Zulfikar Sy
MerahPutih.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan baru menyadari pengeras suara atau toa peringatan banjir di ibu kota tidak berjalan efektif. Toa banjir bukan sistem peringatan dini atau early warning system (EWS) seperti yang diagung-agungkan saat musim banjir lalu.
Saat musim banjir awal tahun 2020 ini, Pemprov DKI menggelontorkan Rp4 miliar untuk pengadaan toa tersebut.
Baca Juga:
Anak Buah Anies Ingin Pinjam Rp 5,3 Triliun ke Pemerintah Pusat Kendalikan Banjir Jakarta
"Ini bukan early warning system, ini toa. Kalau early warning system itu begini, kejadian air di Katulampa sekian, lalu dari Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, MRT, Satpol PP, seluruhnya itu tahu wilayah mana yang punya risiko. Jadi, sebelum kejadian kita sudah siap," ucap Anies dalam rapat virtual YouTube resmi Pemprov DKI, Jumat (7/8).
Meskipun pengeras suara itu sudah dipasang di 15 kelurahan rawan banjir, namun orang nomor satu di Jaakrta itu merasa selama ini proses penanggulangan banjir DKI masih selalu gagap.
"Hari ini, kalau kejadian, seakan-akan ini banjir pertama. Kita menanganinya malah ad hoc. Padahal, tanah ini sudah puluhan tahun kena banjir," papar dia.
Anies menuturkan, pengadaan toa banjir yang sudah dipasang menunjukkan bahwa DKI hanya termakan promosi dari perusahaan Jepang.
"Ini (toa) adalah cara promosi (Jepang) paling bagus, hibah dulu habis itu pengadaan dan strategi mereka sukses. Lalu kita belanja terus ke Jepang," ujarnya.
Toa yang dipasang di Jepang, papar Anies memang cukup efektif lantaran bencana alam yang sering melanda Jepang adalah tsunami. Sebab, begitu ada tanda gempa, peringatan akan terjadinya tsunami harus segera diumumkan.
Baca Juga:
Sederet Program Penanganan Banjir dari Uang Pinjaman Pemerintah Pusat Rp 5,2 Triliun
Beda dengan Jakarta. Masalah banjir, kata Anies, bisa diprediksi dari keadaan aliran air di hulu yakni Bogor, Jawa Barat.
"Kalau bendungan Katulampa sampai Jakarta berapa jam? Bisa diberi tahu pakai apa? Segala macam bisa. Perlu pengadaan? Enggak perlu," kata Anies.
Untuk itu, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu meminta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI untuk tak lagi menggelontorkan anggaran untuk pengadaan toa banjir.
"Jangan diteruskan belanja (toa) ini. Toa ini sudah terlanjur ada, ya sudah dipakai. Tapi, tidak usah ditambah. lalu bangunnya sistem, jangan bangun toa seperti ini," tutupnya. (Asp)
Baca Juga:
Atasi Banjir di Jakarta, Pemprov Kerjakan Sodetan Kali Ciliwung
