Pengamat: Manuver Yorrys Sinyalemen Beringin 'Bergoyang' Lagi
Pengamat politik dari UIN Jakarta Adi Prayitno (Foto: uinjakarta.ac.id)
MerahPutih.Com - Manuver politisi senior Golkar Yorrys Raweyai mendesak percepatan Munas partai untuk mengevaluasi kinerja Ketua Umum Airlangga Hartarto menurut pengamat politik Adi Prayitno sebagai sinyalemen bahwa partai beringin itu 'bergoyang' lagi.
Menurut pengajar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu, desakan Munas untuk evaluasi kinerja Airlangga dan Golkar justru menyalahi mekanisme internal partai itu sendiri. Sebab, Munas bukan jawaban yang tepat atas pencapaian Golkar pada Pemilu 2019.
"Cukup dengan mekanisme biasa yang sudah diatur Golkar," kata Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia ini di Jakarta, Sabtu (22/6).
Sebelumnya, Yorrys Raweyai mengusulkan Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar dipercepat, sebelum Presiden terpilih Joko Widodo menentukan para menteri di kabinet yaitu bulan Oktober 2019.
"Periode saat ini berakhir di Desember 2019, namun kalau melihat dinamika saat ini, Munas dipercepat mengapa tidak. Sebelum Presiden terpilih Jokowi menentukan pilihan kabinet," kata Yorrys dalam diskusi Perspektif Indonesia, di Jakarta, Sabtu.
Menurut dia, Ketum Golkar kedepan tidak bisa sekaligus menjabat menteri di kabinet sehingga harus menentukan pilihan, apakah fokus menjadi pimpinan partai atau menjadi pembantu Presiden di kabinet.
BACA JUGA: Warga Padati Malam Puncak HUT Kota Jakarta di Bundaran HI
Bertemu Aung San Suu Kyi, Presiden Jokowi Tekankan Pentingnya Keamanan di Rakhine
Yorrys Raweyai sebagaimana dilansir Antara mengatakan Ketum Golkar kedepan harus fokus dalam mengelola partai karena ada 500 lebih DPD Golkar Tingkat II dan 34 DPD Golkar Tingkat I.
"Apakah mau jadi Ketum Golkar atau menjadi Menteri di kabinet sehingga lebih fokus dan waktunya panjang yaitu lima tahun sehingga butuh waktu, persiapan dan kemampuan mengonsolidasikan," tutupnya.(*)
Bagikan
Berita Terkait
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto Sambangi KPK Bahas Tarif Resiprokal Amerika Serikat
Bahas Tarif Trump dan Impor Energi, Menko Airlangga Datangi KPK
Defisit Anggaran Capai Rp 695 Triliun, Airlangga Yakin Ekonomi Kuartal 4 Tumbuh Tinggi
Soroti Putusan PTUN, Pakar Hukum Tata Negara Sebut Kepemimpinan Ketua MK Suhartoyo Ilegal
Pengamat Nilai Candaan Prabowo soal PKB Bukan Guyonan, Ada Pesan untuk Cak Imin
Nicolas Maduro Ditangkap AS, Jerry Massie Ungkap 2 Alasan Utama di Baliknya
Work From Mall, Padukan Kebutuhan Pekerja Fleksibel Sambil Ngopi
Pemerintah Sarankan Work From Mall, Demi Gig Economy
Golkar Usul Pilkada Dipilih DPRD, PKB: Ide Lama Cak Imin
Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya Terjaring OTT KPK, Golkar Hormati Proses Hukum