Pengamanan Sidang Tahunan MPR Sampai Libatkan Ribuan Personel Gabungan Tanpa Dibekali Senjata Api

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Jumat, 15 Agustus 2025
Pengamanan Sidang Tahunan MPR Sampai Libatkan Ribuan Personel Gabungan Tanpa Dibekali Senjata Api

Sejumlah anggota Polri, TNI dan Pemprov DKI berjaga di depan Gedung DPR/MPR menjelang Sidang Tahunan MPR di Jakarta, Jumat (15/8/2025). ANTARA/Ilham Kausar

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - 2.957 personel gabungan dari Polri, TNI, dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dikerahkan untuk mengamankan jalannya Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) di Gedung DPR/MPR, Jakarta.

Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro, menegaskan bahwa pengamanan ini merupakan tugas negara yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

"Seluruh personel di lapangan saya minta bekerja dengan disiplin, waspada, dan tetap mengedepankan sikap humanis," kata Susatyo, Jumat (15/8).

Baca juga:

Selain Pidato, Untuk Pertama Kali Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR/DPD Tampilkan Video Kinerja Presiden Prabowo

Ia meminta seluruh personel yang bertugas untuk bekerja secara disiplin, waspada, dan mengedepankan sikap humanis.

Pengamanan ketat dilakukan sejak dini hari, terutama menjelang penyampaian Rancangan Undang-Undang (RUU) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026.

Pengetatan keamanan kembali dilakukan saat Presiden dan Wakil Presiden, beserta jajaran kabinet, menyampaikan pidato RUU APBN 2026.

Baca juga:

Gibran Ungkap Isi Pertemuan dengan Try Sutrisno, Tokoh Senior yang Pernah Setuju Pemakzulannya

Untuk memastikan suasana tetap kondusif, ribuan personel keamanan tidak dibekali senjata api.

"Kehadiran anggota di sini bukan sekadar menjaga keamanan, tetapi juga menjaga kehormatan bangsa," tegas Susatyo.

#Sidang Tahunan MPR #Pengamanan Sidang Tahunan MPR #DPR #DPR RI
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Rhoma Irama di RDPU Baleg DPR: Indonesia Kaya Seni, Tapi Pemerintah Belum Hadir Optimal
Dalam RDPU Baleg DPR, Rhoma Irama menilai pemerintah belum hadir optimal dalam pengelolaan seni nasional dan mendorong dukungan lebih besar.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 20 November 2025
Rhoma Irama di RDPU Baleg DPR: Indonesia Kaya Seni, Tapi Pemerintah Belum Hadir Optimal
Indonesia
Badan Legislasi DPR Rapat dengan Raja Dangdut Rhoma Irama, Bahas Revisi UU Hak Cipta
Baleg DPR menggelar RDPU untuk membahas revisi UU Hak Cipta. Rhoma Irama dan sejumlah pelaku industri musik hadir menyampaikan masukan.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 20 November 2025
Badan Legislasi DPR Rapat dengan Raja Dangdut Rhoma Irama, Bahas Revisi UU Hak Cipta
Indonesia
Gunung Semeru Erupsi, DPR Minta Pemerintah Gerak Cepat Kurangi Risiko Bencana
DPR meminta pemerintah bergerak cepat untuk mengurangi risiko bencana. Hal itu melihat dampak dari erupsi Gunung Semeru.
Soffi Amira - Kamis, 20 November 2025
Gunung Semeru Erupsi, DPR Minta Pemerintah Gerak Cepat Kurangi Risiko Bencana
Indonesia
KPK Harap KUHAP Baru tak Ubah Kewenangannya dalam Memberantas Korupsi
KPK berharap RUU KUHAP tak mengubah kewenangan mereka dalam memberantas korupsi. Sebab, ada banyak pasal yang bersinggungan dengan KPK.
Soffi Amira - Rabu, 19 November 2025
KPK Harap KUHAP Baru tak Ubah Kewenangannya dalam Memberantas Korupsi
Berita Foto
Raker Menkopolkam Djamari Chaniago dengan Baleg DPR Bahas RUU Pemerintah Aceh
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago saat mengikuti raker dengan DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (19/11/2025).
Didik Setiawan - Rabu, 19 November 2025
Raker Menkopolkam Djamari Chaniago dengan Baleg DPR Bahas RUU Pemerintah Aceh
Indonesia
Koalisi Sipil Kritik Pengesahan RUU KUHAP, Dinilai Manipulatif dan Pasal Rentan Kriminalisasi
Koalisi Sipil mengkritik keras soal pengesahan RUU KUHAP. Pembaruan KUHAP dinilai manipulatif.
Soffi Amira - Rabu, 19 November 2025
Koalisi Sipil Kritik Pengesahan RUU KUHAP, Dinilai Manipulatif dan Pasal Rentan Kriminalisasi
Indonesia
Tanggapi Ramai Hoaks KUHAP, Ketua Komisi III DPR Tegaskan Tugasnya untuk Meluruskan
Hoaks yang dikaitkan dengan KUHAP termasuk narasi soal proses pembahasan hingga substansi pasal-pasal yang dinilai keliru.
Dwi Astarini - Rabu, 19 November 2025
Tanggapi Ramai Hoaks KUHAP, Ketua Komisi III DPR Tegaskan Tugasnya untuk Meluruskan
Berita Foto
Komisi III DPR Ungkap RUU Penyesuaian Pidana untuk Menyesuaikan KUHP
Ketua Komisi III DPR Habiburokhman memberikan keterangan pers terkait RUU Penyesuaian Pidana di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (19/11/2025).
Didik Setiawan - Rabu, 19 November 2025
Komisi III DPR Ungkap RUU Penyesuaian Pidana untuk Menyesuaikan KUHP
Indonesia
Dikritik Warganet, DPR Minta Danantara Perbaiki Website dan Tingkatkan Keterbukaan Publik
DPR meminta Danantara untuk memperbaiki website. Hal itu menanggapi ramainya kritik dari para warganet terkait kualitas website Danantara.
Soffi Amira - Rabu, 19 November 2025
Dikritik Warganet, DPR Minta Danantara Perbaiki Website dan Tingkatkan Keterbukaan Publik
Indonesia
26 Warga Diduga Tertimbun Longsor di Banjarnegara, DPR Perintahkan Optimalkan Pencarian
Struktur tanah labil di lokasi menjadi kendala utama pencarian.
Dwi Astarini - Rabu, 19 November 2025
26 Warga Diduga Tertimbun Longsor di Banjarnegara, DPR Perintahkan Optimalkan Pencarian
Bagikan