Pengamat Beberkan Risiko Jika Pilkada Tak Ditunda

Merahputih.com - Pengamat politik Jeirry Sumampow meminta KPU dan Bawaslu agar menunda Pilkada serentak 2020 hingga tiga bulan. Daripada dipaksa diteruskan dengan tahapan sekarang dengan pencoblosannya 23 September.

"Ini beresiko sekali," kata Jeirry kepada wartawan di Jakarta, Kamis (19/3).

Bila mengacu ke skema yang dikeluarkan Institut Pertanian Bogor (IPB), Indonesia akan mengalami masa puncak virus ini pada Maret hingga pertengahan April. Di akhir April sudah berkurang, namun dengan syarat ada penanganan yang serius dari pemerintah.

Baca Juga:

Golkar-NasDem Mau Naikkan PT, PDIP Berpegang Hasil Kongres dan Rakernas

Dengan perhitungan dari IPB itu maka dia meminta supaya seluruh proses yang dilakukan sekarang dihentikan dulu. Hal itu agar tidak menambah banyak penyebaran virus corona.

Di sisi lain, pemerintah juga harus serius dan kerja keras menangani virus ini. Jangan lambat, apalagi santai seperti di masa-masa awal virus ini menyebar.

Menurut pria asal Sulawesi Utara ini, jika penundaan sampai tiga bulan, tidak perlu mengubah Undang-Undang (UU) atau menerbitkan Perppu. Penundaan cukup dengan mengubah PKPU.

Alasannya, UU memerintahkan pilkada serentak pada tahun 2020 ini. Jika lewat dari 2020, baru mengubah UU atau menerbitkan Perppu. "Kalau satu ditunda maka yang lain juga tunda. Karena UU menyebut pilkada serentak. Jadi harus dilakukan serentak antara bulan November atau Desember," tutup Jeirry.

Jeirry menjelaskan bila mengacu ke tahap yang dibuat KPU, saat ini adalah masuk tahap verifikasi lapangan untuk calon perseorangan. Pada tahap ini, kontak fisik dan tatap muka akan terjadi. Petugas dari KPU dan Bawaslu akan masuk dari rumah ke rumah untuk verifikasi.

Warga yang berada di rumah juga harus menerima petugas yang melakukan verifikasi. Padahal syarat dari pencegahan virus corona adalah tidak boleh kontak fisik dan tatap muka. "Tahapan ini berlangsung selama satu bulan ke depan. Belum tentu virus ini reda dalam satu bulan. Maka bagusnya ditunda 2-3 bulan," ujarnya.

Baca Juga:

Pengamat Bocorkan Sosok Ketua Badan Otorita Ibu Kota Negara

Penundaan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 tidak akan membuat rangkaian pilkada serentak pada tahun-tahun berikutnya terganggu. Pemerintah dapat berkaca dari cara Pemerintah China dalam menyelesaikan penyebaran virus ini dalam kurun tiga bulan.

Jika diasumsikan pelaksanaan pilkada serentak harus mundur tiga bulan dari jadwal semula, yakni September 2020, maka pelaksanaannya dapat diundur hingga Desember 2020. (Knu)