Pengamat: Manuver Yorrys Sinyalemen Beringin 'Bergoyang' Lagi


Pengamat politik dari UIN Jakarta Adi Prayitno (Foto: uinjakarta.ac.id)
MerahPutih.Com - Manuver politisi senior Golkar Yorrys Raweyai mendesak percepatan Munas partai untuk mengevaluasi kinerja Ketua Umum Airlangga Hartarto menurut pengamat politik Adi Prayitno sebagai sinyalemen bahwa partai beringin itu 'bergoyang' lagi.
Menurut pengajar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu, desakan Munas untuk evaluasi kinerja Airlangga dan Golkar justru menyalahi mekanisme internal partai itu sendiri. Sebab, Munas bukan jawaban yang tepat atas pencapaian Golkar pada Pemilu 2019.
"Cukup dengan mekanisme biasa yang sudah diatur Golkar," kata Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia ini di Jakarta, Sabtu (22/6).

Sebelumnya, Yorrys Raweyai mengusulkan Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar dipercepat, sebelum Presiden terpilih Joko Widodo menentukan para menteri di kabinet yaitu bulan Oktober 2019.
"Periode saat ini berakhir di Desember 2019, namun kalau melihat dinamika saat ini, Munas dipercepat mengapa tidak. Sebelum Presiden terpilih Jokowi menentukan pilihan kabinet," kata Yorrys dalam diskusi Perspektif Indonesia, di Jakarta, Sabtu.
Menurut dia, Ketum Golkar kedepan tidak bisa sekaligus menjabat menteri di kabinet sehingga harus menentukan pilihan, apakah fokus menjadi pimpinan partai atau menjadi pembantu Presiden di kabinet.
BACA JUGA: Warga Padati Malam Puncak HUT Kota Jakarta di Bundaran HI
Bertemu Aung San Suu Kyi, Presiden Jokowi Tekankan Pentingnya Keamanan di Rakhine
Yorrys Raweyai sebagaimana dilansir Antara mengatakan Ketum Golkar kedepan harus fokus dalam mengelola partai karena ada 500 lebih DPD Golkar Tingkat II dan 34 DPD Golkar Tingkat I.
"Apakah mau jadi Ketum Golkar atau menjadi Menteri di kabinet sehingga lebih fokus dan waktunya panjang yaitu lima tahun sehingga butuh waktu, persiapan dan kemampuan mengonsolidasikan," tutupnya.(*)
Bagikan
Berita Terkait
Airlangga Hartarto: PHK Bertentangan dengan Semangat Tidar

Golkar Nilai Prabowo Berhasil Redam Eskalasi Demonstrasi dengan Pendekatan Tegas Sekaligus Adil

Jadi Perdebatan Publik, Golkar Tegaskan Anggota DPR Nonaktif tak Terima Gaji dan Tunjangan

Demi Pertumbuhan Ekonomi, Pemerintah Bentuk Dewan Kesejahteraan dan Satgas Pencegahan PHK untuk Perlindungan Pekerja

Ekonomi Indonesia Diklaim di Jalur yang Benar, Menko Airlangga Minta Pengusaha dan Investor tak Panik

Muhammad Sarmuji Minta Kader DPRD Golkar Utamakan Kebijakan Pro Rakyat

Golkar Ingatkan Kritik Terhadap DPR Wajar Tapi Jangan Sampai Berubah Menjadi Kebencian yang Bisa Perlebar Jurang Perpecahan Bangsa

Setya Novanto Bebas Lebih Cepat, Sebut Kader Setia yang Telah Selesai Jalani Hukuman

Profil Setya Novanto, Mantan Sales hingga Ketua DPR yang Baru Bebas dari Penjara Pasca Terlibat Korupsi e-KTP

Istana Ogah Dikaitkan Dengan Dinamika dan Isu Munaslub Partai Golkar
