Angga Yudha Pratama
Merahputih.com - Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta menjelaskan sejumlah program pengendalian banjir dari uang usulan pinjaman ke pemerintah pusat sebesar Rp 5,2 triliun.
Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Juaini mengatakan, program paling utama ialah polder pengendali banjir. Polder merupakan sistem drainase berbentuk sebidang dataran rendah yang dikelilingi oleh tanggul. Program dari duit pijaman itu akan dilaksanakan tahun 2020.
Anggaran yang diperlukan dalam pembangunan polder di tahun 2020 sebesar Rp183 miliar, tahun 2021 Rp 443 miliar, dan tahun 2022 Rp160 miliar.
Baca Juga:
Tak Setuju PSBL, DPRD Minta Anies Sulap Toa Banjir Sosialisasikan New Normal
"Kita akan melakukan pembuatan polder di Muara Angke, Kali Betik, di Teluk Gong, di Green Garden, di Mangga Dua, di Marunda, di Pulomas, dan di kamal," papar Juaini saat diskusi virtual yang disiarkan dalam Youtube Pemprov DKI, Jumat (7/8).
Kemudian ada program pembangunan waduk pengendali banjir yang akan menghabiskan anggaran Rp 229 miliar pada tahun 2020, Rp 136 miliar pada tahun 2021, dan Rp 471 miliar di tahun 2021, dan Rp 180 miliar di tahun 2022.
"Waduk yang akan kita lanjutkan pembuatannya yaitu ada di waduk brigif, waduk Pondok Rangon, Waduk Lebak Bulus, Waduk Cimanggis, Waduk rambutan, dan waduk Sunter Selatan," ujarnya.
Selanjutnya Dinas SDA bakal melakukan revitalisasi perbaikan pompa untuk pengendali banjir dengan anggaran Rp 333 miliar. DKI juga mengganti pompa yang sudah tak lagi bekerja maksimal karena termakan usia.
"Seluruh perbaikan pompa baru bisa kita selesaikan timeline 2021-2030, dengan rincian per tahun dapat mengganti 30 unit pompa," ucap Juaini.
Pogram lainnya ialah peningkatan kapasitas sungai dan drainase. Pembangunan normalisasi dilakukan oleh pemerintah pusat. Sementara, tugas DKI adalah membebaskan lahan.
Untuk pengadaan lahannya di tahun 2020 ini, Pemda DKI mengajukan sebesar Rp 552 miliar, di tahun 2021 Rp 1,1 triliun, dan di 2022 Rp 404 miliar. Lokasi pembebasan lahan itu di sepanjang Kali Angke, Kali Pesanggrahan, kali Sunter, kali Ciliwung, dan Kali Jatikramat.
Selanjutnya ada pembangunan tanggul pengaman pantai atau NCICD. "Untuk tahun ini kita masih perencanaan. Pembangunan fisiknya kita akan kerjakan di tahun 2021 dengan jumlah anggaran Rp50 miliar," ungkap Juaini.
Lalu, ada program pengadaan alat pembantu pengendalian banjir atau flood supporting information system. Pada tahun 2020, DKI akan membeli alat ukur curah hujan tahun 2020 di 10 lokasi dan tahun 2021 di 35 lokasi, alat pengukur debit di 13 aliran kali, dan membeli CCTV di tahun 2020 di 20 lokasi dan tahun 20201 di 40 lokasi.
Program Flood supporting Information System di tahun 2020 ini mengajukan anggaran Rp 1,6 miliar dan di tahun 2021 sekitar Rp 4 miliar. "Itu tujuannya untuk membeli alat pengukur debit, alat ukur curah hujan, dan CCTV," tutupnya.
Baca Juga:
[HOAKS atau FAKTA]: Anies Sebut Solusi Jakarta Tak Banjir Adalah Tunggu Musim Kemarau
Diberitakan sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta mengusulkan pinjaman anggaran ke Pemerintah Pusat sebesar Rp 5,3 triliun untuk program pengendalian banjir di ibu kota.
Rinciannya, untuk tahun 2020 diusulkan sebesar Rp 1,7 triliun. Sementara tahun 2021 senilai Rp 3,6 triliun. Namun anggaran penanganan banjir Rp 5,3 triliun itu masih dibahas dan belum dikucurkan pihak istana.
“Program pengendalian banjir itu sebesar kurang lebih Rp1,7 triliun di tahun 2020, lalu Rp3,6 triliun pada tahun 2021,” ucap Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI, Nasruddin Djoko saat dikonfirmasi, Selasa (4/8). (Asp)
