Angga Yudha Pratama
Merahputih.com - Pengerjaan proyek revitalisasi Monas sementara diberhentikan. Padahal, pihak kontraktor telah membangun proyek tersebut sekitar 88 persen.
Pengamat Tata Kota Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah heran dengan gegernya proyek tersebut. Apalagi, DPRD DKI baru heboh saat ini.
Baca Juga:
Tegur Pemprov DKI, Setneg Desak Revitalisasi Monas Dihentikan Sebab Tak Berizin
"Kenapa sejak awal dewan enggak teriak? Lah ini ramai baru disidak. Dari kemarin kemana aja? sejak awal pekerjaan sudah berjalan baru ini teriak-teriak," ujar Trubus kepada wartawan, Kamis (30/1).
Dewan semestinya memantau sejak perencanaan, pelaksanaan dan mengaudit setelah proyek itu selesai. Selain itu, ia menilai Pemerintah Pusat kurang baik dalam manajerial aset.
"Keppres harusnya ada turunannya. Aturan pelaksananya dibuat dulu oleh Pemprov DKI turunan dulu. Selama ini pengelolaan Monas, Senayan selama ini aset pusat tapi pengelolaan diberikan Pemprov DKI," tambahnya.
Trubus menyarankan agar Pemprov DKI nantinya bisa melanjutkan proyek revitalisasi tersebut. Jika proyek itu mangkrak malah jadi aneh dan berbahaya.
"Penghentian sifatnya sementara Pemprov DKI duduk bersama melanjutkan proyek itu. Karena kalau enggak yang rugi Pemprov DKI," tuturnya.
Baca Juga:
Akhiri Polemik Revitalisasi, Gerindra Sarankan Monas Dikelola Pemprov DKI
Sebelumnya, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi revitalisasi Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, Senin 27 Januari 2020 kemarin.
Di lokasi, politisi PDIP itu mempertanyakan tempat relokasi pohon-pohon yang dipindahkan tersebut. (Knu)
