Pengamat Kritik Pidato Jokowi Kurang Visioner dan Cenderung Otoriter

MerahPutih.Com - Direktur Eksekutif Center for Social Political Economic and Law Studies (CESPELS), Ubedillah Badrun menilai pidato kemenangan Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) di Sentul International Convention Center (SICC), Sentul, Bogor, Jawa Barat, Minggu, (14/7) kurang visioner dan cenderung otoriter.

Hal tersebut, kata pria yang karib disapa Ubed ini, tampak dari diksi-diksi yang agak berbau sentralistik dan sedikit keras. Misalnya dengan kata kata, "saya kejar", "saya hajar" dan "saya copot".

Baca Juga: Jokowi Tegaskan Akan Pecat Pejabat dan Bubarkan Lembaga yang Persulit Investasi

Menurut Ubed, Jokowi juga seringkali tidak menyebutkan indikator yang jelas, misalnya menggunakan diksi tidak ada tempat bagi siapa saja yang mengganggu Pancasila namun tidak menjelaskan sedikitpun ciri-cirinya.

"Ini berpotensi munculnya hegemoni makna atas tafsir Pancasila dan berpotensi otoriter atas nama Pancasila untuk membungkam mereka yang berbeda secara politik," kata Ubed dalam keterangan tertulis yang diterima MerahPutih.com, Senin (15/7).

Secara substansial, jelas Akademisi dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ) ini, visi yang dinarasikan dalam pidato Jokowi bertajuk "Visi Indonesia" itu kurang visioner. Hal tersebut tercermin dari dua indikator utama.

"Jika judul besar pidato Jokowi itu adalah Visi Indonesia, secara umum tidak menggambarkan visi yang kuat tentang visi. Sebab visi adalah bicara tentang masa depan Indonesia selama masa kepemimpinanya lima tahun kedepan," jelas dia.

Dalam pidatonya, kata Ubed, Jokowi juga tidak bicara visi ekonomi Indonesia lima tahun ke depan akan seperti apa. Jokowi hanya mengatakan kita akan bekerja keras, membangun infra struktur dan membuka investasi sebesar besarnya.

"Padahal publik Indonesia dan dunia internasional berharap kejelasan visi ekonomi periode kedua ini misalnya bagaimana posisi ekonomi Indonesia lima tahun kedepan ditengah dinamika perang dagang Amerika dan China," ujar dia.

Baca Juga: Pidato Visi Indonesia, Jokowi: Kita Harus Tinggalkan Cara-Cara Lama

"Seperti apa wajah ekonomi lima tahun ke depan ditengah surplus demografi, dan kira-kira lima tahun ke depan target angka pertumbuhan ekonomi kita seperti apa. Soal ini masih abstrak. Tidak terlihat dengan jelas," kata Ubed menambahkan.

Sedangkan indikator kedua, lanjut Ubed, Jokowi sama sekali tidak menyinggung visi kemanusiaan Indonesia. Padahal, menurut pendiri Forum Komunikasi Senat Mahasiswa Jakarta (FKSMJ) ini, problem hak azasi manusia di Indonesia saat ini sedang menjadi sorotan dunia internasional.

"Selama lima tahun periode pertama nyaris tidak ada satupun kasus hak azasi manusia yang tertangani dengan baik, alih alih menangani kasus ham yang lama, kasus HAM yang baru justru hadir di periode pertamanya yang nanti akan menjadi beban pemerintahanya selama lima tahun kedepan, seperti peristiwa penangkapan aktivis dan peristiwa penembakan dengan peluru tajam pada peristiwa 22-23 Mei 2019 di Jakarta," pungkas Ubed.(Pon)

Baca Juga: Puji Pidato Jokowi, Ikatan Sarjana NU Tawarkan Kadernya Masuk Kabinet