Pengamat Militer Beberkan Solusi Atasi Persoalan Klaim Natuna

MerahPutih.com - Pengamat Militer dan Intelijen Susaningtyas Kertopati mengatakan pelanggaran wilayah perairan ZEE (Zona Ekonomi Ekslusif) Indonesia di Laut Natuna sudah berulang kali terjadi dengan modus yang sama, yaitu diawali dengan masuknya kapal ikan Cina yang kemudian di-back up oleh Cina Coast Guard (CCG).

Pelanggaran ini, kata pengamat yang akrab disapa Nuning itu terjadi berulang karena Tiongkok bersikeras melakukan klaim atas sebagian besar perairan Laut Cina Selatan yang dikenal dengan Nine Dashed Lines.

Baca Juga

TNI Beberkan Cara Kapal Ilegal Tiongkok Jarah Ikan di Laut Natuna

"Klaim Cina atas Nine Dashed Lines tumpang tundih dengan sebagian perairan ZEE Indonesia di Laut Natuna. Tepatnya di sebelah timur Pulau Natuna pada jarak 185 mil," kata Nuning dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin (6/1)

Nuning mengatakan dengan memanfaatkan mekanisme hubungan bilateral Indonesia dan Cina maka dapat dilakukan manajemen bersama misalnya usaha penangkapan ikan di perairan tersebut antara BUMN Indonesia dan Cina.

Menurutnya, pola win-win management ini banyak diterapkan oleh beberapa negara yang semula juga memiliki konflik perbatasan laut, seperti antara Rusia dan Norwegia di Laut Utara atau antara Bangladesh dan Myanmar di Teluk Benggala

"Jika manajemen bersama ini berhasil, maka Indonesia dapat juga mengundang negara lain yang ikut meng-klaim Laut Cina Selatan untuk merubah konflik menjadi keuntungan bersama. Ini dari perspektif blue economy," ujarnya.

Dari perspektif keamanan, lanjut dia, maka Indonesia melalui ASEAN dapat berupaya mempercepat penyelesaian Code of Conduct (COC) di Laut Cina Selatan antara Angkatan Laut ASEAN dengan Angkatan Laut Cina.

Baca Juga

Kapal Tiongkok Bertahan di Natuna, Terus Tangkap Ikan Secara Ilegal

Dengan berlakunya COC, maka masing-masing Angkatan Laut menerapkan mekanisme pencegahan konflik di laut. Nuning menyebut mekanisme COC ini, sangat penting untuk meredam eskalasi konflik untuk tidak meningkat menjadi perang.

"Pihak yang berkepentingan dengan COC juga bisa lebih dibuka tidak hanya antar Angkatan Laut tapi juga bisa antar Coast Guard dan antar Angkatan Udara. Jadi kapal-kapal perang Angkatan Laut, kapal-kapal Coast Guard dan pesawat tempur Angkatan Udara ASEAN dan Cina semuanya menghormati COC," tegasnya.

Dari perspektif diplomasi, maka sangat penting untuk menjabarkan 4 pernyataan Menlu RI dalam menghadapi situasi terkini. Diplomasi luar negeri yang ditunjukkan oleh Menlu RI adalah implementasi kebijakan pemerintah untuk lebih mengedepankan diplomasi dan negosiasi dengan tetap memprioritaskan kepentingan nasional Indonesia.

Dengan pernyataan resmi Menlu, maka Kemenhan dapat menindaklanjuti dengan diplomasi pertahanan, Mabes TNI menindaklanjuti dengan diplomasi militer dan Mabesal menindaklanjuti dengan diplomasi angkatan laut.

"Jadi, sangat penting pertemuan antar Menhan kedua negara, dan bahkan pertemuan bilateral antar Panglima Angkatan Bersenjata dan pertemuan bilateral antar Panglima Angkatan Laut," tegasnya.

Baca Juga

Polemik di Natuna, DPR MInta Pemerintah Tak Terprovokasi Tiongkok

Dengan adanya Pangkogabwilhan-l yang membawahi wilayah perairan Laut Natuna, menurut Nuning, bisa saja diatur pertemuan bilateral dengan Panglima Komando Gabungan Cina di wilayah Selatan.

"Lebih penting lagi adalah tugas Kepala Bakamla RI yang baru untuk segera ke Beijing membahas insiden Laut Natuna ini langsung dengan Chief of CCG. Sangat diharapkan Kepala Bakamla RI mampu berdiplomasi meyakinkan CCG untuk lebih menghormati ZEE Indonesia di Laut Natuna," pungkasnya. (Pon)