantan KSAD ini mengatakan, Pilpres 2019 harus dilaksanakan secara langsung, umum, bebas dan rahasia (luber) yang harus dilaksanakan dengan memegang teguh prinsip jujur dan adil.
Djoko mengatakan, dalam acara tersebut telah dipaparkan oleh para pakar dan ahli tentang dugaan kecurangan Pemilu 2019 yang bersifat terstruktur, sistematis, massif, dan brutal.(*)
